FPR Tuding Ada Upaya Pemboikotan

Penyelesaian Masalah HTI
MUSI RAWAS- Jika Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas, Alamsyah A Manan mengaku kecewa dengan sikap beberapa kades yang berada di sekitar kawasan HTI karena tak berada ditempat saat tim Pokja meninjau ke lokasi, Front Perlawanan Rakyat (FPR) justru menuding lebih keras lagi.
Salah seorang pentolan FPR, Edwar Antoni justru menuding pemboikotan para kades tersebut diduga telah dikondisikan oleh oknum pejabat kecamatan Muara Lakitan.
“Kami sangat menyayangkan sikap beberapa kades termasuk oknum pejabat di Kecamatan Muara Lakitan karena tidak hadir saat tim Pokja dari Kabupaten Mura dan utusan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI meninjau lokasi. Padahal, dari awal Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti sudah mengingatkan agar masalah ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana,” tuturnya.
“Kami juga menilai, pernyataan Bupati saat pertemuan di pendopo beberapa hari lalu, sama saja dengan menepuk air didulang tepercik muka sendiri. Ternyata yang tidak serius itu bukannya pihak provinsi dan pusat, tapi jajarannya dibawah,” tambah Edo.
FPR mensinyalir, antara oknum pejabat Kecamatan Muara Lakitan dan beberapa kades yang memboikot upaya penyelesaikan tersebut telah kongkalikong alias “main mata” dengan pihak perusahaan.
Untuk itu, Edwar mendesak Bupati Musi Rawas agar memberikan tindakan tegas kepada bawahannya mulai dari camat hingga kades, karena seolah-olah niat baik tim dari pusat tidak dihargai sama sekali.
Sebelumnya, Ketua Komisi I, Alamsyah mengaku kecewa dengan sejumlah kades di sekitar trans HTI. Karena saat tim ke lokasi, mereka tidak berada dilokasi.
“Terus terang, saya atas nama Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas yang selama ini eksis memfasilitasi aspirasi warga untuk mendapatkan haknya merasa sangat kecewa. Sebab, saat kami turun ke lapangan beberapa Kades yang wilayahnya berada di sekitar trans HTI tidak berada ditempat. Saya mensinyalir, jangan-jangan ada motif tertentu dibalik “pemboikotan” tersebut,” tudingnya.
Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa lahan warga transmigrasi HTI Kecamatan Muara Lakitan hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, kawasan HTI yang mereka tempati saat ini tidak dapat dialihfungsikan.
“Untuk merubah status kawasan tersebut menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak mungkin, karena kawasan itu merupakan kawasan HTI yang tak dapat dikonversi,” jelas Tim Dirjen Planologi Kehutanan, Deka saat rapat koordinasi di Pendopo Kabupatenan belum lama ini.(03)

Kapan Transportasi Jalan di Ulu Rawas Diperbaiki?

ULU RAWAS- Warga Kecamatan Ulu Rawas kembali mengeluhkan rusaknya jalan penghubung antara Desa Pulau Kidak dengan Kelurahan Muara Kulam.
Salah seorang warga Ulu Rawas, Aisyah kepada Linggau Pos membenarkan jalan dari Desa Kuto Tanjung-Muara Kulam sudah diambang batas kerusakan. Tak jarang, lanjutnya, penumpang muntah-muntah akibat goncangan kendaraan yang ditumpangi.
“Saya pikir sudah saatnya pemerintah memperbaiki jalan tersebut kalau tidak mau dikatakan zholim. Musi Rawas semaju ini, tapi kondisi jalan, na’uzubillah buruknya,” ucapnya.
Padahal sebelumnya lanjut Aisyah, Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti dan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin pernah berjanji bahwa jalan dari Desa Pulau Kidak ke Desa Kuto Tanjung akan diaspal.
“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda kalau jalan penghubung dari Pulau Kidak ke Kuto Tanjung akan diaspal. Malah sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat masih kesulitan bila ingin keluar daerah, maksudnya ke Lubuklinggau atau ke kecamatan lain, karena kondisi jalan yang masih rusak parah,” tambah warga yang lain, Yusuf.
Warga masih ingat bagaimana bupati berjanji akan mengaspalkan jalan sepanjang 30-an kilometer tersebut. “Katanya 2010 akan selesai dibangun. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.
Menurut mereka, rusaknya jalan di wilayah Kecamatan Ulu Rawas akibat diguyur hujan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan tanah di pinggiran jalan tak luput dari ancaman longsor sehingga menimbun badan jalan. Meski demikian, bagi mereka yang memiliki kendaraan dobel gardan masih bisa lewat walaupun harus tertatih-tatih.(03)

Komitmen Ketua Presidium Muratara Dipertanyakan

Hadiri Deklarasi RM-HG
RUPIT- Kehadiran ketua dan pengurus Presidium Musi Rawas Utara (Muratara), Muhammad Ibrahim Cs saat deklarasi pencalonan pasangan Ridwan Mukti-Hendra Gunawan (RM-HG) di lapangan terbuka Kelurahan Rupit, Senin (29/3) mendapat tanggapan dari kalangan masyarakat khususnya warga Rupit-Rawas.
Salah seorang tokoh Muratara yang minta namanya dirahasiakan kepada Linggau Pos, Selasa (30/3) mengatakan kehadiran Muhammad Ibrahim Cs dalam acara tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan dia (Muhammad Ibrahim, red).
Meski saat itu Muhammad Ibrahim menanggalkan bendera Presidium Muratara, namun tetap saja status tersebut melekat padanya. “Orang tetap menganggap dia sebagai Ketua Presidium Muratara,” ujar sumber tadi.
“Saya berpikir, kalau orang Muratara sendiri tidak jelas komitmennya, wajar kalau pemekaran Kabupaten Muratara juga tersendat-sendat,” tambahnya.
Menanggapi tudingan itu, Humas Presidium Muratara, Abdul Hamid, menjelaskan kehadiran Ketua dan Sekretaris Presidium Muratara, Muhammad Ibrahim Cs dalam deklarasi pasangan Ridwan-Hendra bukan mewakili presidium secara kelembagaan. Karena presidium adalah lembaga independent (ormas) yang tidak berpolitik.
“Saya sudah konfirmasi langsung dengan ketua dan memang kedatangannya atas nama pribadi. Bahkan, sampai hari ini baik secara pribadi maupun kelompok, Muhammad Ibrahim belum menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat calon,” tegasnya.
Presidium berharap kepada masyarakat Musi Rawas khususnya dari Muratara silahkan menentukan pilihannya sendiri sesuai hati nurani untuk kepentingan Musi Rawas ke depan.(03)

Pengawasan Mutu Benih Diperketat

MUSI RAWAS- Dibawah kepemimpinan, Suharto Patih, Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Rawas terus mengembangkan sayap. Setelah sukses memperpanjang program revitalisasi perkebunan (Revbun) di Kabupaten Musi Rawas hingga 2014, sekarang SKPD ini siap melakukan pengawasan terhadap mutu benih melalui Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB).
“Sebenarnya kita punya BP2MB, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Musi Rawas No. 26 Tahun 2008. Balai ini bertugas melakukan pengujian serta pengawasan terhadap peredaran mutu benih tanaman perkebunan di Kabupaten Musi Rawas,” terangnya memulai pembicaraan.
Mengapa BP2MB perlu disosialisasikan? Menurut Suharto, sejauh pantauan di lapangan, ternyata masyarakat banyak yang belum mengetahui kalau di Musi Rawas ada BP2MB. “Bisa jadi akibat kurang sosialisasi. Padahal payung hukumnya sudah ada yakni Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2008,” ujarnya.
Dia mengakui di Kabupaten Musi Rawas pengawasan terhadap mutu benih masih belum maksimal baik dari lembaga pemerintah maupun unit-unit terkait. “Nah, dengan adanya BP2MB, saya berharap mutu benih bibit di Kabupaten Musi Rawas apakah itu kelapa sawit, karet dan sebagainya bisa lebih terjamin sehingga masyarakat merasa diuntungkan,” urainya.
Meski demikian dalam pelaksanaan di lapangan, B2PMB belum berhak memberikan label. BP2MB hanya sebagai pendamping balai penyuluhan Provinsi Sumsel.(03)

Alex: Saya Netral Soal Suban IV

RUPIT- Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, membantah jika dirinya condong pada salah satu pihak, terkait polemik tapal batas memperebutkan Suban IV antara Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba).
“Lokasi Suban IV terletak di antara Mura dan Muba. Demikian pula sikap saya, tentu berada diantara dua kabupaten serumpun tersebut. Tidak benar, bila ada yang menganggap saya condong pada salah satu pihak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam posisi sebagai mediator,” ungkap Alex, menjawab pertanyaan wartawan koran ini, Senin (29/3).
Alex juga membantah jika dia berseteru dengan Ridwan Mukti terkait masalah tapal batas tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan pencalonan Ridwan Mukti melalui Partai Golkar ((PG). Sebagai ketua DPD PG Tingkat I Sumsel Alex juga mendukung penuh terhadap pencalonan incumbent Bupati Mura itu.
“Jangan dicampur aduk, harus dipisahkan. Persoalan Suban IV tidak ada kaitannya dengan pencalonan Ridwan Mukti menjadi Bupati Mura 2010-2015. Baik secara pribadi, organisasi maupun konsolidasi pemerintahan tidak ada masalah antara saya dan Ridwan Mukti,” pungkas Alex.
Sebelumnya saat menghadiri kegiatan penanaman pohon satu orang satu pohon (one man one tree) di kawasan Bandara SMB II Palembang, tahun lalu Alex juga menjamin dirinya bersikap netral.
“Saat ini saya gubernur Sumsel yang berdiri di atas semua pihak sehingga bersikap netral dalam konflik Suban IV ini. Saya sudah tawarkan solusi kepada masing-masing daerah. Dan keputusan ini bukan muncul tiba-tiba tetapi sudah dibahas sejak 2006 lalu,” katanya.
Bukti kedua belah pihak (Muba dan Mura) pernah berunding adalah adanya kesepakatan dan enam titik sudah disetujui dari 11 lokasi yang direbutkan, kini tinggal lima lagi. “Saya tawarkan jalan tengah saja,” katanya.
Menurutnya, persoalan tapal batas kabupaten Mura dan Muba, sudah dibahas bersama tim tapal batas provinsi sejak 2006 lalu dan mereka sudah bekerja untuk menentukan batas.
Ada 11 titik dan yang sudah setujui enam titik yang kini sudah dipasang tapal batas secara permanen, sedangkan yang belum disetujui lima titik termasuk Suban IV, posisi sama persis ditengah-tengah karena kedua pihak baik Mura maupun Muba memiliki alasan yang sama untuk mengklaim daerah ini, keduanya punya bukti kuat dan alasan yang tepat untuk bisa menguasai sumur ini.(12)

PLN Sering Padam, Warga Ancam Demo

Bewok: PLN Tidak Punya Malu
RAWAS ULU- Warga Kecamatan Rawas Ulu kembali mengeluh lantaran hampir setiap malam lampu PLN di wilayah itu selalu padam. Ironisnya lagi disaat lampu PLN di Kelurahan Surulangun dan desa sekitarnya mati, di Rupit malah terang benderang. Hal ini menimbulkan pertanyaan warga, ada apa dengan PLN disana.
Salah seorang warga Rawas Ulu yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas, Suyadi atau akrab disapa Bewok, kepada Linggau Pos mengatakan warga Kecamatan Rawas Ulu dan sekitarnya sudah geram dengan kinerja PLN karena dinilai tidak becus dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.
“Bayangkan, hampir setiap malam lampu PLN di wilayah Rawas Ulu selalu padam tanpa ada solusi untuk mengatasinya. Padahal setiap bulan kami selalu membayar rekening listrik. Atas dasar itulah saya mewakili para pelanggan di Kecamatan Rawas Ulu minta pihak PLN benar-benar memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Kalau terus seperti ini, maka program Musi Rawas terang benderang 2010 hanyalah slogan,” tuturnya.
Masih menurut Bewok, warga Kecamatan Rawas Ulu sangat merasakan dampak dengan sering padamnya lampu PLN tersebut. Salah satunya, banyak perabotan rumah tangga atau peralatan elekronik milik warga seperti televisi, tape recorder, VCD dan lain sebagainya mengalami kerusakan.
Alumni Universitas Widya Gama, Malang ini menyarankan kepada manajemen PLN, jangan hanya bisa menagih rekening listrik saja, tapi pelayanan kepada pelanggan harus diperhatikan.
“Saya merasa heran dengan pihak PLN karena tidak punya rasa malu. Setiap bulan mereka tagih rekening listrik pelanggannya, tapi pelayanan amburadul. Ironisnya lagi, bila pelanggan terlambat membayar kewajibannya langsung dikenakan sanksi (denda). Tapi lampu mati setiap malam, mereka cuek bebek saja. Kalau kondisi ini terus berlanjut, warga mengancam akan melakukan demo ke kantor PLN. Intinya jangan sampai warga bertindak anarkis,” ancamnya.
Ditambahkannya, jika pemadaman tersebut akibat terjadi kerusakan teknis, tolong secepatnya diperbaiki jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, dengan sering padamnya lampu PLN, membuat pelaku tindak kriminal leluasa melakukan aksinya. Kemudian, bisa mempengaruhi roda perekonomian warga khususnya mereka yang memanfaatkan tenaga listrik.
“Walaupun secara nasional, PLN mengalami krisis kelistrikan tapi pelayanan terhadap pelanggan di Kecamatan Rawas Ulu tetap diperhatikan dan jangan diabaikan. Sekali lagi saya atas nama masyarakat maupun sebagai wakil rakyat berharap kepada PLN, agar terus meningkatkan pelayanan. Jangan hanya menuntut hak dengan tagihan rekeningnya, namun tunaikan juga kewajiban kepada pelanggan dalam bentuk kepuasan menggunakan fasilitas kelistrikan sesuai kebutuhan,” sarannya.
Legislator dari Partai RepublikaN ini juga menyindir, jika musim hujan seperti sekarang, lampu PLN pasti akan mati. “Sepertinya sudah menjadi langganan, setiap turun hujan, lampu PLN pasti akan mati. Matinya pun tak tanggung-tanggung sampai pagi. Kalau keadaan semacam ini terus terjadi, saya khawatir PLN akan menghadapi masalah besar di Kecamatan Rawas Ulu,” tegasnya mengingatkan.
Sayangnya hingga berita ini naik cetak, manajer PLN Cabang Lahat Ranting Lubuklinggau, Suharmanto belum berhasil dimintai tanggapannya. Dihubungi melalui handphone dengan nomor 081539234XXX sedang tidak aktif. Begitu pula dengan Supervisor Distribusi, Sirajudin. Dihubungi melalui nomor Hp 081367230XXX walaupun ada aktif tapi tidak diangkat.(03)

Jangan Sampai Isu Muratara Jadi Konsumsi Politik

MURATARA- Desakan agar Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) segera dimekarkan kembali menggema. Menurut salah seorang pemuda dari Muratara, Romadon Taufik, pemekaran Muratara adalah sebuah pilihan dan keinginan masyarakat di sana.
Namun demikian, lanjutnya, kepentingan bersama ini jangan terhempas dan ternodai oleh konspirasi politik yang dilakukan oleh sebagian pihak untuk menjadikan pemekaran sebagai bargaining dalam kepentingan Pemilukada.
“Kami sebagai putra asli Muratara sangat menyayangkan bila ada tokoh dari Muratara memanfaatkan situasi itu untuk menaikkan posisi tawar dalam ploting politik. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih objektif untuk melihat dan menilai persoalan yang terjadi. Siapa yang benar-benar murni mendorong pemekaran dan siapa yang bertopeng pragmatis,” sebutnya.
“Kami juga sangat menginginkan agar Muratara terwujud sebelum Pemilukada. Hal ini penting jangan sampai isu pemekaran Muratara dijadikan konsumsi politik,” tambahnya.
Sudah saatnya, lanjut Romadon, elemen masyarakat setempat melakukan konsolidasi agar tidak terpecah belah oleh pihak-pihak tertentu dalam kepentingan Pemilukada Mura 2010.
Dia mengajak semua elemen agar lebih mengedepankan kepentingan Muratara kedepan, bukan menjadikan Muratara sebagai bargaining politik dalam Pemilukada saja. “Mari belajar dari pengalaman selama ini, banyak kelemahan dari masyarakat Muratara yang sering bertentangan dengan kepentingan-kepentingan politik semata. Sudah saatnya pula generasi muda bersatu untuk kepentingan yang lebih besar dalam membangun daerah. Hanya pemuda yang berjiwa kerdillah yang mengedepankan kepentingan politik sesaat apalagi dengan mengatasnamakan Muratara,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Musi Rawas, Lendri Alfikar menambahkan pihaknya menilai jika pemekaran dilakukan sebelum Pemilukada tentu terasa adil. Artinya, masyarakat Muratara tidak ikut lagi Pemilukada Kabupaten Musi Rawas sehingga hasil suksesi tersebut benar-benar fair. Yang kalah tidak merasa dicurangi, begitu pula sebaliknya.
“Intinya kami mendukung Muratara harus dimekarkan sebelum Pemilukada dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal tak diinginkan,” tambahnya.
Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, isu Muratara selalu dijadikan konsumsi politik bagi kandidat calon untuk mencapai kepentingannya (baca kekuasaan).
“Setiap ada Pemilukada muncul wacana pemekaran. Setelah itu hilang begitu saja dan bahkan sampai sekarang persoalannya tak kunjung selesai,” sindirnya.
Jadi, biar masyarakat Muratara tidak tertipu oleh janji-janji para kandidat alangkah baiknya pemekaran dilakukan sebelum Pemilukada berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Romadhon Taufik yang mewakili unsur pemuda menambahkan, persoalan pemekaran Muratara sampai sejauh ini masih dibahas di tingkat pusat. Khusus Muratara semua persyaratan sudah dipenuhi dan tinggal proses penetapan undang-undangnya saja.
Terkait suksesi kepemimpinan di Musi Rawas 2010-2015, hendaknya KPU dan pemerintah memberikan semacam pemahaman secara luas kepada masyarakat tentang pemekaran itu sendiri.(03)

Pemkab Usulkan 1.600 Formasi CPNS

SAROLANGUN- Pada penerimaan CPNS tahun ini, Pemkab Sarolangun akan mengusulkan 1.600 orang. Usulan itu rencananya akan diajukan ke Gubernur Jambi. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BPKP2D) Sarolangun, M Jaelani.
Jaelani menjelaskan hal tersebut baru usulan, namun bagaimana finalnya tergantung kepada pemerintah pusat. Seperti Menpan dan BKN. “Uang jelas, dari usulan formasi CPNSD Sarolangun tahun ini, Jaelani membeberkan bahwa kualifikasi lulusan pelamar CPNSD yang akan diakomodir di antaranya mencakup lulusan SLTA hingga S-1,” katanya.
Selain itu, Pemkab juga akan mengakomodir para lulusan Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Sarolangun. Hanya saja yang diakomodir tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan formasi CPNS yang ada.
Lanjutnya, proses pengusulan formasi CPNSD berdasarkan usulan dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah usulan dari SKPD direkap barulah Pemkab dalam hal ini melalui BPKP2D mengajukan usulan formasi CPNSD Sarolangun ke Provinsi Jambi.
Sementara itu, usulan fomasi CPNSD disampaikan ke Gubernur dimaksudkan sesuai ketentuan dan teknis usulan formasi CPNSD tahun ini, dimana pemerintah kabupaten/kota mengusulkan formasi penerimaan CPNSD tidak langsung kepada pemerintah pusat namun melalui pemerintah provinsi(Pemprov).
Sementara, untuk pengusulan ke pusat nantinya akan disampaikan oleh Pemprov setelah terlebih dahulu direkap di Provinsi. Dan keputusan final persetujuan formasi penerimaan CPNSD tetap berada pada pemerintah pusat.(net)

Kades Tak Berada Ditempat, Tim Pokja Kecewa

MUSI RAWAS- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Alamsyah A Manan mengaku kecewa dengan beberapa kades dalam kawasan Trans HTI Kecamatan Muara Lakitan, karena saat tim Pokja dari Kabupaten Mura dan utusan dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI meninjau lokasi, mereka tak berada ditempat.
Padahal, kehadiran para kades tersebut sangat penting untuk menghimpun data-data tambahan guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara warga HTI dengan pihak perusahaan.
“Terus terang, saya atas nama Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas yang selama ini eksis memfasilitasi aspirasi warga untuk mendapatkan haknya merasa sangat kecewa. Sebab, saat kami turun ke lapangan beberapa Kades yang wilayahnya berada di sekitar trans HTI tidak berada ditempat. Saya mensinyalir, jangan-jangan ada motif tertentu dibalik “pemboikotan” tersebut,” tudingnya.
Untuk itu, Alamsyah mendesak Bupati Musi Rawas agar memberikan warning kepada bawahannya mulai dari camat hingga kades, karena seolah-olah niat baik tim dari pusat tidak dihargai sama sekali.
Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa lahan warga transmigrasi HTI Kecamatan Muara Lakitan hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, kawasan HTI yang mereka tempati saat ini tidak dapat dialihfungsikan. “Untuk merubah status kawasan tersebut menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak mungkin, karena kawasan itu merupakan kawasan HTI yang tak dapat dikonversi,” jelas Tim Dirjen Planologi Kehutanan, Deka, Jumat (26/3).
Menurut dia, untuk mengubah kawasan itu dapat dilakukan asalkan Pemkab Mura mau mengganti luas kawasan HTI yang kini sudah menjadi desa definitif ke wilayah lain.
Guna membantu masyarakat setempat, dapat dilakukan dengan mengubah tata ruang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang pengajuan perubahan tata ruang dari Kabupaten Mura dan seluruh kabupaten serta kota yang ada di Sumsel.
Sementara, Tim Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Predi menuturkan, soal transmigrasi di kawasan HTI ini tidak ada masalah karena pihaknya bertanggungjawab dalam hal penempatan serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan warga transmigrasi.
“Saat ini kami telah memenuhi kewajiban kami hingga transmigrasi tersebut sudah menjadi desa definitif,” tandasnya.
Bupati Ridwan Mukti, meminta kepada Tim Dirjen Kehutanan dan Depnakertrans untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, dengan solusi terbaik dan sesegera mungkin menurunkan tim verifikasi penyelesaian permasalahan sengketa lahan HTI.
Dilanjutkannya, dalam hal pengajuan perubahan tata ruang, pihaknya sesegera mungkin akan mengajukan usulan perubahan tata ruang tersebut kepada Provinsi Sumsel.
“Saya memberikan waktu satu minggu untuk pengajuan perubahan tata ruang provinsi kepada gubernur,” katanya.(03)

Dewan Sinyalir, Kerusakan Hutan Cukup Parah

MUSI RAWAS- Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali mendesak Pemkab Musi Rawas agar menertibkan usaha penggergajian kayu (sawmill). Alasannya, demi menyelamatkan hutan dan lingkungan di daerah ini.
“Kondisi hutan dan lingkungan di Mura dalam 10 tahun belakangan mengalami kerusakan cukup parah. Kalau tidak ada upaya serius dari Pemkab, maka kerusakan akan semakin menjadi hingga menimbulkan bencana alam,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mura, Toyeb Rakembang, baru-baru ini.
Dijelaskannya di Kabupaten Musi Rawas selain memiliki kawasan hutan lindung di Bukit Cogong, juga terdapat kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang telah diakui sebagai paru-paru dunia.
“Keadaan hutan lindung dan kawasan TNKS di daerah tersebut sekarang tidak diketahui dengan pasti tingkat kerusakannya. Mengingat, 10 tahun belakangan kawasan itu menjadi sasaran pembalakan liar dari areal perladangan hingga pembukaan tambang rakyat,” jelas Thoyeb.
Selain upaya penertiban sawmill dan penyetopan pemberian izin usaha bidang perkayuan dilontarkan Bupati Mura, H Ridwan Mukti pada akhir November 2009 lalu mendapat dukungan dari DPRD. Namun, disayangkan tim yang dibentuk bupati hingga sekarang belum ada tindakan nyata. Dan baru sebatas melakukan rapat koordinasi belaka.
Legislator dari PAN ini mengingatkan, dinas terkait yang tergabung dalam tim penertiban secepatnya melakukan operasi penertiban ke sejumlah sawmill, dimana di daerah tersebut disinyalir menampung kayu ilegal dari kawasan hutan lindung maupun kawasan TNKS.
Dia minta bila ada sawmill beroperasi liar atau sawmill yang menampung kayu ilegal, segera diberikan sanksi tegas berupa penutupan dan dapat diajukan ke pengadilan.(11)

OPT, Kegiatan Utama dalam Perlindungan Tanaman

MUSI RAWAS- Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Rawas agar bibit benih tanaman benar-benar terjamin kualitasnya.
Kadisbun Musi Rawas, Suharto Patih kepada Linggau Pos mengatakan sesuai kebijakan pemerintah bahwa perlindungan tanaman bisa dilakukan dengan menerapkan konsep pengendalian hama secara terpadu (PHT). Namun demikian sambungnya, melindungi tanaman merupakan kewajiban petani, sedangkan pemerintah hanya sebatas melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan petani sehingga mereka dapat melaksanakannya secara mandiri.
Menurut mantan Kabag Pembangunan Setda Musi Rawas itu, pengamatan dan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah kegiatan utama dalam aktivitas perlindungan tanaman. Tujuannya tidak lain, untuk mengetahui kondisi ekosistem kebun, baik kondisi komponen-komponen biotik maupun komponen abiotik.
“Komponen non abiotik meliputi tanaman utama, tanaman sela, populasi dan serangan hama, penyakit dan gulma, populasi musuh alami, populasi serangan lain seperti semut, lebah madu, dan lain sebagainya,” jelas Suharto.
Sesuai prinsip PHT, pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil analisis ekosistem (AAES) dengan maksud agar lebih mengutamakan berfungsinya faktor pengendalian alami seperti predator, parasit dan patogen hama dari pada penggunaan pestisida kimia.
“Tapi bila dengan cara tersebut populasi serangan hama terus meningkat melampaui tingkat toleransi, petani dapat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan korektif dengan menggunakan pestisida kimia,” sarannya.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas, baik itu melalui peremajaan maupun perluasan areal terutama dibidang proteksi perkebunan, maka perangkat UPPT terus melakukan pembenahan dan akan ditingkatkan lagi pemberdayaannya.
Khusus di Kabupaten Musi Rawas, terdapat empat kantor UPPT, dan masing-masing UPPT memiliki dua orang petugas dengan latar belakang pendidikan Teknis Perkebunan, lebih diutamakan S1 Perlindungan Tanaman (Petugas UPPT lama).
Petugas UPPT kata Suharto dapat dirangkap oleh petugas perkebunan atau staf proteksi dinas yang membidangi perkebunan kabupaten yang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
Selain itu, petugas UPPT diutamakan yang berdomisili di wilayah binaan UPPT bersangkutan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, efisien, dan efektif serta menguasai permasalahan OPT di wilayahnya.
Adapun tugas dari pengamat hama penyakit tanaman perkebunan antara lain, melakukan pengamatan OPT secara rutin di wilayah jerja masing-masing. Melaporkan serangan OPT dan hasil OPT setiap bulan atau insidentil untuk serangan eksplosi ke Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi Sumsel.
Selanjutnya melakukan bimbingan tentang teknik pengamatan dan cara pengendalia OPT, melakukan kompilasi data pengamatan yang diperoleh dari petani, membantu mengevaluasi hasil pengendalian yang telah dilaksanakan untuk rekomendasi lebih lanjut dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengamatan serta pengendalian OPT.(03)

Syarif Hidayat Minta Hentikan Polemik

Lebih Bijak Banyak Turun ke Desa
MURATARA- Tokoh Musi Rawas Utara (Muratara) paling berpengaruh, HM Syarif Hidayat terpaksa turun tangan menengahi perang opini antara antara tim sukses (timses) pasangan Senen-Sudirman (SS) dengan tim pemenangan Isa-Agung (MISI-AGUNG) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kepada Linggau Pos melalui telepon, Rabu (24/3), mantan Sekda Musi Rawas itu mengatakan menyikapi masalah saling klaim dukungan antara timses SS dengan tim pemenangan MISI-AGUNG, dirinya mengimbau kepada kedua belah pihak agar berhenti berpolemik di media massa (koran).
Menurut Syarif, langkah paling penting dan real yang mesti dilakukan para kandidat saat ini adalah lebih banyak turun ke desa-desa menyampaikan program guna menarik simpati rakyat. “Saya pikir dengan cara demikian, masyarakat akan lebih mengenal calon pemimpinnya selama lima tahun ke depan,” sarannya.
Mantan Kabag Keuangan diera Bupati (alm) Suprijono Joesoef ini melanjutkan untuk mencapai kemenangan, tidak cukup mengandalkan upaya perorangan, keluarga dan timses. “Jauh lebih baik jika para calon turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
“Ingat waktu semakin mepet. Jadi, jangan sampai terlena oleh hal-hal yang mubazir. Bagi calon yang banyak mendapat simpati masyarakat, dialah pemenangnya dan rakyat sangat menantikan pelaksanaan Pilkada secara sportif, cerdas serta bermartabat,” tambahnya.
Terkait polemik yang sempat terjadi, Syarif merasa yakin antara Isa Sigit dan Sudirman Masuli sama-sama berhati dingin, tenang dan berpikir jernih dalam menyikapi persoalan ini, sehingga para pendukung di arus bawah tetap kondusif dan kian mantap menentukan pilihan sesuai nuraninya masing-masing.
“Sebagai orang Muratara, saya berharap kedua belah pihak segera berangkulan. Ingat, kunci untuk mendapatkan simpati rakyat adalah antara perkataan dengan perbuatan harus sebanding. Perlu dicamkan pula, bahwa akibat perkataan dan perbuatan, masyarakat bisa semakin menjauh. Masyarakat kita sudah semakin cerdas dengan melihat rekam jejak kandidat,” sarannya penuh makna.(03)

Presidium Muratara Berencana Temui Komisi II DPR RI

Minta DPRD Jadi Fasilisator
MURATARA- Pengurus Presidium Muratara, dipimpin Muhammad Ibrahim, Rabu (24/3) melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas. Intinya mereka meminta DPRD Musi Rawas bisa memfasilitasi secara kelembagaan untuk mengagendakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI.
Ketua Komisi I DPRD Mura, Alamsyah A Manan kepada Linggau Pos usai pertemuan menjelaskan pada prinsipnya dewan siap menjembatani pertemuan antara Presidium Muratara dengan Komisi II DPR RI. Namun demikian, karena ini baru tahap awal, maka dirinya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota komisi yang lain.
“Kesimpulan dari rapat komisi nanti akan disampaikan ke pimpinan dewan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Apalagi saat ini Komisi II DPR RI sedang berkabung karena ketuanya, Burhanuddin Napitupulu baru saja meninggal dunia. Jadi, kita juga terpaksa menunggu perkembangan di Komisi II,” tutur Alamsyah.
Intinya dewan siap memfasilitasi rencana pertemuan itu sekaligus berharap Muratara segera dimekarkan menjadi daerah otonom dan memiliki kabupaten sendiri sebagaimana harapan masyarakat disana.(03)

Keberadaan PT IC Tetap Jadi Perhatian Dewan

NIBUNG- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas, I Wayan Kocap mengatakan keberadaan PT Indo Consult (IC) salah satu perusahaan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit tetap menjadi pengawasan dewan. Karena perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin sebagaimana diatur UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Sebagaimana dirilis Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Rawas tentang perkembangan perizinan luas areal, produksi dan pabrik pada perusahaan perkebunan besar di Kabupaten Musi Rawas per Oktober 2009, sama sekali tidak tercantum nama PT Indo Consult. Sementara dari data yang ada, perusahaan ini memiliki tanah dalam artian membeli dengan masyarakat, padahal sesuai aturan perusahaan perkebunan tidak dibenarkan membeli tanah.
Kemudian lanjut Wayan, PT Indo Consult juga diduga telah menyalahi aturan, dimana dalam hal kepemilikian tanah dilakukan secara sporadis (tidak pada satu tempat). Seperti di Kecamatan Nibung, PT Indo Consult memiliki lahan di lima desa (lima KUD). Rinciannya di Desa Srijaya Makmur (63 hektar), di Sumber Makmur (290 hektar), Kelurahan Karya Makmur (76 hektar), Desa Bumi Makmur (112 hektar) dan KUD Kelumpang Abadi Desa Tebing Tinggi (26 hektar) dengan total keseluruhan 567 hektar. Belum lagi di Kecamatan Rawas Ilir, informasinya PT Indo Consult memiliki luas areal mencapai 800-an hektar dan di Kecamatan Muara Lakitan belum terlacak secara detail.
“Kami menilai, apa yang dilakukan PT Indo Consult diduga telah menyalahi aturan. Sebagai implikasinya, banyak pihak merasa dirugikan. Mulai dari pemerintah pusat, terutama dalam hal biaya penerbitan HGU. Sedangkan bagi Pemkab Musi Rawas, dirugikan dalam bentuk pajak dan retribusi. Karena suatu perusahaan yang diberikan izin lokasi pasti disertai sertifikat tanah, sementara PT Indo Consult keberadaannya tidak jelas,” paparnya.
Kerugian lain, karena lahan dibelikan PT Indo Consult ini berasal dari plasma, otomatis kalau selama ini yang mengkoordinir petani adalah KUD melalui kelompok tapi sekarang tidak lagi.(03)

Pengiriman Bijih Besi Digagalkan

Diduga Belum Bayar Retribusi
RAWAS ULU- Sejak delapan bulan lalu, LSM Ratu telah mengamati adanya aktivitas penumpukan batu bijih besi yang diangkut dari wilayah Kecamatan Ulu Rawas dan ditumpuk dipinggir jalan lintas sumatera (Jalinsum). Bahkan lokasi penumpukannya dipagari seng setinggi lebih kurang tiga meter.
Melihat keadaan itu, Ketua LSM RATU, Lukman Abas berusaha ingin mengetahui ada apa sebenarnya dibawah seng tersebut. Ternyata disana ada bijih besi.
Selanjutnya Selasa (15/3) lalu, dia bersama sekretaris LSM RATU, M Taher melintas di Jalinsum Kelurahan Surulangun Rawas sekitar pukul 24.00 WIB dan melihat adanya kegiatan pemuatan batu bijih besi ke mobil truk tronton sebanyak 20 unit.
“Karena mencurigai, lantas saya menghubungi Kapolres Musi Rawas, Herry Nixon’s untuk meminta bantuan keamanan. Kemudian oleh Kapolres diperintahkan kepada anggota Kapolsek Rawas Ulu untuk bersama kami mengecek keberadaan batu bijih besi tersebut,” terang Lukman Abas.
Alhasil lanjutnya, dia bersama anggota Polsek, Zulpin menemui wakil pimpinan perusahaan bernama Bustomi. Saat itu, Bustomi menunjukkan surat-surat izin perusahaan yang ternyata milik PT MG dengan Direktur Utama, HT. Malam itu juga, surat-suratnya dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diperiksa keabsahannya. Memang setelah diteliti PT MG sudah ada izin dari pemerintah.
Hanya saja PT MG belum ada bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah, maka bijih besi yang sudah dimuat ke truk dan rencananya akan diangkut ke Padang (Sumbar) terpaksa tidak diberangkatkan. Bahkan semua isi truk dibongkar sebelum retribusi dibayar kepada pemerintah.(03)

26 Maret, Rakor dengan Tim Pokja Kementerian Kehutanan

Masalah Trans HTI
MUSI RAWAS- Dijadwalkan 26 Maret mendatang, tim kelompok kerja (Pokja) Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI akan berkunjung ke Kabupaten Musi Rawas dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) pembahasan masalah lokasi eks transmigrasi HTI di Kecamatan Muara Lakitan.
Ketua Komisi I Mura, Alamsyah A Manan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/3) menjelaskan pihaknya telah menerima undangan dari Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti terkait penyelesaian masalah HTI tersebut.
Dalam undangan itu disebutkan rapat koordinasi pembahasan masalah lokasi eks transmigrasi HTI ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dan koordinasi Komisi I DPRD Mura bersama perwakilan masyarakat Trans HTI dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta, 28-29 Januari lalu.
Selanjutnya, memperhatikan surat Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi No. B.170/P4T-Trans/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 Prihal Konsultasi dan Koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas ke Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, maka pada 26 Maret nanti berlangsung rakor membahas masalah lokasi eks Trans HTI di Kecamatan Muara Lakitan.
Rapat tersebut sambung Alamsyah, rencananya akan berlangsung di Pendopo Kabupaten (rumah dinas bupati, red) dengan dihadiri sejumlah unsure, diantaranya Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, Dirjen P4 Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Kapolres Mura.
Selain itu akan hadir Dandim 0406 Mura, Kajari Lubuklinggau, Ketua PN Lubuklinggau, Ketua Komisi I DPRD Mura, Asisten I Setda Mura. Tak kalah pentingnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel, Kabag Tata Pemerintahan Provinsi Sumsel, Kepala Bappeda Sumsel, Kepala BPKW Wilayah II Sumatera, Kepala Dinas Kehutanan Mura, Kepala Disnakertrans Mura, Kabag Tata Pemerintahan Mura, Kepala Bappeda Mura dan Direktur Utama PT Musi Hutan Persada.
Kemudian Camat Muara Lakitan, Camat BTS Ulu, Kades Tri Anggun Jaya,, Kades Bumi Makmur, Kades Mukti Karya, Kades Harapan Makmur, Kades Pian Raya, Kades Sindang Raya serta tim fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa lahan PT MHP. “Sedianya setelah rapat di Pendopo, acara dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi Tapi kalau tidak memungkinkan, maka peninjauan ke lokasi akan dilakukan keesokan harinya atau pada 27 Maret,” pungkasnya.
Sebelumnya, tim Pokja ini turun ke Kabupaten Musi Rawas pada 15 Februari, namun karena sesuatu dan lain hal maka baru bisa dilaksanakan pada 26 Maret nanti. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara I Komisi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kehutanan di Jakarta belum lama ini, diketahui permasalahan yang dihadapi warga trans HTI tidak pernah sampai ke Departemen Kehutanan (Dephut).
Bahkan surat Bupati Musi Rawas tertanggal 9 Juli 2009, ternyata juga tidak sampai ke Dirjen Kehutanan. “Atas dasar itulah, kami empat komisi di DPRD bersama perwakilan masyarakat trans HTI sebanyak 16 orang serta LSM Front Perlawanan Rakyat (FPR) melakukan klarifikasi ke Jakarta,” terangnya.
Jadi, ada kesan selama ini persoalan yang dihadapi warga trans HTI tidak pernah diurus oleh Dinas Kehutanan maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mura. Bahkan seolah-seolah aspirasi warga digantungkan. Hal ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan kedua instansi tersebut sehingga persoalan warga dibuat menggantung (tidak ada kejelasan).(03)

Dewan Desak Tender Proyek Transparan

MUSI RAWAS- Warning bagi SKPD yang melaksanakan proyek fisik maupun nonfisik khususnya proyek pembangunan tahun anggaran 2009 lalu. Soalnya Komisi IV DPRD akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan guna mengecek keberadaan proyek dimaksud. Selain itu dalam melakukan proses tender pengerjaan proyek dapat dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diketahui dan dipantau masyarakat luas.
“Saya mengimbau kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Musi Rawas, kiranya dalam proses tender baik proyek berskala besar, sedang, kecil hingga penunjukan langsung (PL) benar-benar dilaksanakan secara transparan dan professional,” sarannya.
Kemudian bagi kontraktor yang kinerjanya asal-asalan tolong dipertimbangkan kembali untuk bisa mengikuti proses tender, karena Komisi IV akan mengawasinya secara ketat sesuai ketentuan berlaku.
Ini penting mengingat dari total APBD Kabupaten Musi Rawas 2010 senilai Rp1,154 Triliun hampir 60 persen dalam bentuk proyek baik fisik maupun nonfisik. “Apa bila tidak diawasi tingkat kebocoran dana sangat terbuka dan dapat merugikan keuangan negara. Jadi jangan sampai ada proyek yang dikerjakan secara asal-asalan seperti 2009 lalu,” tegasnya.
Ngadi juga mengaku pihaknya sudah mengantongi data-data mengenai proyek APBD 2009 khususnya berskala besar. “Ini akan menjadi target kita saat sidak nanti. Jika ditemukan indikasi dikerjakan asal jadi, maka kami akan merekomendasikannya ke Bupati Musi Rawas untuk ditindaklanjuti,” ancamnya.
“Belajar dari tahun 2009 lalu, dimana mutu pengerjaan proyek sangat tidak memuaskan. Banyak proyek yang baru seumur jagung saat ini sudah rusak, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar,” tambahnya.
Untuk itu Komisi IV meminta semua dinas terkait agar dalam proses pengerjaan proyek agar dilibatkan mulai dari titik nol hingga masa pemeliharaan pekerjaan. Pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Musi Rawas terhitung sejak APBD disahkan pada 17 Desember 2009 lalu, proses pelelangan proyek belum dilaksanakan dan baru akan dimulai pada pertengahan April 2010 mendatang.
Untuk realisasi pengerjaan proyek, baru ada enam paket yang jadwal pelelangan dan pengerjaannya dimajukan terutama dikawasan agropolitan center Muara Beliti yang akan digunakan untuk pusat kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sumatra Selatan XXIV.(03/11)

Kebutuhan Pangan Keluarga Capai 110,2 Kg Pertahun

MUSI RAWAS- Tingkat kebutuhan pangan kepala keluarga (KK) masyarakat di Kabupaten Musi Rawas pertahunnya mencapai 110,2 kg/KK.
“Kebutuhan bahan pangan terutama beras untuk masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berjumlah 662.793 jiwa dalam 21 kecamatan rata-rata 110,2 kg pertahun untuk setiap KK,” kata Kepala Seksi Ketersediaan dan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Musi Rawas, Achmad Herman, Selasa (23/3).
Ia menambahkan berdasarkan data yang ada, dari 21 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas rata-rata produksi beras disetiap kecamatan pertahunnya mencapai 26.160 ton dari total produksi se Kabupaten Musi Rawas sebanyak 549.361 ton.
Sedangkan untuk kecamatan yang paling banyak memiliki ketersediaan kebutuhan pangan per KK adalah di Kecamatan Suka Karya dengan jumlah produksi beras pertahunnya mencapai 54.430 ton dengan jumlah penduduk 11.137 jiwa dan memiliki ketersediaan kebutuhan pangan setahunnya sebanyak 488,7 kg/KK.
Kemudian, Kecamatan Purwodadi dengan jumlah penduduk 14.365 jiwa dan produksi beras pertahunnya sebanyak 67.256 ton, dengan ketersediaan kebutuhan pangan per KK sebanyak 468,7 kg. Selanjutnya Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, dengan jumlah penduduk sebanyak 26.818 jiwa dan total produksi beras 86,455 ton dan memiliki ketersediaan kebutuhan pangan sebanyak 322,4 kg.
Untuk kecamatan paling sedikit memiliki ketersediaan kebutuhan pangan per KK nya ialah di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), dengan jumlah penduduk 12.442 jiwa dan produksi beras pertahunnya hanya 211 ton dan ketersediaan pangan per KK sebanyak 1,7 kg. Selanjutnya Kecamatan Nibung dengan jumlah penduduk 21.463 jiwa dan hasil produksi beras sebanyak 387 ton sedangkan ketersediaan bahan pangan hanya 1,8 kg/KK.
Guna memastikan ketersediaan bahan pangan di daerah itu kata dia, sejak 2009 lalu mulai pihaknya telah menggerakkan program lumbung pangan yang baru dilaksanakan pada enam, dimana tahun ini memasuki tahap penumbuhan. Ke enam kecamatan tersebut antara lain di Desa F-Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Kemudian Desa Sugih waras, Kecamatan Suka Karya, Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara kelingi dan Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu.
Keberadaan lumbung ini nantinya disamping untuk menyimpan bahan pangan juga akan menjadi pusat kegiatan usaha masyarakat desa dalam berbagai sektor perekonomian, dengan sistem bantuan permodalan dari pemerintah dan keuntungan usaha setiap tahunnya.
Lumbung pangan tersebut diharapkan juga akan mengontrol kebutuhan dan peredaran beras daerah bersangkutan, yang selama ini lebih banyak dipasarkan keluar dengan melakukan pengemasan (facking) atas nama masing-masing lumbung, sehingga masyarakat luar akan mengetahui kalau beras yang mereka konsumsi merupakan produk asal daerah itu.(11)

Tujuh Desa Ancam Portal Jalan

Khusus Kendaraan Lonsum
MUSI RAWAS- Kerusakan jalan poros antara Desa Mambang ke Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi, lantaran sering dilalui kendaraan berat milik PT PP Lonsum membuat masyarakat dari tujuh desa geram. Sebagai bentuk luapan emosi, warga dari tujuh desa tersebut sepakat akan memportal jalan. Aksi itu rencananya dimulai Jumat (26/3) atau paling lambat Minggu (29/3) nanti.
Kepala Desa (Kades) Mambang, Saidi H Burhan kepada wartawan, Senin (22/3) membenarkan hal itu. Menurutnya, kesabaran warga terhadap sikap PT PP Lonsum tampaknya sudah diambang batas. “Mobil mereka selalu melewati jalan itu, tapi ketika jalan tersebut mengalami kerusakan pihak perusahan tidak mau memperbaiki,” tegas Saidi.
Dikatakannya, dia bersama kades Desa Marga Sakti SP 1, Karya Sakti SP 2, Petran Jaya SP3, Karya Mukti SP 4, Beliti Jaya dan Tugu Sempurna sudah mengadakan rapat dan hasilnya sepakat untuk melakukan aksi pemortalan jalan.
“Aksi ini rencananya dimulai Jumat (26/3) atau paling lambat Minggu (28/3). Lokasi pemortalan di Desa Mambang. Nantinya setiap kendaraan milik PT PP LOnsum yang mau lewat akan distop,” tegasnya.
Pihaknya akan menawarkan dua opsi kepada PT Lonsum, mau memperbaiki jalan yang rusak atau mencari alternatif lain dengan membuat jalan baru.
Ditanya mengenai panjang jalan yang rusak, menurut Saidi, kerusakan paling parah sekitar delapan kilometer.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari daerah pemilihan (Dapil) IV, Alamsyah A Manan ketika dimintai tanggapannya mengatakan sangat mendukung langkah para kades tersebut. Alasannya pemerintah telah menggelontor dana dalam APBD senilai Rp 8 milyar lebih selama dua tahun anggaran 2008 dan 2009, namun dirusak oleh Lonsum. Sementara kontribusi mereka terhadap pemerintah daerah hampir tidak ada sama sekali. Bahkan saat terjadi banjir beberapa waktu lalu, PT Lonsum seolah tak peduli.(03)

Figur Syarif Hidayat Masih Laris Manis

MURATARA- Munculnya nama Syarif Hidayat seakan menghapus kerinduan para pendukungnya, terutama di Kecamatan Rawas Ulu dan Ulu Rawas. Salah seorang warga Ulu Rawas, Aji mengungkapkan setelah melihat foto HM Syarif Hidayat di surat kabar terbitan lokal, rasa rindunya terhadap sosok mantan Sekda Musi Rawas itu bisa terobati.
“Sudah lama kami tidak melihat foto Pak Syarif di koran.Tiba-tiba muncul. Saya pikir, dengan melihat fotonya, seolah-olah yang nyalon bupati itu dia (Syarif, red), tutur Aji.
Mengenai seruannya untuk mendukung salah satu kandidat calon, tentu saja menjadi perhatian tersendiri. “Walaupun Pak Syarif dak ngalon, tapi denga dia merestui salah satu kandidat, tentu saja kami ikuti. Saya berharap kepada pendukungnya di wilayah Muratara maupun di kecamatan lain, menaati apa yang dia serukan,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Andi, warga Kecamatan Rawas Ulu. Menurutnya, dengan tampilnya Syarif Hidayat walaupun hanya dibalik layar tentu saja mengingatkan kembali memori Pemilukada 2005, dimana saat itu dia dikalahkan secara terhormat. Bisa jadi, hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi pendukungnya untuk berjuang bersama menuju satu tujuan yakni memenangkan Pemilukada, 5 Juni mendatang.
Sebagaimana diketahui angin segar sedang menaungi pasangan HM Isa Sigit-Agung Yubi Utama atau disingkat MISI-AGUNG. Betapa tidak, jika sebelumnya hasil survei Detik Silampari menempatkan pasangan gabungan agamais dan teknokrat ini diurutan teratas, kini mereka mendapat spirit baru berupa restu dan dukungan dari tokoh Muratara yang paling berpengaruh, HM Syarif Hidayat.
“Dari ucapan yang keluar dari kanda Syarif, dia telah memberikan dukungan dan merestui pasangan Isa Sigit-Agung untuk mengikuti suksesi Pemilukada Mura, 5 Juni mendatang bersama tiga pasangan lain masing-masing, H Ridwan Mukti-H Hendra Gunawan, H Senen Singadilaga-Sudirman Masuli dan Wazanazi Wahid-Untung Supriyanto,” ungkap Ketua Ketua Tim Pemenangan MISI-AGUNG, A Bastari Ibrahim didampingi anggota partai pengusung dari Hanura, Marwan Chandra dan Leo Adenora serta dari Barnas, Samiri, kepada Linggau Pos beberapa hari lalu.
Menurut Bastari, pengurus partai pengusung seperti PKPB, Barnas, Hanura dan RepublikaN telah melakukan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh Muratara dalam rangka menggalang dukungan untuk pasangan Isa Sigit-Agung.
“Dan kami juga sudah melakukan pembicaraan secara khusus dengan kanda Syarif Hidayat, yang berdasarkan hasil survei di lapangan figurnya masih tetap menjadi idola dan disenangi masyarakat. Kesimpulannya, mantan Sekda Kabupaten Musi Rawas itu dengan tegas merestui dan mendukung pasangan MISI-AGUNG,” tegasnya.
Pernyataan Syarif ini, lanjut Bastari, tentu saja melegakan hati sekaligus mempunyai spirit tersendiri dalam rangka memenangkan MISI-AGUNG. “Karena kita ketahui, kanda Syarif merupakan calon Bupati Musi Rawas pada Pemilukada 2005 lalu. Waktu itu, dia “menang”. Nah, kami berharap dengan dukungan kanda Syarif, maka massanya yang berjumlah puluhan ribu akan berpindah ke MISI-AGUNG dan menjadi penyokong utama bagi pasangan tersebut. Belum lagi dukungan dari massa Agung dari Musi, tentu saja sangat mempengaruhi hasil akhir Pemilukada nanti,” tuturnya.
“Dengan pernyataan sikap politik kanda Syarif serta dukungan tokoh-tokoh Muratara baik yang berdomisili di Palembang maupun Jakarta, kami optimis pasangan MISI-AGUNG bisa meraih kemenangan. Dan kami tak akan ragu-ragu lagi atas hal itu,” tambahnya.(03)

Banjir, Jalan Sarolangun Terendam

SAROLANGUN- Jalan lintas barat di sepanjang jalur Kabupaten Sarolangun putus, akibat terendam banjir, beberapa hari lalu volumenya terus meningkat hingga menggenangi jalan raya.
Akibatnya, banyak mobil pribadi tidak bisa melewati jalan. Tak sedikit juga kendaraan yang mogok Sebab ketinggian air melebihi roda mobil. “Yang hanya bisa lewat truk tangki, bus besar,” ujar Mawit, salah seorang warga sarolangun.
Pantauan di lapangan, jalan yang terendam meliputi Desa Ladang Panjang, Karang Mendapo, Pengedaran, Pauh, Batu Ampar, dan Batu Kucing. Jalan yang terendam bisa mencapai setengah kilometer. Untuk bisa meneruskan perjalanan, beberapa pengguna jalan terpaksa melewati daerah Kabupaten Bungo. Sehingga jarak tempuh perjalanan menjadi lebih lama.
Selain jalan, puluhan rumah dan bangunan lainnya seperti masjid dan sekolah juga ikut terendam. Bahkan ketinggian air banjir sudah ada yang mencapai atap rumah penduduk.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Agama dan Lintas Masyarakat (Kesbanglinmas) Sarolangun, Aslami MZ, ketika dihungungi mengaku sedang mendistribusikan sejumlah bantuan banjir ke beberapa lokasi.
“Memang kondisi banjir sepertinya semakin meluas dan volume airnya juga meningkat. Saat ini kami terus melakukan pemantauan dan pendataan. Untuk sementara saat ini bantuan sedang kami salurkan,” tuturnya.(net)

Jalan Rusak Pengaruhi Biaya

NIBUNG- Musim penghujan yang berlangsung sejak akhir tahun lalu, ternyata terus menimbulkan dampak. Bagi petani sawit, dengan kondisi cuaca tak menentu tersebut, mereka sulit mengeluarkan hasil panen dari desa. Sebab, jalan tanah di kebun sawit menjadi becek dan sangat sulit dilalui truk pengangkut sawit. Secara otomatis, biaya operasional yang harus dikeluarkan petani menjadi bengkak.
Keluhan ini disampaikan Sar (38), warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung. Dia mengungkapkan jika musim kemarau, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 2–3 jam saja mengangkut sawit dari lokasi kebun ke pabrik Bukit Hijau Estate milik PT PP Lonsum di Kecamatan Rawas Ilir.
“Namun saat musim penghujan seperti sekarang, membutuhkan waktu lebih lama. Kadang-kadang bisa sampai 1–2 hari truk baru bisa keluar dari areal perkebunan karena jalan becek. Tentu saja dengan tertahannya truk pengangkut, maka biaya operasional lebih besar,” ucapnya.
Disebutkan, selain berpengaruh terhadap angkutan sawit, musim hujan juga berdampak pada biaya panen. Menurut dia, dalam kondisi cuaca normal, upah buruh panen per jenjang tandan buah segar (TBS) Rp 800. Namun, saat musim hujan upah panen meningkat jadi Rp 900–Rp 1.000 per janjang.
“Untuk upah panen, tergantung jarak. Kalau jarak ke kebun cukup jauh, maka upah panen jadi lebih mahal. Sementara harga jual sawit saat ini, relatif fluktuasi, kadang naik kadang turun,” pungkasnya.(03)

Warga Suka Merindu Minta Pjs Kades Segera Ditetapkan

Saat Ini Kekosongan Kades
MUSI RAWAS- Masyarakat Desa Suka Merindu, Kecamatan STL Ulu Terawas mempertanyakan lambannya proses penunjukan pejabat sementara (Pjs) Kades, padahal usulannya sudah lama disampaikan ke Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan STL Ulu Terawas, tepatnya pada 25 Februari lalu.
Akibatnya, Desa Suka Merindu tidak ada pemimpin. Kades lama sudah habis masa jabatannya, sedangkan Pjs Kades belum. Sedangkan untuk menggelar proses pemilihan kepala desa (Pilkades) harus ada Pjs Kades.
Informasi di lapangan, ketua panitia Pilkades Suka Merindu, Junaidi melalui Ketua BPD setempat telah menyampaikan berkas pengajuan Pjs Kades ke Kasi PMD Kecamatan STL Ulu Terawas pada 25 Februari lalu. Guna menindaklanjuti hal itu berkas tersebut juga telah disampaikan Sekcam STL Ulu Terawas ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Pemdes.
Hanya saja sampai saat ini belum ada tindaklanjut, dan Desa Suka Merindu masih mengalami kekosongan Kades. Merasa tidak ada jalan lain, warga pun menyampaikan aspirasi itu ke LSM Pemerhati Pembangunan Daerah (P2D) Kabupaten Musi Rawas.
Ketua P2D, Mulyadi, kepada Linggau Pos, Minggu (21/3) mengatakan menindaklanjuti aspirasi warga Suka Merindu, dirinya telah menanyakan secara langsung kepada pihak berkompeten di DPMPD. Namun jawabannya sama, masih dalam proses.
Sebagai perbandingan lanjut Mulyadi, Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta, SK pengangkatan Kadesnya sama dengan Kades Suka Merindu, pada 2004 oleh mantan Bupati Musi Rawas, H Ibnu Amin, malah sudah selesai menggelar Pilkades.
Lebih aneh lagi, ada salah satu desa di Kecamatan Karangdapo dengan masa pengangkatan pada 2005, juga sudah di Pjs-kan. “Bisa jadi, saat ini sudah masuk tahapan pemilihan atau bahkan sudah menggelar Pilkades. Sementara Desa Suka Merindu belum ada tanda-tanda sama sekali. Jangankan mau melaksanakan pemilihan, Pjs Kades pun belum ditetapkan,” ucapnya heran.
Ditambahkan Muyadi, berdasarkan Perda Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 2 ayat (1) dinyatakan BPD memberitahukan kepada Kades mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan ke bupati melalui camat. Sedangkan ayat (20 berbunyi BPD memeroses pemilihan Kades paling lambat empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades.
Jika mengacu pada Perda tersebut sambung dia, tentu saja Desa Suka Merindu sudah melaksanakan tahapan pemilihan Kades yang sebagaimana diharapkan masyarakat. “Menyambung aspirasi masyarakat, saya selaku ketua elemen masyarakat P2D meminta kepada Bupati Musi Rawas maupun unit kerja terkait agar segera menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BPMPD Kabupaten Musi Rawas, Mefta Joni ketika dimintai tanggapannya Minggu (21/3) mengatakan berkas usulan penetapan Pjs Kades Suka Merindu baru diterima pihaknya tiga hari lalu dan sekarang dalam proses. Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat Desa Suka Merindu agar bersabar. Insya Allah dalam waktu tak terlalu lama, Pjs Kadesnya sudah ditetapkan. Dengan begitu, proses tahapan Pilkades sudah bisa dilaksanakan.
“Saya minta masyarakat bersabar. Secepatnya akan diproses dan ditetapkan. Mudah-mudahan bulan ini juga Pjs Kades-nya sudah ditetapkan dan panitia pun sudah bisa melaksanakan tahapan Pilkades,” pungkasnya.(03)

Aktivitas Warga di Karang Dapo Kembali Normal

KARANG DAPO- Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim memastikan aktivitas warga di wilayahnya kembali normal, pasca dilanda banjir medio pekan lalu.
“Berbagai aktivitas masyarakat kembali normal, termasuk proses kegiatan belajar mengajar. Bahkan saya berani memastikan, siswa-siswi dari beberapa desa dalam Kecamatan Karangdapo siap mengikuti ujian nasional (Unas) tahun pelajaran 2009/2010 yang dimulai besok (Senin, 22/3),” tutur camat.
Sementara itu, banjir yang melanda sebagian besar desa di wilayah itu saat ini sudah mulai surut. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai dua meter lebih, kini telah surut kembali. Demikian pula di depan Mapolsek Karang Dapo sekarang sudah kering dan kembali normal. Namun pemerintah setempat masih mengingatkan warga untuk waspada karena sewaktu-waktu banjir dapat saja terjadi.
“Untuk menjaga kemungkinan terjadinya banjir susulan, kami sudah menyiapkan posko baik di desa-desa di sepanjang aliran sungai Rawas maupun posko induk di kecamatan,” jelasnya. Menurut Azhar, dirinya sudah menginstruksikan seluruh kepala desa agar menyampaikan imbauan kepada warganya untuk waspada dan secara bersama-sama memantau perkembangan debit air.
Terkait banjir beberapa hari lalu lanjut camat, pihaknya mendapat bantuan berupa 100 dus mie merk Sakura, seratus karpet telur dan dua buah perahu karet dari Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.(03)

1.910 Rumah dan 14 Sekolah Terendam

SAROLANGUN- Hingga Sabtu (20/3) siang, luapan banjir bandang yang melanda lima kecamatan di Kabupaten Sarolangun masih terlihat. Genangan air di dalam rumah rata-rata berkisar satu hingga dua meter.
Debit air baru mulai terlihat menyurut sekitar tiga sentimeter sekitar pukul 15.30 WIB. “Kalau malam ini tidak hujan, besar kemungkinan bakal surut. Tapi kalau malam ini hujan, mungkin air masih bisa naik atau bertahan,” ujar salah seorang petugas di Posko Penanganan Banjir di Koramil 420-04 Sarolangun.
Berdasarkan data sementara hasil identifikasi Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Sarolangun, tercatat sekitar 1.910 rumah yang tersebar di 20 desa terendam banjir. Menurut Kepala Kantor Kesbang Linmas Sarolangun, Aslami MZ, rumah yang paling banyak terendam terdapat di Kecamatan Sarolangun, lalu Kecamatan Pauh, Kecamatan Cermin nan Gedang (CNG), Kecamatan Limun, dan Kecamatan Mandiangin.
Sementara areal persawahan yang terkena banjir sebanyak 969,5 hektar yang tersebar di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Limun, Pelawan, dan Sarolangun. Menurut Kepala Dinas Pertanian Hardiono, di Kecamatan Cermin Nan Gedang sebanyak 365,5 hektar lahan sawah yang terendam di tiga desa.
Lalu di Kecamatan Limun terdapat 125 hektar lahan sawah yang tersebar di 12 desa, di Kecamatan Pelawan terdapat 237 hektar yang tersebar di empat desa. Dan di Kecamatan Sarolangun tercatat 240 hektar lahan persawahan warga juga tak luput dari genangan air. “Dari jumlah itu diperkirakan 75 persen lahan sawah dikhawatirkan bakal gagal panen, karena rata-rata usianya baru 50 hari,” katanya.
Mengenai lahan sayuran warga saat ini tengah diinventarisasi. “Kalau sekarang baru diketahui sekitar 20 hektar,” lanjutnya. Soal banyaknya lahan sawah warga yang terendam banjir, menurut Hardiono pihaknya akan mencadangkan benih gratis bagi masyarakat untuk kapasitas lahan sebanyak 1.200 hektar. Selain rumah dan areal pertanian, banjir bandang kali ini juga menggenangi gedung sekolah. Menurut Sekda Sarolangun, M Basyari, hasil sementara tercatat 14 unit gedung SD/Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang tersebar di 13 desa di empat kecamatan digenangi air.
Dari jumlah itu, lanjutnya, diketahui tidak ada satupun gedung SMP/SMA yang ikut terendam, sehingga tidak mempengaruhi proses pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/SMA yang akan diselenggarakan, Senin (22/3). Selain gedung sekolah, empat masjid di tiga kecamatan, dua rumah potong, dan 12 unit kolam ikan atau jaring apung serta sembilan kandang ternak juga turut terendam. Terkait masalah ini lanjut Sekda, pihaknya akan bersikap pro aktif dengan membuka posko penanggulangan banjir di beberapa titik.
“Termasuk seluruh instansi terkait kita minta untuk mengecek dan memantau perkembangan. Insya Allah sore ini (kemarin, red) air bakal surut, karena informasinya Sungai Batangasai dan Batang Limun juga sudah menyurut, kalau dua sungai itu surut maka otomatis Batang Tembesi juga surut,” katanya.(net)

Aktivitas di Karangdapo Masih Lumpuh Total

Air Mulai Menyusut
KARANG DAPO- Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim memastikan banjir yang melanda wilayah kerjanya sepanjang Rabu (17/3) lebih parah dari kejadian serupa pada 27-28 Februari lalu.
Bahkan akibat bencana itu, seluruh aktivitas masyarakat menjadi lumpuh total. Hanya saja, hingga pukul 14.00 WIB tadi sore (kemarin sore, red) air sungai rawas mulai surut, namun debitnya sangat kecil.
Sejauh ini lanjut Azhar, belum didata mengenai berapa kerugian yang dialami warga. Yang jelas, kondisinya lebih parah dari banjir pada akhir Februari lalu.
Dikatakan pula, banjir tersebut terjadi karena air di Ulu sungai Rawas meluap. “Kita tidak tahu apakah di wilayah Rawas bagian ulu terjadi hujan atau tidak. Yang pasti, sejak pagi tadi air sudah pasang,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya bersama masyarakat terus memantau perkembangan debit air. Untuk itu, dia mengimbau pihak terkait untuk melakukan pemantauan-pemantauan. Soalnya sewaktu-waktu air kembali pasang.
Guna menjaga kemungkinan terjadinya hal paling buruk, pihaknya telah menyiapkan posko baik di desa-desa di sepanjang aliran sungai Rawas maupun posko induk di kecamatan. Kemudian, dirinya menginstruksikan seluruh kepala desa agar waspada dan secara bersama-sama memantau perkembangan debit air.(03)

Siap Sukseskan Pilkada Mura 2010

ULU RAWAS- Meski gaung Pemilukada Kabupaten Musi Rawas tak seheboh di daerah lain, namun masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas siap menyambut suksesi lima tahunan itu dengan penuh semangat.
Ketua LSM SCW Kecamatan Ulu Rawas, Meri Handi mengatakan meski di Kota Lubuklinggau atau di kecamatan lain, gaung Pemilukada Musi Rawas belum begitu bergema, namun di Ulu Rawas sejak beberapa bulan lalu sudah mulai terasa.
Sebagai bukti lanjutnya, sudah ada baliho kandidat calon yang bertebaran di sudut-sudut desa. Masyarakat umum, entah itu petani, kalangan guru, pengamat di warung kopi mulai menganalisa dan memprediksi siapa figur yang akan memenangkan Pemilukada kelak.
Khusus di Ulu Rawas lanjut Meri, berdasarkan data di PPK saat Pilpres lalu, daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8123. Rinciannya, Kelurahan Muara Kulam (1743), Desa Pulau Kidak (1410), Desa Napallicin (942), Muara Kuis (811), Sosokan (708), Jangkat (525) dan Desa Kuto Tanjung (600-an).
Terkait suksesi Pemilukada Kabupaten Musi Rawas periode 2010-2015, masyarakat Ulu Rawas berharap kepada para kandidat dapat memperhatikan nasib daerah ini ke depan. Karena untuk menuju Kecamatan Ulu Rawas sekarang, masih terkendala dengan rusaknya transportasi jalan. Kerusakan paling parah terjadi di Semenung, Desa Tanjung Beringin, akibatnya transportasi hanya sampai ke Desa Pulau Kidak saja. Untuk itu, dirinya atas nama masyarakat Ulu Rawas mengharapkan perhatian pemerintah sebelum berlangsungnya Pemilukada.(03)

Lestarikan Alam dengan Pola Diversifikasi

MUSI RAWAS- Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kabupaten Musi Rawas, Suharto mengatakan pola tanaman diversifikasi dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam yang berfungsi sebagai penyimpan air dan menahan erosi tanah.
Penetapan pola tanam diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi lahan-lahan yang berpotensi erosi, keterbatasan kepemilikan lahan terutama masyarakat kurang mampu. Melestarikan lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang kurang cocok ditanami karet dan kelapa sawit, lahan-lahan dataran tinggi.
Dari segi ekonomisnya, dengan pola diversifikasi diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat serta melaksanakan teknis budidaya pola tanam diversifikasi.
Langkah-langkah yang ditempuh, melalui sosialisasi teknis pengembangan melalui pendanaan APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Kemudian melakukan demplot minimal di setiap wilayah kecamatan melalui APBD kabupaten dan APBD provinsi.
Tujuannya tidak lain memberikan motivasi aktif kepada para petani untuk mempertahankan lahan yang terancam erosi, menambahkan pengetahuan dalam usaha perkebunan serta menambah pendapatan masyarakat atau petani selain budidaya karet atau kelapa sawit.
Mengenai kegiatan yang telah dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas lanjut Suharto, antara lain melakukan penanaman tanaman karet secara kontur (dibuat teras bangku), dan dipinggirnya ditanami rumput gajah secara berbaris pada lahan topografi miring. Kemudian, pembuatan konversi air melalui pengembangan embung kantong air pada areal perkebunan dan melakukan pola tanam diversifikasi dengan tanaman pokok kakao dan tanaman jati.(03)

Tetapkan Sabtu Sebagai Hari Gotong Royong

KARANGDAPO- Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim menginstruksikan kepada Kasi PMD setempat agar menetapkan Sabtu sebagai hari gotong royong khususnya dalam wilayah Kecamatan Karangdapo. Guna mengoptimalkan program ini, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendata secara periodik tingkat partisipasi masyarakat sehingga nantinya bisa dievaluasi sejauhmana kepedulian warga terhadap masalah kebersihan.
Sejak dicanangkan beberapa waktu lalu, ada empat desa yang telah melaksanakan kegiatan gotong royong memperbaiki dan membersihkan lingkungan desanya, yakni Rantau Kadam, Biaro Baru, Aringin, dan Kertasari. Untuk itu dia selaku camat mengucapkan terima kasih kepada warga di empat desa tersebut atas responnya mendukung program ini. Demi lebih menyemangati masyarakat bergotong royong, dirinya juga melibatkan seluruh staf kecamatan terutama pegawai laki-laki. “Semuanya ikut membaur bersama masyarakat,” tandasnya.
Namun perlu dipahami, kehadiran camat beserta unsur terkait ke setiap desa yang dikunjungi, hanya memotivasi. “Kiranya, apa yang kami lakukan dapat diterjemahkan oleh Kades beserta elemen yang ada di desa tersebut,” imbuhnya. Khusus di desa lain dalam wilayah Karangdapo, tirulah apa yang ditunjukkan keempat desa tadi.(03)

Dam Pasar Surulangun Longsor

RAWAS ULU- Meluapnya sungai Rawas dalam dua hari terakhir menyebabkan dam penahan sungai di pasar Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, mengalami longsor. Salah seorang warga Kelurahan Surulangun, Mahmud ketika dihubungi membenarkan bahwa telah terjadi longsor akibat derasnya arus sungai Rawas. Hanya saja dari kejadian itu, tidak menimbulkan korban jiwa. “Bisa jadi dam penahan itu longsor akibat derasnya hantaman arus sungai,” ujarnya.
Ditanya apakah Kelurahan Surulangun juga banjir? Menurutnya, walaupun banjir tapi tidak sampai menenggelamkan rumah warga. Dan hari ini (kemarin, red) air sudah surut kembali.(03)(03)

Karang Dapo Kembali Dilanda Banjir

foto : dok lp
BANJIR : Wilayah Kecamatan Karang Dapo kembali dilanda banjir. Tampak pada gambar, salah satu rumah warga di kecamatan itu yang tergenang air.


Aktivitas Masyarakat Lumpuh Total
KARANG DAPO- Banjir lagi, banjir lagi. Belum genap sebulan, Kecamatan Karangdapo kembali dilanda banjir. Bahkan hingga tadi malam, ketinggian air di simpang Mapolsek lama mencapai 2 meter, sedangkan di titik terendah di ilir Kelurahan Karang Dapo, ketinggian air 2,5 hingga 3 meter.
Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim, tadi malam, melaporkan wilayahnya mulai dilanda banjir sejak pagi tadi (kemarin pagi, red). Akibatnya aktivitas masyarakat dan kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Pagi tadi, siswa-siswi baik SD, SMP dan SMA terpaksa diliburkan. Anak-anak dari ilir maupun dari ulu tidak bisa ke sekolah karena ketinggian air mencapai dua meter,” katanya.
Hingga berita ini dibuat, debit air terus menunjukkan gejala peningkatan. Tak menutup kemungkinan bisa seperti di Muara Kelingi. “Banjir tersebut terjadi karena air di Ulu sungai Rawas meluap. Kita tidak tahu apakah di wilayah Rawas bagian ulu terjadi hujan atau tidak. Yang pasti, sejak pagi tadi air sudah pasang,” tuturnya.
“Saat ini, kami bersama masyarakat terus memantau perkembangan debit air. Hingga pukul 20.00 WIB malam ini (tadi malam,red), air sudah menggenangi perkampungan penduduk khususnya di Kelurahan Karang Dapo. Bahkan ketinggiannya mencapai dua meter lebih,” tambahnya.
Untuk itu, dia mengimbau pihak terkait untuk melakukan pemantauan terutama pos siaga bencana Kabupaten Musi Rawas. Soalnya kalau melihat perkembangan di lapangan, air terus pasang. Sejauh ini belum ada evaluasi terhadap warga untuk mengungsi ditempat lebih aman. Namun demikian warga diimbau waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
Guna menjaga kemungkinan terjadinya hal paling buruk, pihaknya telah menyiapkan posko baik di desa-desa di sepanjang aliran sungai Rawas maupun posko induk di kecamatan.
Kemudian, dirinya juga sudah menginstruksikan seluruh kepala desa agar menyampaikan imbauan kepada warganya untuk waspada dan secara bersama-sama memantau perkembangan debit air.(03)

Warga Ulu Rawas Juga Tagih Janji Bupati

ULU RAWAS- Tak hanya warga Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya saja yang menagih janji Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti mengenai pembangunan jalan, ternyata aspirasi serupa juga disampaikan warga Ulu Rawas.
Warga disana mempertanyakan kapan sarana transportasi jalan dari Desa Pulau Kidak ke Desa Kuto Tanjung akan diaspal seperti pernah disampaikan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Desa Napallicin, 17 Februari 2009 lalu.
“Hingga saat ini belum ada tanda-tanda kalau jalan penghubung dari Pulau Kidak ke Kuto Tanjung akan diaspal. Malah sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat masih kesulitan bila ingin keluar daerah, maksudnya ke Lubuklinggau atau ke kecamatan lain, karena kondisi jalan yang masih rusak parah,” tutur salah seorang warga Ulu Rawas, Yusuf kepada Linggau Pos, Rabu (17/3).
Warga masih ingat bagaimana bupati berjanji akan mengaspalkan jalan sepanjang 30-an kilometer tersebut. “Katanya 2010 akan selesai dibangun. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki,” tambah Abas, warga yang sama.
Menurut mereka, rusaknya jalan di wilayah Kecamatan Ulu Rawas akibat diguyur hujan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan tanah di pinggiran jalan tak luput dari ancaman longsor sehingga menimbun badan jalan. Meski demikian, bagi mereka yang memiliki kendaraan dobel gardan masih bisa lewat walaupun harus tertatih-tatih.
Beberapa titik yang mengalami kerusakan paling parah diantaranya tebing caluk, tebing pinggiran di sepanjang Dusun Tanjung Beringin (Desa Muara Kuis), dan sebelum Kelurahan Muara Kulam. Namun lokasi paling parah terjadi ditanjakan sebelum Dusun Tanjung Beringin dan Dusun Kemang.(03)

Gerakan Pariwisata Poelang Kampoeng Perlu Digalakkan

MUSI RAWAS- Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti dalam suatu kesempatan mengatakan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan pekerjaan instansi terkait, lintas daerah dan lintas sektoral. Terkait pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Musi Rawas, mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengemukakan secara umum ada lima strategi untuk pengembangan potensi wisata di daerah.
Kelima strategi tersebut antara lain membangun desa-desa wisata, menggali dan mengemas produk wisata yang akan ditawarkan dengan asumsi satu desa satu produk unggulan. Kemudian, daerah selalu menampilkan potensi dan keunggulan daerah yang setiap tahun menggelar festival tradisional serta menggerakkan pariwisata “Poelang Kampoeng.”
Masih menurut bupati, mencermati perkembangan sektor pariwisata secara nasional dan global, ternyata industri pariwisata tidak dibangun di atas fondasi pariwisata lokal yang memiliki sumberdaya utama, melainkan didasari pada kebutuhan wisatawan manca negara. “Ekonomi pariwisata dibingkai untuk merespon permintaan wisman, bukan sebagai stimulus dan antisipasi pengembangan perilaku wisata (tourism behaviour) masyarakat lokal,” terangnya.
Berkaca dari asumsi itu, dia berpendapat ada dua tantangan strategis yang dihadapi pariwisata daerah dan membutuhkan penanganan serius. Pertama pengembangan infrastruktur pariwisata yang secara riel menjadi kebutuhan wisatawan lokal.
Fakta membuktikan, penyediaan fasilitas pariwisata lokal seringkali dilakukan tanpa pengetahuan tentang–atau kebutuhan dan permintaan –pasar lokal. Disadari atau tidak, fasilitas pariwisata yang tersedia akan mubazir tanpa adanya wisatawan yang menggunakannya. “Jadi membangun pariwisata daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas dan atraksi semata, tanpa menciptakan pasar wisatawan yang akan mengkonsumsi atraksi,” ujarnya.
Bupati mengakui, sebenarnya Musi Rawas memiliki potensi wisata alam sangat menarik tetapi belum digarap secara optimal. Sebut saja contohnya gua Batu Napallicin di Kecamatan Ulu Rawas, Danau Raya yang luasnya 150 hektar, serta aliran Sungai Rawas yang sangat cocok untuk wisata arung jeram.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah minimnya infrastruktur transportasi dan akomodasi untuk wisatawan. Oleh sebab itu, Musi Rawas akan mengajak kabupaten/kota lain di Sumsel untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata. Permasalahan lain belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial, belum adanya kesatuan tekad antara pusat dan daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah, belum terolahnya objek-objek dan kawasan-kawasan potensial pariwisata.
Selanjutnya perencanaan pariwisata yang masih parsial, belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan, belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata, belum tersosialisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya.(03)

Keabsahan PPS Pulau Kidak Dipertanyakan

Didominasi Pengurus Parpol
ULU RAWAS-Ketua Pengurus Cabang Sumatera Corruption Watch ( PC SCW) Ulu Rawas, Meri Handi mempertanyakan adanya informasi yang berkembang di Desa Pulau Kidak, bahwa perangkat desa atau anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilukada Musi Rawas, Juni mendatang.
Kepada Linggau Pos, Meri Handi menuturkan berdasarkan keterangan lisan salah seorang anggota PPK Ulu Rawas kepada Hafni, Kaur Pemerintahan Desa Pulau Kidak, katanya perangkat desa dan BPD tidak boleh terlibat dalam PPS karena melanggar aturan.
Untuk itu, dia mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas apakah benar ada aturan yang demikian. Jika benar lanjut Meri, maka perangkat desa dan BPD Pulau Kidak siap menyukseskan Pemilukada tanpa terlibat langsung dalam agenda terlibat. Pertanyaannya, mengapa di desa lain, perangkat desa atau BPD dilibatkan dalam KPPS dan PPS, sedangkan di Pulau Kidak tidak boleh.
Malah, anggota PPS/KPPS di Desa Pulau Kidak ada yang masih menjabat pengurus partai politik (Parpol) seperti Ketua dan Wakil Ketua Ranting Partai Gerindra, Ketua Ranting PKS, serta Ketua Ranting PBR.
“Menurut saya, justru mereka-mereka itu yang melanggar peraturan KPU. Menariknya, ada anggota PPS Desa Pulau Kidak, dia titak lulus tes PPK, malah diangkat,” sinyalirnya.
Sayangnya hingga berita ini naik cetak, Divisi Teknis KPU Kabupaten Musi Rawas, Novriansyah belum berhasil dimintai tanggapannya.
Namun, menurut Ketua PPK Ulu Rawas, Bakar H Baharudin, boleh-boleh saja perangkat desa atau BPD menjadi anggota PPS/KPPS, malah diutamakan. Hanya saja dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap netral dan tidak boleh memonopoli. (03)

2010, di Ciptodadi Dipasang SUTR

foto : istimewa
MAULID NABI : Camat Suka Karya bersama tokoh masyarakat saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Baitul Rahman Dusun Sido Harum, Desa Ciptodadi, Minggu (14/3).


MUSI RAWAS-Camat Suka Karya, Tarmizi mengatakan pada 2010 ini Desa Cipto Dadi akan dipasang jaringan listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR). Hal itu disampaikan Camat Tarmizi di depan ratusan warga Dusun Sido Harum yang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di masjid Baitul Rahman, Minggu (14/3) dengan penceramah H Imam Aspali.
Kemudian camat juga mengimformasikan kepada warga jika tak ada aral, tahun ini Dusun Sido Harum akan dimekarkan menjadi desa definitif.
Terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dia berpesan agar kita sebagai umat Islam, harus senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Karena sesuai Firman Allah SWT, orang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling taqwa.
Dan yang paling mengagumkannya di Desa Ciptodadi, khususnya di Dusun Sido Harum, rasa kegotongroyongan sudah sangat baik. Terbukti dengan inisiatif sendiri, warga berhasil melakukan pengerasan jalan sepanjang tiga kilometer. Bahkan semua dana murni bersumber dari sokongan masyarakat dengan cara setiap simpanan karet dipungut Rp 50 perkilogram.
Warga berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait kiranya dapat meneruskan pengerasan jalan sepanjang 3,5 KM yang masih jalan tanah.
Terkait Pilkada, camat berpesan kepada warga agar senantiasa menjaga keamanan lingkungan agar tetap kondusif. Lebih penting lagi, warga jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak jelas asal usulnya.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Sido Harum, Sarjo mengungkapkan sejak Suka Karya menjadi kecamatan definitif pada 2006 lalu, dan sudah dia kali pergantian camat, baru camat Tarmizi yang mengunjungi dusun mereka.(03)

22 Orang SAD Mendapat PLS

SAROLANGUN– Sebanyak 22 anak usia sekolah Suku Anak Dalam (SAD), atau sering dipanggil orang rimba, mendapat Pendidikan Luar Sekolah (PLS) oleh PT Sari Aditya Loka, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap SAD, khususnya yang berada di Taman Nasional Bukit Duabelas, atau Sekolah Halom Puteri Tijah.
Menurut CD Area Manager PT Astra Agro Lestari, Tbk (holding company PT SAL 1) Rusdi S Koto, kegiatan ini adalah untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh anak usia sekolah SAD di TNBD, yang belum mengeyam pendidikan di sekolah-sekolah formal.
“Perbedaan budaya dan kebiasaan SAD, membuat anak-anak belum dapat menyesuaikan diri untuk ikut serta sekolah seperti anak lainnya,” sebutnya. Untuk diketahui, bahwa program ini digagas PT Sari Aditya Loka–1 dengan Temenggung Tarib (Ketua SAD), Kepala Desa Pematang Kabau, Balai TNBD dan Camat Air Hitam.
”Sekolah Halom (sekolah alam) Puteri Tijah dimulai dengan 2009/2010, dan saat ini diikuti oleh 22 anak SAD. Sekolah ini memang tidak seperti sekolah lainnya yang menggunakan kurikulum standar, tetapi disesuaikan dengan minat dan kemampuan permulaan yang dimiliki anak-anak SAD,” terang Rusdi.
Terkait tujuan, kata dia bahwa melalui pendidikan alternatif atau pendidikan luar sekolah (PLS), anak usia sekolah SAD dapat membaca, menulis dan berhitung. Diharapkan nantinya, buta aksara di warga SAD TNBD dapat diminimalisasi.
“Kegiatan ini adalah salah satu pilot project, dan apabila diminati oleh anak-anak SAD maka akan menjadi model PLS yang dapat diterapkan dikelompok SAD lainnya,” sambungnya.
Menurutnya, anak-anak itu dibimbing oleh seorang guru bernama, Tri Rini Widiastuti (25), seorang warga transmigrasi yang sudah lama menetap di Desa Pematang Kabau di pinggir TNBD. “Pengabdiannya untuk menjadi guru SAD adalah pengalaman berharga baginya. Suka duka membimbing anak bangsa yang masih tertinggal dari suku-suku lainnya menjadi kebanggaan tersendiri baginya,” katanya.
Untuk diketahui, bahwa kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 09.00-12.00, mulai hari Senin - Jumat. Melalui kegiatan ini, apresiasi yang tinggi datang dari warga sekitar transmigrasi, termasuk warga setempat.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menggunakan kurikulum tingkat dasar, selama enam bulan, tingkat menengah enam bulan dan tingkat lanjutan, selama 12 bulan,” sambungnya.
Untuk petugasnya, lanjut Rusdi bahwa petugas pendampingan dilakukan oleh Community Development Officer (CDO) PT SAL 1-, yakni M Rafii dan Dewi M. Untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, dibuat Laporan Perkembangan Kemampuan Siswa (raport).
“Ke depan diharapkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setenpat, serta akan menargetkan dapat menggunakan kurikulum fungsional (KF) dan Paket A bagi siswa SAD tersebut,” harap Rusdi.(net)

Warga Keluhkan Lampu PLN Sering Padam

RAWAS ULU- Warga Kecamatan Rawas Ulu kembali mengeluh lantaran sering padamnya lampu PLN di wilayah itu. Ironisnya lagi disaat lampu PLN di Kelurahan Surulangun dan desa sekitarnya mati, di Rupit malah terang benderang. Hal ini menimbulkan pertanyaan warga, ada apa dengan PLN disana.
Salah seorang warga Rawas Ulu yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas, Suyadi alias Bewok, ketika dikonfirmasi membenarkan kalau listrik di Kecamatan Rawas Ulu sering mati mendatang. Bahkan terkadang, kalau matinya sekali tak akan hidup lagi (dari malam sampai pagi atau sebaliknya).
Selain itu, matinya juga secara mendadak sehingga banyak perabotan rumah tangga atau peralatan elekronik milik warga seperti televisi, tape recorder, VCD dan lain sebagainya mengalami kerusakan.
Nah, terkait masalah ini dia mendesak pihak PLN, jika pemadaman tersebut akibat terjadi kerusakan teknis, tolong secepatnya diperbaiki. Jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi.
Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dengan sering padamnya lampu PLN, membuat para pelaku kriminal terutama pencurian leluasa melakukan aksinya.Kemudian, bisa mempengaruhi roda perekonomian warga khususnya mereka yang memanfaatkan tenaga listrik.
Sekali lagi, dia atas nama masyarakat maupun sebagai wakil rakyat berharap kepada PLN, agar terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Jangan hanya menuntut hak dengan tagihan rekeningnya, namun tunaikan juga kewajiban kepada konsumen dalam bentuk kepuasan menggunakan fasilitas kelistrikan sesuai kebutuhan.(03)

Jembatan Kungku Sangat Layak Dilalui

foto : istimewa
TINJAU : Camat Suka Karya, Tarmizi bersama Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hj Srie Hernalini Nita Utama saat meninjau Jembatan Kungku.


SUKAKARYA- Pernyataan sejumlah warga Desa Ciptodadi yang menyebutkan bahwa kondisi jembatan Kungku yang menghubungkan wilayah Kecamatan Suka Karya dengan BTS Ulu sangat memprihatinkan, langsung diklarifikasi Camat Suka Karya, Tarmizi.
Kepada Linggau Pos, tadi malam, Tarmizi mengatakan hingga saat ini, kondisi jembatan Kungku masih sangat layak untuk dilalui karena sudah diperbaiki oleh PT Pertamina dan PT Medco, akhir 2009 lalu.
Bahkan kemarin, dirinya bersama Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Hj Srie Hernalini Nita Utama dan anggota dewan dari F-PDIP, Sri Wahyuni yang kebetulan menghadiri hajatan kerabatnya langsung meninjau jembatan. “Dari pantauan kami, jembatan Kungku yang menurut warga kondisinya sangat memprihatinkan, ternyata masih sangat layak untuk dilalui. Saya tidak menyalahkan warga, bisa jadi informasi disampaikan ke media bukan jembatan Kungku tapi jembatan lain,” tuturnya.
Kemudian, dia selaku camat juga sudah melaporkan masalah ini kepada bupati. Intinya, informasi kalau kondisi jembatan kungku memprihatinkan tidak benar.(03)

Jalan Rusak, Rakyat Semakin Susah

MUARA KULAM- Ketua Karang Taruna Kecamatan Ulu Rawas, M Yusuf mengatakan sampai saat ini, sarana transportasi di Kecamatan Ulu Rawas masih mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan tak jarang, angkutan desa (Angdes) yang mengangkut penumpang maupun barang kebutuhan pokok masyarakat dari Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu terpaksa ditarik saat menaiki tebing pinggiran di sepanjang Dusun Tanjung Beringin (Desa Muara Kuis), dan tebing sebelum Kelurahan Muara Kulam
“Kami yang sebulan sekali atau terkadang dua minggu sekali ke Lubuklinggau merasa susah sekali. Jalan masih rusak parah, apalagi saat berada di jalan, tiba-tiba turun hujan tentu semakin menambah penderitaan masyarakat,” tutur Yusuf.
Jadi, lanjut dia sebenarnya masyarakat yang sering ke luar daerah hanya karena “terpaksa”. Dalam artian, bagi pedagang karena faktor usahanya, bagi PNS karena tugas dinas dan lain sebagainya.
“Andaikata ibukota Musi Rawas ada di Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, mungkin warga Ulu Rawas tak akan lagi ke Lubuklinggau,” tandasnya.
Untuk itu, dia mengharapkan kepada Bupati Musi Rawas melalui dinas teknis terkait agar memperhatikan aspirasi yang disampaikan masyarakat ini.
Hal senada juga disampaikan Bastari, warga Napallicin. Menurutnya, warga masih kesulitan bila ingin keluar daerah karena kondisi jalan yang masih rusak parah. Para sopir pun tidak berani mengambil risiko untuk melalui jalan berlumpur bercampur tanah liat karena takut terjebak.
Jalan tersebut rusak akibat diguyur hujan dalam beberapa bulan terakhir sehingga tanah di pinggiran jalan mengalami longsor dan menimbun badan jalan. Meski demikian, bagi mereka yang memiliki kendaraan dobel gardan masih bisa lewat walaupun harus tertatih-tatih.
Beberapa titik yang mengalami longsor diantaranya tebing caluk, tebing pinggiran di sepanjang Dusun Tanjung Beringin (Desa Muara Kuis), dan sebelum Kelurahan Muara Kulam. Namun lokasi paling parah terjadi ditanjakan sebelum Dusun Tanjung Beringin dan Dusun Kemang.(03)

Suka Karya Mewakili Mura Ikuti Lomba PKK

foto : istimewa
SERAHKAN : Penyerahan trofi kepada ketua TP PKK Desa Sugi Waras.


SUKA KARYA- Kecamatan Suka Karya terpilih mewakili Kabupaten Musi Rawas dalam lomba gerak PKK tingkat Provinsi Sumsel di Palembang, 2010. Kepastian itu diketahui setelah kecamatan pimpinan Tarmizi tersebut keluar sebagai juara pertama lomba PKK tingkat Kabupaten Musi Rawas, 2009. Malah, saat lomba tingkat kabupaten yang dilaksanakan tahun lalu itu, Kecamatan Suka Karya diwakili Desa Sugi Waras sukses menyebet tiga juara sekaligus masing-masing kategori posyandu terbaik, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbaik, serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terbaik. Selain itu, mereka juga meraih juara kedua kategori penyuluhan.
Camat Suka Karya, Tarmizi ketika dihubungi, Rabu (10/3) mengatakan atas keberhasilan ini, kecamatannya berhak mewakili Kabupaten Musi Rawas dalam ajang yang sama tingkat Provinsi Sumsel.
Dan Selasa (9/3) tropi juara dari Ketua TP PKK kabupaten Musi Rawas, Hj Lisa Nurfadillah diserahkan camat kepada Ketua TP PKK Desa Sugi Waras, Ny Gunto Hadi. Hal ini dilakukan untuk memotivasi tim di desa, agar saat lomba di provinsi nanti tidak mengecewakan. “Jangan sampai ada kesan bahwa predikat juara umum yang diraih di tingkat kabupaten hanya rekayasa saja. Dan saya selaku camat, menghimbau kepada kader posyandu maupun masyarakat mari sama-sama mendukung kegiatan tersebut,” imbuhnya.(03)

Siswa SDN I MK Numpang di Madrasah

ULU RAWAS- SD Negeri 1 Kelurahan Muara Kulam (MK) mengalami kekurangan lokal belajar. Untuk kelancaran proses belajar mengajar (KBM) sehari-hari, manajemen sekolah mengambil kebijakan menumpang di Madrasah Diniyah Alquran (MDA) Nurul Khoiriyah, Muara Kulam.
Kepala SDN Muara Kulam, Hasyim, melalui salah seorang guru, M Yusuf ketika dikonfirmasi membenarkan kalau SDN 1 Muara Kulam masih mengalami kekurangan lokal belajar. Menurutnya, untuk menampung 300-an siswa atau sebanyak 12 kelas, pihak sekolah terpaksa menumpang di MDA Nurul Khoiriyah.
“Memang diakui sebagian murid kami menumpang di MDA Nurul Khoiriyah. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap lancar tanpa ada kendala apa-apa. Apalagi jarak kedua sekolah tersebut tidak begitu berjauhan,” tuturnya.
Dikatakan pula, idealnya SDN 1 Muara Kulam membutuhkan sekitar empat lokal lagi. Walaupun nantinya antara kelas 1 dengan kelas II, bisa digabung. Mengenai fasilitas pendukung, menurut Yusuf tidak ada masalah, mulai dari tenaga guru hingga sarana prasarana. “Andaipun ada kekurangan, itu merupakan hal biasa. Yang penting tidak mempengaruhi proses KBM,” tegasnya.
Menyinggung persiapan UASBN bagi siswa kelas VI, manajemen sekolah melakukan langkah-langkah, salah satunya menerapkan jam belajar tambahan bagi mata pelajaran yang diujikan.
Sebab lanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor: 74 Tahun 2009 tentang UASBN Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) tahun pelajaran 2009/2010 disebutkan UASBN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), serta mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.
Begitu pula hasil UASBN nantinya digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan maupun pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.(03)

Jalan ke SP 11 Nibung Rusak Parah

NIBUNG- Warga Kecamatan Nibung kembali keluhkan rusaknya jalan penghubung sepanjang puluhan kilometer antara SP 9 hingga SP 11. Menurut warga SP 9 yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas, I Wayan Kocap, sedikitnya tujuh titik di sepanjang jalan tersebut mengalami kerusakan sangat parah. Bahkan jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka SP 10 dan SP 11 terancam terisolir.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi jalan antara SP 9 hingga SP 11. Dari pengamatan saya, sedikitnya tujuh titik yang mengalami kerusakan paling parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda empat,” tuturnya.
Kerusakan bisa semakin parah bila curah hujan tetap tinggi seperti terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian warga sekitar, maka minggu lalu berlangsung kegiatan gotong royong untuk menimbun jalan yang rusak itu dengan batu bujang.
“Kami berharap pemerintah daerah peduli dengan kondisi tersebut. Bagaimanapun juga jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD, Ngadi ketika dimintai tanggapannya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tentang kerusakan jalan di Kecamatan Nibung maupun daerah lain di Kabupaten Musi Rawas.
“Hanya saja khusus di Kecamatan Nibung, berdasarkan hasil dengar pendapat kami dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas PU Bina Marga, ternyata anggaran untuk perbaikan jalan tidak ada sama sekali dan kemungkinan baru dianggarkan pada APBD 2011 mendatang,” terangnya.
Namun demikian Komisi IV berharap kepada perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Nibung kiranya turut membantu memperbaiki jalan tersebut.(03)

Camat Tinjau Kegiatan TO di SMAN Ciptodadi

foto : istimewa
TINJAU : Camat Suka Karya, Tarmizi didampingi pengelola SMAN Ciptodadi saat meninjau pelaksanaan TO di sekolah tersebut.


SUKA KARYA- Menghadapi ujian nasional (Unas) tingkat SMA tahun pelajaran 2009-2010, SMA Negeri Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya melaksanakan kegiatan try out (TO).
Menariknya, kegiatan itu ditinjau langsung oleh Camat Suka Karya, Tarmizi beserta staf kecamatan.
Dalam kesempatan tersebut camat berpesan kepada siswa-siswi agar terus focus menghadapi momentum krusial ini mengingat Unas sangat menentukan langkah masa depan siswa itu sendiri.
Lebih penting lagi lanjut camat, jangan lupa minta doa restu dengan orang tua. Sebab, ridho tuhan tergantung dari ridho orang tua. Meski demikian, bagi siswa beragama Islam, tetap berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT minta dibukakan pintu hati. “Dengan cara ini, Insya Allah anak-anak akan berhasil,” ucapnya memberi semangat.
Kemudian camat juga sangat apresiasi terhadap siswa berprestasi. Bagi siswa berprestasi dan punya keinginan melanjutkan pendidikan ke STPDN misalnya, camat sangat mendukung. “Jika memerlukan rekomendasi, saya siap memberikannya. Yang penting anak tersebut bisa diterima,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri Ciptodadi, Mailani mengatakan TO ini dilaksanakan untuk menguji sejauhmana penyerapan siswa-siswi terhadap materi pelajaran yang telah diberikan dewan guru selama ini.
Mengenai materi soal dan teknis pelaksanaan dikondisikan sama seperti saat Unas. “Dari TO ini, kami bisa mengevaluasi dan mengetahui kesiapan anak-anak menghadapi Unas nanti,” ujarnya.
Sebagai tambahan, jumlah siswa SMAN Ciptodadi yang mengikuti Unas sebanyak 68 orang, sedangkan jumlah siswa secara keseluruhan 175 orang. Mengenai tenaga kependidikan, guru berstatus PNS, dua orang, TKST enam orang dan honor, 9 orang.(03)

FKPPM Siapkan Tim Advokasi Hukum

MURATARA- Sekretaris Forum Komunikasi Peduli dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM) Kecamatan Karangdapo, A Rahman Somad mengatakan masalah hukum dan politik merupakan salah satu prioritas FKPPM. Menurutnya dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita berbenturan dengan hukum baik disengaja atau dilakukan tanpa sengaja. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan hukum bagi masyarakat baik hukum adat maupun hukum nasional. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum lebih baik dan diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Selain itu sambung Rahman, FKPPM siap memberikan bantuan hukum melalu melalui tim advokasi guna mendampingi dan mengadakan pembelaan terhadap masyarakat yang terpaksa berurusan dengan hukum di pengadilan.
Menyikapi masalah politik, ini perlu dipecahkan secara bersama karena merupakan factor yang dapat memperkuat pembangunan dan pelayanan terhadap pembangunan dan kemajuan suatu daerah. “Bila suatu daerah dapat membangun politik dengan baik, maka sangat mungkin daerah itu akan maju karena ia dapat menyampaikan serta memberikan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah yang sedang berkuasa,” terangnya.
Untuk itu, FKPPM ingin mengajak semua pihak dalam menyikapi masalah politik ini, agar dapat bahu membahu dan peduli terhadap putra-putra daerah atau orang lain yang dapat dipercaya terhadap daerah-daerah pendukung yang telah mengantarkan mereka pada jabatan-jabatan politik.
Misalnya saja, di Kecamatan Karandapo, saat ini jumlah pemilih sebanyak 15 ribu. Bila kita secara bersama-sama dalam satu komando FKPPM, maka daerah ini bisa mengantarkan minimal tiga orang anggota DPRD kabupaten, satu orang untuk DPRD provinsi dan seterusnya.
Melalui FKPPM, hendaknya Kecamatan Karangdapo menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam kahcah politik di setiap tingkatan daerah bahkan pada tingkatan nasional.(03)

Pleno Penetapan KPAID Ditunda

MUSI RAWAS- Sibuknya jadwal dewan akhir-akhir ini, membuat pleno penetapan delapan besar calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Musi Rawas yang semestinya dilaksanakan, Senin (8/3) akhirnya ditunda.
Menurut Ketua Komisi I, Alamsyah A Manan, penundaan itu tidak lain karena Komisi I masih banyak agenda lain yang ingin diselesaikan, salah satunya masalah anggaran untuk Panwaslu dan paripurna tata tertib (Tatib) dewan. “Jika tak ada aral, minggu depan rapat pleno baru akan dilaksanakan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sedianya rapat pleno penetapan delapan besar calon anggota KPAID Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan, Senin (8/3), namun karena sesuatu dan lain hal, akhirnya ditunda.
Delapan nama tersebut merupakan hasil uji kelayakan di hadapan Komisi I, Selasa (2/3) lalu. Ketua Komisi I, Alamsyah A Manan juga membenarkan pihaknya telah mendapatkan delapan orang calon KPAID untuk diajukan ke eksekutif.
Dalam kesempatan itu, legislator dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan main mata dengan para calon untuk bisa masuk delapan besar. “Masalah perlindungan anak menjadi fokus perhatian bagi pengurus KPAID kedepan. Yang jelas, rekomendasi dewan ke bupati adalah orang-orang pilihan, bukan calon-calon karbitan,” tutupnya.(03)