FOTO LEPAS

foto : istimewa
RUSAK : Kondisi jalan menuju Kecamatan Nibung yang mengalami kerusakan. Foto diabadikan Rabu (28/4).

Warga Nibung Belum Nikmati Listrik PLN

 
NIBUNG- Penerangan lampu listrik yang didambakan warga Kecamatan Nibung, dari PT PLN hingga saat ini belum dapat terealisasi. Padahal, dari sisi ekonomis masyarakat Kecamatan Nibung, dapat dikategorikan masyarakat yang memiliki penghasilan cukup. 

Namun sayang, hingga saat ini listrik yang menjadi kebutuhan dasar belum bisa dinikmati masyarakat di Kecamatan Nibung. “Untuk penerangan kami menggunakan genset. Bukan kami saja, tetapi rata-rata masyarakat juga menggunakan listrik genset,” ungkap Yessi, salah seorang guru SMP Nibung kepada wartawan koran ini, Kamis(29/4).

Penggunaan listrik tenaga genset ini sendiri, setidaknya membuat warga Nibung sedikit cemburu dengan warga lainnya yang bisa menikmati penerangan dengan listrik yang disuplay oleh PT PLN. Sebab, jika dibandingkan biaya operasional menggunakan genset lebih besar dibandingkan berlangganan listrik dengan PT PLN. “Kalau melihat orang membayar listrik ke PLN per bulan memang lebih murah. Kalau kami menggunakan genset pemakaian enam jam mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB, bisa menghabiskan minyak bensin sekitar 3 liter. Harga bensin di Nibung tidak sama dengan harga jual bensin di SPBU jauh lebih mahal,” kata Yessi. 

Beruntung akses jalan menuju ke Nibung mulai diperbaiki oleh Pemkab Mura. Sehingga masyarakat yang ingin mengeluarkan hasil perkebunan dan pertanian sedikit bisa bernafas lega. Dan dari hasil ini pula listrik yang mereka nikmati didapat dari pembelian genset sebagai kebutuhan dasar mereka. 

Tidak adanya listrik di Kecamatan Nibung, ternyata membuat warga sulit untuk mendapatkan es batu. “Sulit memang membuat es batu. Kalau kami buat sendiri, paling tidak butuh waktu dua hari baru es batunya keras. Kalau mau beli, harga batu es bisa sampai Rp 3.000,”kata Sumardi warga Nibung lainnya. 
Sumardi berharap agar Pemkab Mura memprioritaskan jaringan listrik ketempat mereka. “Kami sangat berharap Pak. Dengan adanya listrik anak kami dapat belajar pada malam hari. Mungkin anak-anak banyak yang tidak lulus karena tidak dapat belajar pada malam hari,” kata Sumardi dihubungi melalui Hpnya.(09)

Pemkab akan Evaluasi Soal Penempatan Guru

NIBUNG- Adanya siswa jurusan IPA di SMA Negeri Nibung, Kecamatan Nibung yang tidak lulus 100 persen Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2009/2010 menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura). Untuk itu pemerintah akan mencari penyebab gagalnya siswa sekolah itu saat mengikuti ujian akhir.

“Kami akan cari apa penyebab tingginya tingkat ketidaklulusan di sekolah tersebut, setelah mendapat laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik),”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mura, H Sulaiman Kohar kepada wartawan koran ini, Kamis (29/4). 

Tidak lulusnya siswa jurusan IPA 100 persen di SMA Negeri Nibung, menurut Sulaiman, bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya masalah pemerataan guru mata pelajaran yang diujikan saat UN. “Masalah pemerataan guru sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Makanya setiap kali ada mutasi guru diketahui oleh bupati, karena mutasi atau pemindahan pegawai atau pejabat di lingkungan Pemkab Mura harus terlebih dahulu dibahas oleh Baperjakat dan ini selalu dilakukan,”katanya. 

Ditambahkan Sulaiman, setiap guru seharusnya wajib mematuhi surat perjanjian yang dibuat saat diterima menjadi CPNS. “Setiap PNS tidak diperbolehkan pindah dari suatu wilayah kerja sebelum mengabdi selama 5 tahun. Terkecuali ada alasan yang bisa diterima, contohnya ikut suaminya yang dipindahtugaskan,”jelasnya.

Sulaiman mengimbau kepada semua PNS, khususnya guru hendaknya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Memang biasanya kebanyakan pegawai ingin mengabdikan dirinya di daerah yang ramai. Seharusnya mereka tidak bersikap demikian,”ujarnya. 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terdapat tiga SMA Negeri dan satu SMA swasta yang salah satu jurusannya tidak lulus 100 persen saat (UN) tahun pelajaran 2009/2010, baik IPA maupun IPS. Ketidaklulusan tersebut, ada yang hanya satu mata pelajaran atau juga lebih dari satu mata pelajaran yang nilainya dibawah rata-rata. Dari empat sekolah tersebut salah satunya siswa SMA Negeri Nibung, Kabupaten Mura. 

“Di SMA Negeri Nibung, dari total 23 peserta UN jurusan IPA semuanya tidak lulus UN untuk mata pelajaran Biologi. Sedangkan peserta UN jurusan IPS 19 siswa lulus 100 persen,”ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Widodo kepada Linggau Pos, Minggu (25/4) lalu. 

Dikatakan Widodo, tiga sekolah lain yang tidak lulus 100 persen adalah SMA Negeri 2 Gunung Megang, SMAN 1 Semendawai Barat OKUT dan SMA Bakti Bangsa Banyuasin, semuanya jurusan IPS. Selanjutnya, di SMAN 2 Gunung Megang dari 127 siswa jurusan IPS semuanya tidak lulus, meliputi 127 siswa untuk mata pelajaran Sosiologi, 18 siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia dan satu siswa mata pelajaran Ekonomi. “Sedangkan untuk siswa jurusan IPA dari total 127 siswa yang ikut UN, hanya satu siswa yang tidak lulus,” jelasnya.(09)

Sumur Minyak di Belakang Kantor Camat

RAWAS ILIR- Di belakang kantor Camat Rawas Ilir, terdapat sumur bor minyak tua peninggalan PT Hufco, sub kontraktor PT Pertamina masih berproduksi. Terbukti, dari mulut sumur itu masih mengeluarkan gelembung gas. 

Bekas pipa pengeboran tersebut saat ini masih mengeluarkan minyak mentah bercampur air . Sejak 1971 silam sumur minyak tersebut dulunya dikelola PT Hufco dan sampai saat ini sumur ini belum mendapat perhatian dari pemerintah untuk dikelola menjadi lebih baik. 

Warga Desa Beringin Makmur II, Teguh kepada wartawan koran ini, Kamis (29/4), sangat mengharapkan sumur minyak tersebut bisa dikelola kembali. Sehingga hasil dari sumur itu bisa menambah Pendapatan Aset Daerah (PAD).(K-1)

Pelepasan Siswa Kelas IX SMPN BT Meriah

 Tamu Undangan Disuguhkan dengan Tari Piring

RAWAS ILIR- Keluarga besar SMP Negeri Bingin Teluk (BT), Kecamatan Rawas Ilir mengadakan acara pelepasan siswa siswi kelas IX. Kegiatan itu dilaksanakan di gedung SMP Negeri Bingin Teluk, Desa Beringin Makmur II, Kamis(29/4).

Acara yang dihadiri Sekretaris Kecamatan Rawas (Sekcam) Rawas Ilir, Suharto, Kepala Unit Pelaksana Tugas(KUPT) Rawas Ilir Syukur, Kepala SMA Negeri Rawas Ilir, dewan guru, wali murid serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya itu dimeriahkan dengan berbagai penampilan kesenian dan penampilan siswa kelas IX, berpidato dalam bahasa Inggris. \

Pertunjukan tari Gending Sriwijaya, tari piring, dan koor oleh siswa siswi SMPN tersebut. Kepala SMP Negeri Bingin Teluk, Romli Sedali mengaku sangat senang dan terharu atas kemampuan siswa siswinya yang telah mampu menampilkan kesenian asli daerah, sehingga dapat menghibur para tamu yang hadir. “Dan yang paling membuat saya lebih senang dan bangga lagi atas kehadiran tamu kehormatan, seperti kehadiran Sekcam, KUPT, Kepala SMA Negeri Rawas Ilir, para dewan guru dan tokoh masyarakat Rawas Ilir,”kata Romli.

Dikatakannya, jumlah siswa SMP Negeri Bingin Teluk saat ini ada 525 siswa, dengan tenaga pendidik 28 guru, tiga guru PNS dan 25 guru honorer. Untuk itu diharapkan kepada Pemkab Mura bisa mengangkat guru honorer lain jadi PNS di sekolah itu, terutama para guru honor yang sudah mengabdi selama 27 tahun. “Bukan itu saja saya juga mengharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan guru di daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini,”harap Romli.
Menurut Rosa, salah seorang wali murid dengan adanya acara semacam ini akan membuat kenangan yang sangat berarti bagi murid dan dewan guru di sekolah itu.(K-1)

Gedung SDN 2 Bingin Teluk Terjun ke Sungai

RAWAS ILIR- Kepala SDN 2 Rawas Ilir, Ibnu Hajar merasa cemas dan khawatir karena sudah hampir separuh bangunan gedung sekolah yang dipimpinnya amblas atau jatuh ke sungai. Pasalnya, kondisi ini sudah lama terjadi dan belum ada upaya Pemkab Mura untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian diinformasikan Kepala SDN 2 Bingin Teluk, Ibnu Hajar kepada koran ini, Rabu (28/4).

“Saya sangat khawatir apabila kondisi gedung sekolah dibiarkan seperti ini, bisa saja akan memakan korban jiwa. Dan kondisi itu membuat para guru dan anak didik merasa tidak nyaman saat melakukan Kegiatan Belajar Mengajar(KBM). Upaya yang telah dilakukan beberapa bulan lalu hanya penyampaian laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) Pendidikan Kecamatan Rawas Ilir. Karena KUPT yang lama baru diganti dengan pejabat KUPT yang baru sehingga realisasinya belum bisa dilaksanakan,” kata Ibnu Hajar.

Untuk itu Ibnu Hajar berharap Pemkab Mura dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ambruknya gedung SDN 2 Bingin Teluk akibat hantaman arus Sungai Rawas.(K-1)

Jalan Rompok Sungai Lanang Memprihatinkan

RAWAS ULU- Kondisi jalan di Rompok Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu selalu dikeluhkan pengendara. Satu-satunya akses jalan menuju ke Kecamatan Nibung itu saat ini kondisinya kian parah nyaris tidak bisa dilalui. 

Ketika dibincangi koran ini, Sumardi salah seorang warga Nibung mengungkapkan, diperkirakan jalan yang rusak di Rompok Sungai Lanang sekitar 10 meter. Walaupun tidak banyak, namun diakuinya diperlukan keahlian khusus bagi pengendara untuk bisa melewatinya. “Kalau untuk kendaraan mobil sangat sulit untuk melewati jalan itu. Kalau tidak jeli mobil akan terjebak di tengah lumpur,”ungkapnya. 

Ditambahkan Sumardi, kerusakan jalan tersebut sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Namun sampai saat ini belum ada usaha pengajuan perbaikan yang dilakukan pemerintah setempat. “Kami sangat khawair bila kondisi jalan ini tidak segera diperbaiki akan dimanfaatkan pelaku kejahatan,”jelasnya. 

Hal senada dikatakan Amrin warga Kecamatan Rawas Ulu. Diakuinya, selama ini warga Rompok Sungai Lanang sudah sering memperbaiki jalan tersebut. Namun sifatnya hanya sementara. ”Setelah diperbaiki beberapa hari kemudian jalan kembali rusak karena sering dilewati truk,”ucapnya.(09)

Warga Rawas Ilir Keluhkan Pemadaman Listrik

RAWAS ILIR- Pemadaman aliran listrik yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Rawas Ilir dikeluhkan. Warga satu kelurahan dan dua desa tersebut merasa sangat dirugikan karena tidak bisa sepenuhnya mendapat penerangan. 

Salah seorang warga Kecamatan Rawas Ilir, Andri mengatakan, pemadaman aliran listrik sering terjadi ketika menjelang sore hari. Masyarakat merasa resah karena pemadaman aliran listrik tersebut tanpa alasan yang jelas.

“Tidak ada hujan atau angin tiba-tiba lampu mati. Kondisi ini sering terjadi hampir setiap hari,”ungkapnya. 
Dikatakannya, seluruh warga desa sangat menyesalkan sering terjadinya pemadaman aliran listrik tersebut. “Padahal setiap bulan kami tidak pernah terlambat membayar listrik. Tapi kok malah listriknya yang macet,”keluhnya. 

Atas kondisi ini masyarakat meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dan memberi teguran kepada pihak PLN. Karena, menurut Andri, seringnya aliran listrik padam dapat menimbulkan kerawanan. “Kondisi terang saja terkadang masih tidak aman, apalagi kalau gelap,”imbuhnya.(K-1)

PT Lonsum Sarankan Mat Raden Tempuh Jalur Hukum

Kasus Sengketa Lahan 

RAWAS ILIR- Terkait pernyataan Mat Raden (53), warga Desa Beringin Makmur (BM) I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas (Mura), menyesalkan PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk memanen buah sawit di lahan miliknya membuat manajemen perusahaan tersebut melakukan klarifikasi. Agar persoalan ini tidak menjadi berlarut-larut karena sebelumnya pihak Lonsum sudah menyarankan agar Mat Raden menyelesaikan kasus ini secara hukum tetapi ia menolaknya.

Menurut Asisten Divisi Sei Gemang PT PP Lonsum Tbk, Ir Sarianto di Graha Pena Linggau, kemarin (26/4), lahan yang diklaim Mad Raden dengan luas lebih kurang 7 hektar di blok 206 petak 8 Riam Indah Estate itu sebenarnya bukan milik Mad Raden. “Tanah itu sebelumnya milik Kusno dan Aidi yang diganti rugi pada 1997 lalu. Kami memiliki bukti otentik siapa pemilik lahan yang sebenarnya, baik itu surat menyurat dan bukti lainnya,” kata Sarianto. 

Ia menyatakan apabila Mat Raden masih bersikeras bahwa tanah itu miliknya, maka dipersilakan menempuh jalur hukum. “Masalah ini sebenarnya sudah kita bahas bersama dengan mengundang Mad Raden duduk satu meja. Karena masalah ini sudah muncul sejak lima tahun lalu dan kita sudah menyarankan agar Mat Raden menempuh jalur hukum saja, tetapi ia tidak mau. Sampai hari ini (kemarin, red) kami tetap memanen sawit,” papar Sarianto. 

Ia juga menyebutkan pertemuan kedua telah dilaksanakan 2009 lalu, dengan mengajak pihak Pemkab Mura untuk menjelaskan status tanah tersebut tetapi lagi-lagi Mat Raden tidak menerima saran dari manajemen serta Pemkab Mura agar kasus sengketa lahan ini dituntaskan. “Kita juga sudah mengundang pemilik lahan yang pertama memiliki tanah tersebut yaitu Kusno dan Aidi juga Mat Raden. Tetapi tetap saja Mat Raden tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut agar tuntas,” tambahnya. 

Ditanya ada anggota TNI memanen sawit, Sarianto menyebutkan, mereka itu memang ngepam di PT Lonsum. “Ada tiga orang yang ngepam di Lonsum ini terdiri dari satu orang anggota TNI dan dua orang anggota Brimob. 

Petugas ini resmi dilengkapi dengan surat menyatakan mereka ngepam di sini,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa BM I, Kecamatan Rawas Ilir, Raden Muhammad (53), alias Mat Raden menyesalkan pihak PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk melakukan pemanenan buah sawit di lahan miliknya. 
Saat pelaksanaan panen, Jumat (23/4), lebih kurang 7 hektar di blok 206 petak 8 Riam Indah Estate, diduga pihak perusahaan melibatkan seorang oknum anggota TNI. Dan saat berada di lokasi, ada oknum anggota TNI berseragam lengkap dengan senjata api (Senpi) laras pendek. 

“Begitu saya lihat sawit di atas lahan saya itu sedang dipanen, dan sudah siap dimuat ke mobil truk. Saya berusaha melarang pihak perusahaan memanen buah sawit tersebut, lalu seorang oknum TNI yang ikut dengan pekerja langsung menemui saya dengan menunjukkan berkas ganti rugi dari perusahaan. Kemudian saya juga menunjukan berkas kepemilikan surat tanah yang saya miliki. Setelah itu saya pergi, dan minta kepada pihak perusahaan agar buah sawit yang sudah dipanen tidak diangkut,”kata Mat Raden.(06)

Tokoh Pemuda Rawas Ilir Kecewa dengan Kapolres

RAWAS ILIR- Sejumlah tokoh pemuda di Kecamatan Rawas Ilir mengaku kecewa kepada Kapolres Musi Rawas (Mura). Pasalnya, hasil pertemuan seluruh pemuda se-Kabupaten Mura yang diadakan di ruang Auditorium Polres Mura beberapa bulan lalu hingga saat ini tidak terealisasi. 

Kala itu Kapolres sepakat mengajak tokoh pemuda untuk membantu kegiatan kepolisian dalam bidang Kantibmas dan kegiatan sosial. Hasil kesepakatan tersebut hingga kini sedikitpun belum terealisasi bahkan pihak kepolisian tidak pernah menghubungi para tokoh pemuda untuk kelanjutannya.

Perwakilan tokoh pemuda Rawas Ilir, Juli Armadi kepada wartawan koran ini, Senin(26/4) mengaku, kekecewaan masyarakat kepada Kapolres Mura karena hasil pertemuan yang diadakan di Mapolres Mura beberapa bulan lalu tidak ada tindak lanjutnya. “Tidak satupun hasil kesepakatan tokoh pemuda dengan Kapolres Mura berjalan. Bahkan pihak kepolisian hingga saat ini tidak pernah menghubungi tokoh pemuda,”ucapnya. 

Kapolres Mura melalui Kapolsek Rawas Ilir, Iptu Horizon Manik yang juga hadir saat pertemuan mengatakan bahwa nama-nama para pemuda khususnya Kecamatan Rawas Ilir sudah dikirim ke Kapolres Mura dan diteruskan ke Polda Sumsel. 

Manik mengaku alasan belum dipanggilnya para tokoh pemuda sampai saat ini, disebabkan materi belum dikirim ke Kapolsek. “Jadi upaya untuk memanggil tokoh pemuda memang belum diupayakan. Saya berharap para tokoh pemuda dapat memaklumi hal ini,”imbuhnya.(k-1)

Objek Wisata Gua Napalicin akan Dikembangkan

 
ULU RAWAS- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura) berencana akan mengembangkan potensi objek wisata Gua Napalicin. Sebagai tahap awal dianggarkan dana Rp 1 miliar bersumber dari APBD Provinsi 2011 khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju ke objek wisata tersebut. 

“Banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di Mura, diantaranya Gua Napalicin. Sehingga kedepan masyarakat tidak perlu lagi keluar Kabupaten Mura untuk menikmati liburan,”ungkap Kepala Disbudpar Kabupaten Mura, Rizal Efendi kepada wartawan koran ini, Senin (26/4). 

Ditambahkan Rizal, selain Gua Napalicin, Disbudpar juga berencana akan mengembangkan objek wisata Danau Aur di Kecamatan Sumberharta. Pada 2010 pemerintah telah mengucurkan dana Rp 200 juta untuk pembuatan gapura dan lima gazebo (tenda lipat). “Jika dibandingkan dengan Danau Emas di Curup, Danau Aur tidak kalah menariknya. Untuk 2011 sudah diajukan dana sebesar Rp 1,3 miliar kepada provinsi,”sambungnya. 

Dikatakan Rizal, kedepan diharapkan objek wisata Danau Aur dapat menjadi salah satu income Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nantinya kalau danau tersebut sudah tertata dengan rapi, pengunjung yang masuk akan dikenakan retribusi. Di sisi kanan dan kiri danau saat ini juga sudah ada restauran Apung, walaupun tidak banyak pengunjung namun hampir setiap hari lokasi itu dikunjungi masyarakat,”jelasnya.(09)

Oknum Anggota TNI Diduga Terlibat Panen Sawit

Di Lahan Sengketa
RAWAS ILIR- Warga Desa Beringin Makmur (BM) I, Kecamatan Rawas Ilir, Raden Muhammad (53), menyesalkan pihak PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk melakukan pemanenan buah sawit di lahan miliknya. 

Saat pelaksanaan panen, Jumat (23/4), lebih kurang 7 hektar di blok 206 petak 8 Riam Indah Estate, diduga pihak perusahaan melibatkan seorang oknum anggota TNI. Dan saat berada di lokasi, ada oknum anggota TNI berseragam lengkap dengan senjata api (Senpi) laras pendek. 

“Begitu saya lihat sawit di atas lahan saya itu sedang dipanen, dan sudah siap dimuat ke mobil truk. Saya berusaha melarang pihak perusahaan memanen buah sawit tersebut, lalu seorang oknum TNI yang ikut dengan pekerja langsung menemui saya dengan menunjukkan berkas ganti rugi dari perusahaan. Lalu saya juga menunjukan berkas kepemilikan surat tanah yang saya miliki. Setelah itu saya pergi, dan minta kepada pihak perusahaan agar buah sawit yang sudah dipanen tidak diangkut,”kata Raden Muhamad, yang akrab dipanggil Mat Raden, kepada koran ini di Graha Pena Linggau, Jumat(23/4). 

Menurut Mat Raden, oknum anggota TNI telah menyalahgunakan kewenangannya. Negara membayar gaji oknum TNI itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan ditugaskan untuk panen sawit perusahaan. 

Dipaparkan Mat Raden, lahan yang dipersoalkan itu sebelumnya milik Tohari, warga Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, sesuai dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dikeluarkan Kepala Desa (Kades) Mandi Angin, yang saat itu dijabat M Pu’ad Yusuf. Tanah tersebut di sebelah timur berbatasan dengan tanah Sul, sebelah barat dengan tanah Aidi, sebelah utara dengan Burhan dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Parudin.

Kemudian 13 Maret 1997 oleh pemiliknya (Tohari), dipindah hak miliknya kepada Mat Raden, dengan surat keterangan pemindahan hak milik yang dikeluarkan Kades Mandi Angin, M Pu’ad Yusuf, disaksikan Burhan, Sul dan Parudin.

Lalu 2003, tanpa sepengetahuan Mat Raden, pihak perusahaan mengaku bahwa tanah itu sudah dijual dan dibayar ganti rugi kepada Aidil dan Kasno, keduanya warga Desa Mandi Angin dengan menunjukan surat bukti ganti rugi No.105/RI-ED/V/ 2003, tertanggal 21 Mei 2003. Perusahaan langsung melakukan penggusuran dan penggarapan. 

“Karena lahan itu digarap tanpa izin saya sebagai pemilik, saya berusaha untuk mencegahnya dan melaporkan masalah itu kepada Pjs Kades BM I, yang saat itu dijabat Gandi Malian. Lalu Kades BM I mengeluarkan nota dinas tertanggal 23 Juli 2004. Intinya dari nota dinas Pjs Kades BM I, minta kepada pihak perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan milik saya tersebut sebelum ada penyelesaian,”papar Mat Raden, sambil menunjukan bukti surat SHP atas nama Tohari, SPHM kepada dirinya dan nota dinas Kades BM I.

Tetapi tambah Mat Raden, pihak perusahaan tidak mengindahkan imbauan Pjs Kades BM I tersebut. Dan pihak perusahaan terus melakukan kegiatan di atas tanah itu dengan melakukan penanaman bibit sawit. Dan sekarang sawit yang ditanam pada 2004 tersebut sudah berproduksi, namun pihak perusahaan belum punya niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan dirinya.(18)

Jalan Karangdapo-Rawas Ilir Rusak Berat

foto : solihin/linggau pos
RUSAK : Salah satu ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Karang Dapo-Rawas Ilir rusak parah. Foto diabadikan baru-baru ini.

KARANGDAPO- Kondisi Jalan menghubungkan Kecamatan Karangdapo dengan Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir rusak berat. Kalaupun jalan itu bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat, tetapi harus ekstra hati-hati. Pasalnya, di tengah badan jalan tersebut banyak lubang besar dan berlumpur.

“Hingga saat ini jalan yang melintasi Desa Aringin, Mandi Angin, dan Beringin Makmur (BM) I itu belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Padahal kalau musim hujan jalan ini cepat sekali rusak, apalagi terendam air akibat luapan Sungai Rawas,”kata Alex, warga Desa BM I kepada wartawan koran ini, Minggu (25/4).

Untuk itu warga Kecamatan Karangdapo dan Rawas Ilir sangat mengharapkan perbaikan jalan tersebut. Karena jalan itu merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat setempat.(K-1)

Pemdes Bersama Warga Buka Jalan Alternatif

RAWAS ILIR- Pemerintahan Desa (Pemdes) Beringin Makmur (BM) II, Kecamatan Rawas Ilir, bersama warga, Minggu (11/4) lalu, melakukan kegiatan gotong royong membuka jalan alternatif. Jalan yang baru dibuka itu menghubungkan Desa BM II dengan Bukit Hijau.

Tujuan dibukanya jalan dengan lebar 20 meter dan panjang lebih kurang 2 km tersebut, disamping memperlancar akses transportasi warga untuk berpergian ke kebun, juga salah satu upaya perluasan pembangunan Desa BM II. Pembukaan jalan itu ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mura, 5 Juni mendatang. 

Demikian dikemukakan Kepala Desa (Kades) BM II, Djono Cek Awi, saat dihubungi koran ini, Minggu (25/4). Menurut Djono, pembukaan jalan itu akan cepat selesai tergantung dengan bantuan alat berat dari PT PP London Sumatera Indonesia (Lonsum). “Artinya kita sangat membutuhkan bantuan alat berat dari pihak perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit tersebut,” kata Djono. 

Dijelaskan Djono, dengan berkembangnya Desa BM II ada kemungkinan desa ini dimekarkan menjadi dua desa. Kemungkinan itu bisa terjadi, karena sekarang Desa BM II sudah ada sembilan Kepala Dusun (Kadus).

“Desa BM II termasuk desa yang berpotensi, terbukti sekarang ini sudah ada beberapa investor yang membuka usaha, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Seperti, pertambangan batubara dan migas hingga beberapa perusahaan besar lainnya,”tambahnya.(K-1)

FOTO LEPAS

foto : dok lp
JALAN : Kondisi jalan yang menghubungkan desa dengan ibukota kecamatan dan perkotaan sangat mendukung perekonomian masyarakat desa. Karena dengan kondisi jalan yang baik, hasil pertanian warga desa bisa dijual ke luar daerah. Tampak mobil sarat bermuatan karet untuk dijual ke luar daerah. 

Tiga Bulan Anggota BPD Belum Terima Honor

RAWAS ILIR- Tiga bulan terakhir anggota Badan Perwakilan Desa Beringin Makmur (BPD BM) I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengaku belum menerima honor. Diperkirakan bukan anggota BPD BM I saja yang belum menerima honor, tetapi suluruh anggota BPD se-Kabupaten Mura mengalami hal yang sama.

“Sudah tiga bulan di tahun ini kami belum menerima honor. Kami belum tahu persis apa penyebab honor kami belum dibayar. Dan kapan honor kami dibayar juga belum jelas, karena belum ada informasi dari pihak kecamatan maupun Pemerintah Desa (Pemdes) BM I,” keluh Andri Taufik, salah seorang Anggota BPD BM I, kepada wartawan koran ini, Kamis(22/4).

Honor yang biasa mereka terima setiap bulan, menurut Andri, senilai Rp 300 ribu untuk anggota, Rp 350 ribu untuk wakil ketua dan sekretaris, serta Rp 450 ribu untuk ketua BPD. Saat ini Ketua BPD BM I dijabat oleh Simpursi, Wakil Ketua dipercayakan kepada Juli Armadi, Sekretaris dipegang oleh Iskandar. Sedangkan anggotanya yaitu Iwan Candra, Teguh, Syahrial Yudi, Irin Sawawi, Syaifullah, dan Andri Taufik.

Selain belum menerima honor, Andri juga mengeluhkan tidak difungsikannya anggota PBD BM I oleh Pemdes BM I . “Terus terang sejak kami terpilih dan dilantik menjadi Anggota BPD BM I pada 2007 lalu, saya sendiri sebagai Anggota BPD merasa belum difungsikan secara maksimal oleh Ketua BPD BM I dan Pemdes BM I. Dan sejak menjadi Anggota BPD saya baru beberapa kali mengikuti atau diajak rapat. Rapat yang melibatkan anggota BPD itu sepertinya hanya formalitas saja, kalau ada penerimaan dana Bantuan Gubernur (Bangub) atau Bantuan Desa (Bandes). Tetapi saya tidak tahu persis dana itu diperuntukan untuk apa, karena hingga saat ini saya sendiri tidak pernah melihat laporan secara rinci dari penggunaan dana Bangub atau Bandes untuk BM I selama ini,”ungkap Andri.

Andri berharap kepada Kepala Desa (Kades) BM I dan Ketua BPD BM I dapat memfungsikan anggotanya dan transparan dalam hal berbagai kegiatan, terutama dalam penggunaan dana untuk masyarakat desa.

“Apapun bentuk kegiatan yang harus melibatkan BPD hendaknya anggota diikutsertakan, jangan hanya dijadikan sebagai alat pelengkap atau pengisi papan struktur lembaga desa saja. Dengan mengikutsertakan anggota, artinya anggota BPD bekerja dan tidak hanya terima honor tanpa bekerja atau makan gaji buta,”harap Andri.(18)

Warga Tebing Tinggi Dambakan Listrik

 
Sudah 2 Tahun Jaringan Belum Berfungsi

NIBUNG- Sudah dua tahun terakhir warga Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendambakan penerangan listrik yang disuplay oleh PT PLN (Persero). Walaupun di rumah mereka sudah dipasang jaringan instalasi untuk arus listrik oleh pihak perusahaan instalatir, namun arus listrik belum juga masuk ke rumah mereka sebagai alat penerangan.

Kepala Desa (Kades) Tebing Tinggi, Sahibar saat dihubungi koran ini membenarkan bahwa jaringan listrik di desa yang dipimpinnya sudah terpasang sejak dua tahun lalu. Tetapi, belum ada tanda-tanda jaringan yang sudah terpasang tersebut akan difungsikan. Padahal, warga Desa Tebing Tinggi yang 90 persen Buruh Harian Lepas (BHL) diperkebunan kelapa sawit milik PT London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk, petani karet, tukang, pedagang dan PNS tersebut sangat mengharapkan difungsikannya jaringan listrik yang sudah terpasang. 

Diakui Sahibar, sudah banyak perusahaan yang bergerak dibidang instalatir menawarkan kepada warga untuk membeli amper dengan harga yang sangat tinggi, yaitu antara Rp 4,5 juta hingga Rp 6,5 juta untuk 4 amper. “Disamping warga keberatan dengan tingginya harga amper yang ditawarkan, warga juga masih bertanya-tanya apakah amper yang ditawarkan kepada warga tersebut betul-betul ada. Karena dikhawatirkan amper itu tidak ada,”kata Sahibar.

Menurut Sahibar, ada 200 KK dari 600 KK yang dilewati jaringan listrik yang sudah terpasang saat ini. Sedangkan 400 KK tempat tinggalnya jauh dari jangkauan jaringan. “Kami belum tahu persis apa kendalannya jaringan listrik di desa kami belum difungsikan. Bagi warga yang rumahnya sudah dipasang jaringan instalasi untuk penerangan rumahnya, rata-rata menggunakan genset,”jelasnya.

Ditambahkan Sahibar, warga yang telah memasang instalasi menggunakan jasa perusahaan instalatir dikenakan biaya Rp 500 ribu setiap rumah untuk tiga titik lampu. Sedangkan jumlah penduduk mencapai 27 ribu jiwa yang tersebar di wilayah Desa Tebing Tinggi seluas 24.650 ha mendambakan listrik. 

“Disamping itu warga juga mendambakan perbaikan sarana transportasi yaitu jalan. Sebab, jalan menunju Desa Tebing Tinggi sangat memprihatinkan, terutama pada saat musim penghujan sekarang ini. Jadi, warga Desa Tebing Tinggi sangat kesulitan keluar desa untuk berbelanja atau menjual hasil pertanian, seperti menjual karet atau hasil pertanian lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,”tambahnya.(18)

Kerusakan Jalan Karangdapo Bukan Kesalahan Sepihak

KARANGDAPO- Kerusakan jalan di Kecamatan Karangdapao bukan sepenuhnya merupakan kesalahan sepihak saja. Masyarakat diminta untuk memahami kondisi alam yang terjadi beberapa hari terakhir yang dimungkinkan menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Hal ini disampaikan Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim kepada wartawan koran, Kamis(22/4).

“Masalah jalan rusak, pemerintah sudah berbuat banyak. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang sering melewati jalan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Namun cuaca hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat jalan yang telah diperbaiki pihak perusahaan menjadi rusak kembali,”ungkap Azhari.  

Selain itu ia mengklarifikasi tudingan dari berapa pihak yang mengatakan pihak perusahaan yang sering melintas di jalan tersebut terkesan tutup mata tidaklah benar. “Perusahaan tersebut tidak pernah tutup mata, saya sendiri menyaksikan usaha mereka untuk memperbaiki jalan yang sering mereka lewati. Saya juga selaku camat sering mengirimkan surat kepada pihak perusahaan meminta perbaikan jalan, bukannya kami tidak peduli,”ucapnya. 

Azhari mengimbau kepada semua masyarakat agar kiranya mengerti dan bersikap profesional dalam menghadapi sesuatu. “Jangan menyalahkan sepihak saja, seluruhnya harus bertanggung jawab. Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak perusahaan dan mereka menyambut baik mengajak kerjasama bagaimana memperbaiki jalan yang rusak,”imbuhnya. 

Diakui Azhari, setiap kali ada kerusakan jalan yang diduga diakibatkan pihak perusahaan pihaknya selalu meminta untuk diperbaiki. Alhasil, pihak perusahaan saat itu juga langsung menurunkan alat dengan material. “Namun, April ini alat tersebut tidak pernah berhenti memperbaiki jalan. Tapi kenyataannya kalau hari ini diperbaiki, malam harinya hujan sehingga jalan tersebut kembali rusak,”pungkasnya.(09)

FOTO LEPAS

foto : irhandi/linggau pos
JALAN : Kondisi jalan di kecamatan Rawas Ilir saat Musim penghujan yang berlumpur. Foto diabadikan beberapa waktu lalu.

Kecamatan Karangdapo Adakan Penyuluhan Penyakit Duku

KARANGDAPO- Kecamatan Karangdapo dalam waktu dekat akan menggelar penyuluhan penanganan penyakit duku. Penyuluhan itu dilakukan untuk mengatasi penyakit yang menyerang ribuan batang duku di Kecamatan Karangdapo dan kecamatan lain.
“Sabtu (25/4) nanti, kami akan mengadakan penyuluhan tentang penanggulangan penyakit jamur yang menyerang tanaman duku sejak tahun lalu,”kata Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim kepada wartawan koran ini, Selasa (20/4).

Dilanjutkan Azhar Ibrahim, dengan adanya penyuluhan ini nantinya warga dibimbing langsung oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Kegiatan itu akan diikuti petani maupun penyuluh pertanian di Kecamatan Rupit dan Kecamatan Rawas Ilir serta kecamatan lainnya. “Diharapkan apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi petani duku yang selama ini kesulitan mengatasi serangan hama. Sehingga banyak pohon duku mati, padahal buah duku merupakan salah satu andalan buah-buahan di Kecamatan Karangdapo,” harapnya.

Diakui Azhar, sudah cukup lama masyarakat mengeluhkan matinya tanaman duku yang tanpa sebab, sehingga hasil duku pada panen 2009 cukup jauh berkurang.
Sementara itu, Pardi, warga yang sama menyambut baik adanya penyuluhan tersebut. Namun, diharapkan pemerintah tidak hanya menyelenggarakan penyuluhan, akan tetapi juga dapat memberikan bantuan baik berupa obat-obatan penangganan penyakit tanaman tersebut. “Kalau memang ada hendaknya pemerintah dapat memberikan bantuan bibit duku unggul untuk mengganti batang duku yang mati sehingga mereka tidak merasa rugi,”katanya.
Diakuinya, hampir 20 persen batang duku yang telah berumur 10 hingga 15 tahun mati akibat penyakit jamur yang menggerogoti akar dan batang hingga menyebabkan daun duku layu dan mati.(11)

Biaya Angkut Beratkan Petani

MURATARA- Tingginya ongkos angkut karet yang dipatok supir angkutan di pedesaan dan juga harga karet yang tak menentu menyebabkan petani karet menerima penyusutan berat timbangan setelah karet dibawa ke pool oleh pemilik kendaraan.
Suan, petani karet Desa Muara Batang Empu, Kecamatan Karang Jaya mengatakan, berdasarkan kesepakatan yang tak tertulis antara petani karet dengan pemilik kendaraan pengangkut, harga angkut karet per kg dipatok senilai Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kg.

Namun, harga patokan tersebut terkadang diingkari oleh pemilik kendaraan yang mematok sendiri harga angkut, dimana terkadang per kg mencapai Rp 2.500 per kg.

“Selain biaya angkut yang terlalu tinggi, kami sebagai petani tidak tahu berapa pasaran harga karet sebenarnya. Kalau pemilik kendaraan pengangkut karet bilang harganya sekian ya kita terima saja. Soal timbangan juga kita hanya bisa menerima saja, misalnya ada penyusutan maka berapa pun pemilik kendaraan sebutkan penyusutan karet setelah dibawa ke gudang, ya kita tak bisa membantah” kata Suan.

Menurutnya, petani karet memang memiliki ketergantungan dengan pemilik kendaraan pengangkut karet. Karena yang menjual karet petani adalah para pemilik kendaraan. “Istilahnya sekarang ini petani menjual karet kepada pemilik kendaraan bukan ke gudang, karena semuanya ditentukan oleh pemilik kendaraan. Kalau petani jual sendiri terkadang tidak diterima oleh gudang, mungkin pemilik gudang sungkan dengan pemilik kendaraan pengangkut karet” katanya.

Hal senada diungkapkan Soli, petani karet Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya. Ia mengatakan, antar pemilik kendaraan sendiri terkadang harga jual bisa berbeda. Disebutkannya, ketergantungan petani dengan pemilik kendaraan pengangkut yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar kendaraan ojek. 
Disamping karena petani tidak memiliki kendaraan sendiri untuk mengangkut karet ke gudang, juga biasanya karena adanya ikatan antara petani dengan pemilik kendaraan.

“Kalau petani sedang butuh uang tunai, maka bisa pinjam kepada pemilik kendaraan. Syaratnya saat mau menjual karet maka harus diangkut memakai kendaraan tempat petani berhutang tersebut, soal harga dan penyusutan nya semua ditentukan oleh pemilik kendaraan,” kata Soli.

Sementara itu, pengusaha karet Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu, Deddi mengatakan, harga karet dalam beberapa pekan terakhir ini fluktuatif. Belum lama ini, harga karet lebih dari Rp 11.000 per kg. “Tapi informasi terakhir, kini harganya sekitar Rp 10.400 per kg” katanya.(11)

TNKS Marak Dijarah

MURATARA- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berada diempat provinsi di Pulau Sumatera, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat, dengan luas keseluruhan mencapai 1,2 juta hektar.

Maraknya aksi penjarahan hutan dan pembukaan tambang dalam beberapa tahun belakangan tidak saja menyebabkan kerusakan hutan yang hebat, namun juga telah berpengaruh terhadap ekosistem yang ada didalam kawasan ini yang melintasi Kecamatan Rawas Ilir, Karang Jaya, dan kecamatan lainnya.

Dari data yang dikeluarkan seksi TNKS Wilayah IV Sumsel, terhitung sejak 2004 selama 3 tahun belakangan kerusakan kawasan TNKS di daerah ini mencapai 35 ribu hektar atau sekitar 15 persen dari total luas lahan yang masuk wilayah Sumsel yaitu 250.613 hektar.
Kerusakan sebagian besar disebabkan aksi perambahan oleh masyarakat yang membuka lahan untuk perkebunan dan ladang serta pembalakkan liar. Lemahnya pengawasan karena keterbatasan personil sehingga masyarakat leluasa melakukan perambahan, terutama di daerah hulu sungai.

“Angka tersebut bisa jadi lebih besar lagi, mengingat aksi perambahan masih saja terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini,” ujar Aidy Hernady, Kepala Seksi TNKS Wilayah IV Sumsel, melalui Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan, M Zainuddin, beberapa waktu lalu. 

Dari inventarisasi pihak TNKS, ditemukan beberapa kategori perambahan, yaitu perambahan dengan membuka lahan baru dan perambahan dengan pembukaan lahan lama hampir merata di seluruh wilayah Musi Rawas, terutama di hulu-hulu sungai yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat.
Menurut Zainuddin, rata-rata masyarakat merambah kawasan TNKS untuk dijadikan ladang atau lahan perkebunan seperti kebun karet dan kopi. Hal itu membuat pihak TNKS menjadi serba salah. Disatu sisi, aksi perambahan kawasan TNKS itu merupakan pelanggaran, namun di sisi lain lahan tersebut sudah menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat. 
“Kebanyakan kita lihat kawasan yang dirambah dijadikan kebun. Jika menemukan kondisi ini, kan sudah terlanjur maka kita memberikan semacam komitmen kepada masyarakat agar jangan memperluas wilayah perambahan. Hasil kebun boleh diambil, hanya saja lahan tersebut tidak bisa dijadikan hak milik” katanya.

Maraknya aksi perambahan kawasan TNKS saat ini selain mengancam kelangsungan kawasan paru-paru dunia juga mengancam kelestarian aneka flora dan fauna khas TNKS. Antara lain Harimau Sumatera (Phantera Tigris Sumatraensis), Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatraensis), Siamang (Sympalangus Syndactylus), Tarsius (Tarsius Sp), Murai Batu (Copsycus Malabaricus), Beo (Gracula Religiosa). 

Selain itu didalam kawasan TNKS juga memiliki kekayaan tumbuhan paling lengkap, dan kawasan ini juga merupakan habitat beberapa jenis endemik dan langka. Puluhan atau bahkan ratusan jenis bunga bangkai tumbuh didalamnya, seperti Amorphophalus Titanium, A Gigas dan A Companulatus merupakan species yang paling menakjubkan dan terkenal. Pada saat mekar “Siraja bunga” ini tingginya mencapai 4 meter.(11)

Warga Karang Jaya Harapkan Perbaikan Jalan Lingkungan

KARANG JAYA- Warga Kelurahan Karang Jaya keluhkan Jalan Lingkungan yang saat ini kondisinya rusak. Padahal kelurahan ini merupakan ibukota Kecamatan Karang Jaya.

Kerusakan Jalan Lingkungan lebih dari lima km tersebut diharapkan dapat diperbaiki pemerintah, karena jalan yang sudah merupakan jalan lapen hampir seluruhnya berlobang.

”Jalan Lingkungan di Kelurahan Karang Jaya ini merupakan jalan utama warga yang menghubungkan dengan jalan lintas, untuk itu perlu ditingkatkan menjadi jalan hotmik,” kata Mail warga Kelurahan Karang Jaya kepada wartawan koran ini, Minggu (18/4).

Menurut dia, dengan adanya peningkatan jalan desa diharapkan akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga lebih mempermudah mereka menjalankan aktivitas dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Dikatakannya, semenjak menjadi ibukota Kecamatan Karang Jaya, kelurahan ini cukup ramai dikunjungi masyarakat daerah lain baik untuk mencari kebutuhan perekonomian maupun kegiatan lainnya. Namun, yang cukup aktif di daerah ini yakni kegiatan kemasyarakatan dibidang kepemudaan maupun kegiatan lain termasuk kegiatan olahraga. 

Hal yang sama juga diungkapkan Andi warga RT 01 Kelurahan Karang Jaya. Ia mengatakan, semenjak menjadi kelurahan aktivitas masyarakat lebih meningkat. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan baik dibidang keagamaan, olahraga dan kepemudaan tingkat kecamatan yang sering dilaksanakan di Kelurahan Karang Jaya.
Untuk itu masyarakat mengharapkan adanya peningkatan Jalan Lingkungan yang rusak juga dapat ditingkatkan menjadi jalan hotmik, agar arus lalu lintas mengangkut hasil pertanian maupun perkebunan lebih lancar.(11)

FOTO LEPAS

foto : irhandi/linggau pos
Sunatan masal : Kegiatan Sunatan masal yang dilaksanakan Puskesmas Rawas Ulu dalam menyambut HUT Mura, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Warung Remang-remang Kembali Marak

BTS ULU- Saat ini warung remang-remang di desa-desa yang berkedok cafe, terutama di kawasan perkebunan sawit kembali marak. Padahal warung yang menyajikan karaoke serta miras tersebut mengancam kesuksesan generasi muda bahkan keberhasilan program Mura Darussalam.

“Hampir di seluruh kawasan perkebunan maupun pabrik terdapat warung remang-remang. Hal ini sangat merusak generasi muda bahkan masyarakat desa,” kata Saman (45), warga Kelurahan Bingin Teluk kepada wartawan koran ini, Kamis (15/4).

Menurut dia, keberadaan cafe yang menyajikan musik serta minuman keras ini kian marak di desanya, hingga mencapai tujuh warung remang-remang yang setiap malam ramai pengunjung bahkan dari kecamatan lain.
Diceritakannya, selain menyediakan musik serta miras warung tersebut juga menyediakan pelayan seksi yang didatangkan dari luar daerah, seperti Provinsi Jambi. Ironisnya, keberadaan cafe tersebut terletak di depan sekolah. Dan ini sangat disayangkan, sebab menanamkan keingintahuan anak-anak tentang hiburan malam.
“Karena itu kami mengharapkan ketegasan pemerintah maupun aparat keamanan untuk menutup cafe serta warung remang-remang yang ada di desa kami,” pintanya.
Hal senada juga dikeluhkan Narto, warga Kecamatan BTS Ulu. Menurutnya, saat ini di daerah perkebunan bahkan di kawasan MHP juga terdapat cafe yang ramai penggunjung. Cafe-cafe tersebut juga menyediakan minuman keras serta pelayan seksi. Akibatnya warga sekitar merasa resah, sebab hal inilah yang menjadi sumber keributan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

“Keberadaan cafe serta warung remang-remang di desa kami sangat meresahkan, bahkan tempat seperti ini sering dijadikan ajang peredaran narkoba,” katanya.

Untuk itu diharapkan adanya ketegasan pemerintah untuk menutup cafe serta warung remang-remang tersebut. Sebab, di samping meresahkan masyarakat keberadaannya juga tidak mempunyai izin.

Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hamin menuturkan, pihaknya mendesak Pemkab Mura untuk menertibkan warung remang-remang tersebut karena disinyalir dijadikan tempat maksiat.

“Warung remang-remang disinyalir tempat peredaran narkoba dan juga minuman keras. Karena itu sangat meresahkan masyarakat jika tidak ada upaya penertiban baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum,” pungkasnya.(11)

PT DMIL Tidak Ada Kontribusi

RUPIT- Masyarakat Kecamatan Rupit mengeluhkan PT Dendi Marker Indah Lestari (DML) yang bergerak dibidang perkebunan sawit di wilayahnya tidak ada kontribusi, baik untuk pendapatan desa maupun daerah.
Perusahaan Perkebunan yang beroperasi sejak 1995 silam tersebut saat ini sudah memiliki pabrik CPO, namun tidak memberikan peningkatan perekonomian maupun pendapatan bagi desa sekitar wilayah PT DMIL.

“Selama ini tidak ada kontribusi pihak perkebunan sawit PT DMIL baik bagi masyarakat sekitar maupun untuk kontribusi desa,” kata kapala desa (Kades) Bingin Rupit, Amancik HW kepada wartawan koran ini, Kamis(15/4).

Padahal, menurut Amancik, hampir seluruh hutan seluas 17 ribu hektar yang ada di wilayah desanya dikuasi pihak PT DMIL untuk mengembangkan usahanya di wilayah tersebut. Namun, sejak berdiri hingga kini PT DMIL kurang memanfaatkan masyarakat lokal untuk menjadi pekerja di perusahaan.
Ditambahkannya, hanya beberapa orang warga saja yang diterima bekerja di perusahaan perkebunan itu, padahal banyak masyarakat yang masih menganggur. “Karena itu warga sangat berharap bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Disamping itu juga tidak ada satu rupiah pun yang diterima pihak desa dari perusahaan sebagai kompensasi beroperasinya perusahaan ini di wilayah Desa Bingin Rupit,” katanya.
Hal yang sama dikatakan tokoh masyarakat Desa Beringin Jaya, Aman. Ia menuturkan, sejak beroperasinya perusahaan perkebunan PT DMIL hingga kini belum ada kontribusi yang signifikan. Untuk itu diharapkan peran serta pemerintah untuk mempertimbangkan permasalahan ini agar tidak terjadi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Karena selama ini sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang keberadaan perusahaan PT DMIL.

“Sejak perusahaan perkebunan ini berdiri tidak ada kontribusi yang signifikan untuk kemajuan daerah, baik peningkatan perekonomian rakyat maupun pendapatan desa. Bahkan untuk menanggulangi pengangguran di desa dengan perekrutan karyawan pun tidak dilakukan pihak perusahaan,” pungkasnya.(11)

Rawas Ulu Berpotensi Usaha Keramba Ikan

 
MURATARA– Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang memiliki aliran Sungai Rawas berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan. Hal itu dilakukan dengan menggunakan keramba yang saat ini mulai dikembangkan masyarakat. “Masyarakat sekarang mulai melirik potensi yang ada di daerah ini, khususnya Sungai Rawas dengan memanfaatkan sebagai media pengembangan keramba ikan,” ujar Herman pengelola keramba di Desa Sungai Baung kepada wartawan koran ini, Kamis (15/4).

Ditambahkannya, saat ini usaha keramba ikan yang sudah dikembangkan sebanyak delapan unit di Desa Lesung Batu dan Desa Sungai Baung. Kemudian tiga unit di Desa Sungai Lanang dan delapan unit lagi di Desa Lesung Batu Muda.

Sedangkan untuk pengelolaan air tenang di Kecamatan Rawas Ulu, kata dia, masih tergolong rendah karena saat ini baru ada tujuh unit kolam air tenang yang tersebar di kecamatan tersebut. “Selama ini pengembangan peternakan ikan di wilayah ini masih cukup lamban, padahal potensi penunjang untuk usaha tersebut cukup menjanjikan dengan tersedianya Sungai Rawas dan anak-anak sungai,”imbuhnya.
Kendala utama yang menyebabkan masyarakat daerah kesulitan mengembangkan usaha meraka, menurutnya, karena kekurangan modal baik untuk keperluan pemenuhan pakan ikan maupun kesulitan mencari bibit ikan terutama ikan mas.

Dijelaskannya, selama ini sudah ada upaya yang dilakukan warga untuk mengatasi kendala permodalan tersebut dengan mengajukan usulan kepada dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan yang diusulkan kelompok tani dari Desa Meraung Lesung Batu, Desa Sungai Rawas, Desa Sungai Baung dan Sungai Lanang. Akan tetapi usaha itu hingga kini belum ada respon dari dinas terkait.

“Kami berharap usaha yang dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya yang bertujuan meningkatkan perekonomian ini mendapat dukungan penuh dari pihak Pemkab Mura melalui dinas terkait. Hal ini dalam upaya pengembangan usaha perikanan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat,” harapnya.(11)

Warga KD Pertanyakan Kontribusi PT Lonsum

foto : irhandi/linggau pos
RUSAK : Kendaraan Truk pengangkut CPO yang melintasi Jalan kecamatan Karangdapo yang kondisinya rusak parah. Foto diabadikan baru-baru ini.

KARANGDAPO- Warga Kecamatan Karangdapo (KD) mempertanyakan kontribusi perusahaan perkebunan PT Lonsum yang menggunakan jalan poros Kecamatan Karangdapo.

“Kami sudah lama mengeluhkan rusaknya jalan kecamatan ini,”kata A Rahman, warga Desa Karangdapo.
Dilanjutkannya, disamping jalan Kecamatan Karangdapo belum pernah mendapatkan perbaikan dari pemerintah, kerusakan ini juga disebabkan karena banyaknya kendaraan pengangkut CPO PT Lonsum yang melintasi jalan tersebut. Kendaraan yang melintas setiap harinya lebih dari puluhan truk, sehingga memperparah kerusakan jalan pada saat musim penghujan. Akibatnya jalan menjadi berlumpur dan saat musim kemarau dipenuhi dengan debu.

“Setahu saya hingga saat ini belum ada upaya perusahaan PT Lonsum untuk memperbaiki jalan kecamatan, meski mereka sering melintasinya,”kata Rahman.

Hal senada diungkapkan Wanardi. Ia sangat menyayangkan tidak ada keinginan PT Lonsum untuk memperbaiki jalan Kecamatan Karangdapo yang menghubungkan Kecamatan Rawas Ilir.
“Kami tidak bisa melarang mereka melintasi jalan ini, karena memang kondisinya telah lama rusak,”imbuhnya.

Namun, semestinya PT Lonsum dapat menyadari jalan itu merupakan akses utama masyarakat Karangdapo. Jadi jalan yang mereka lewati hendaknya segera diperbaiki, agar jalan tersebut menjadi lebih baik atau setidaknya tidak memperparah kerusakan.

Ditambahkan Wanardi, kerusakan jalan ini juga sebenarnya sangat meyulitkan PT Lonsum sendiri, karena sering sekali kendaraan pengangkut CPO terjungkal. Ini akibat kondisi jalan berlumpur yang cukup dalam seperti di Kelurahan Karangdapo.(11)

Masyarakat Desak Jembatan Noman Dibangun Permanen

 
MUSI RAWAS- Sejumlah warga Desa Noman, Kecamatan Rupit, khawatir atas kondisi jembatan gantung penghubung Noman Baru dan Lama, tidak diperhatikan Pemkab Mura. Soalnya, beberapa bulan lalu salah seorang murid SD Noman terjun bebas ke sungai akibat lantai jembatan jebol.
“Jembatan gantung tersebut sudah layak dibangun baru, karena kondisi jembatan telah rusak dan hanya direhab seadanya oleh masyarakat,” kata Rozali, warga Noman, Rabu (14/4). 
Rozali menyatakan bahwa kondisi jembatan yang rusak itu telah tiga kali menelan korban jiwa dengan terjun bebas ke sungai. “Kami mengharapkan perhatian pemerintah agar membangun permanen jembatan gantung tersebut. Guna menghindari dampak lebih buruk, warga menutup akses jembatan sehingga akses dari Noman Lama ke Noman Baru menggunakan perahu ketek. Dan warga berinisiatif mengumpulkan dana untuk memperbaiki jembatan tersebut,” papar Rozali.
Senada diutarakan Marzuki, warga setempat. Ia minta pemerintah membagun jembatan tersebut karena merupakan akses utama warga menghubungkan Desa Noman Lama dan Baru.
“Dengan jembatan itu dibangun permanen akan mempermudah masyarakat menjual hasil bumi dan memenuhi kebutuhan ekonomi,” kata Marzuki. 
Ditambahkan Marzuki, rusaknya jembatan penghubung desa itu membuat warga khawatir melalui jalan tersebut sehingga warga menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai. Namun hal ini sangat membebani warga, karena mereka harus mengeluarkan dana tambahan untuk keluar masuk desa.(11)

Warga Rupit Harapkan Perbaikan Jalan Kelurahan

RUPIT- Warga Kelurahan Muara Rupit mengharapkan kerusakan jalan segera diperbaiki, karena sudah lama jalan tersebut rusak dan apabila musim penghujan digenangi air.
“Kerusakan jalan kelurahan ini sudah cukup lama namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan,” kata Imam warga Kelurahan Muara Rupit.
Dilanjutkannya, sudah lama warga mengeluhkan kerusakan jalan yang merupakan ibukota kecamatan, namun hingga kini belum ada upaya perbaikan.
“Jalan kelurahan itu sudah selayaknya ditingkatkan menjadi hotmik, karena selama ini hanya ada peningkatan lapen dan sekarang sudah berlubang karena dikerjakan tidak maksimal,”katanya.
Diakuinya, jalan kelurahan tersebut setiap hari cukup padat karena dilalui kendaraan pengangkut sembako dan juga bahan pokok lain untuk kebutuhan pasar Muara Rupit yang terletak di Kelurahan Muara Rupit. Selain itu untuk menghindari kerusakan jalan mereka juga mengharapkan dibangunnya drainase di sepanjang jalan tersebut, agar air limbah rumah tangga serta air hujan tidak menggenangi jalan.
Eng, sopir angkutan bahan pokok untuk kebutuhan pasar Muara Rupit mengharapkan adanya peningkatan jalan Kelurahan Muara Rupit. Disamping kondisi jalan yang saat ini rusak, tempat parkir di pasar itu juga kurang teratur dan terkesan semrawut. “Adanya perbaikan jalan di kelurahan ini, besar kemungkinan kondisi pasar akan terlihat rapi. Karena tidak ada lagi air tergenang dan parkir kendaraan tidak semrawut,”katanya.(11)

FOTO LEPAS

foto : irhandi/linggau pos
PERINGATI : Sunatan masal yang dilakukan Puskesmas Rawas Ulu dalam rangka memeriahkan HUT Mura di Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu. Foto diabadikan baru-baru ini.

GI Rupit Segera Dibangun

MURATARA- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan membangun gardu induk (GI) untuk menyuplai aliran listrik di kawasan Muratara, yang rencananya dipusatkan di Kecamatan Rupit.
“Pembangunan gardu induk yang menelan dana mencapai Rp 200 miliar tersebut saat ini sudah disetujui pemerintah pusat,” kata Bupati Mura, Ridwan Mukti.
Dilanjutkannya, gardu induk ini nantinya mampu mengaliri arus listrik di Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Karangdapo, Rawas Ulu, Rawas Ilir, dan Nibung. Serta kecamatan lain yang ada di kawasan Muratara.
Ditambahkan Ridwan Mukti, untuk pembangunan gardu induk tersebut Pemkab Mura mendapat sharing dana dari pemerintah pusat, dan diperkirakan pembangunannya pada 2010.
Diakuinya, selama ini Kabupaten Mura sangat kekurangan daya listrik, karena suplai arus listrik untuk kebutuhan warga Muratara hanya mendapat suplai dari GI Petanang Kota Lubuklinggau.
Hal ini menyebabkan listrik untuk kebutuhan beberapa kecamatan di Muratara sangat minim, bahkan beberapa kecamatan mendapat suplai kecilnya arus listrik sehingga cahayanya redup.
“Untuk itu diharapkan kepada masyarakat Muratara bersabar, dan dipastikan pada tahun–tahun mendatang kawasan ini tidak akan kekurangan arus listrik dengan adanya gardu induk di Kecamatan Rupit nantinya,”harapnya.
Sementara itu, Sukril, warga Karang Jaya menuturkan janji pembangunan gardu induk untuk menyuplai arus listrik di kawasan Muratara tersebut jangan hanya wacana dan janji politik menghadapi Pemilukada saja. “Selama ini kami warga di kawasan Muratara cukup kesulitan listrik, disamping arus yang masuk kecil juga beberapa desa di wilayah ini sama sekali belum mengenyam penerangan listrik,”katanya.
Dilanjutkan Sukril, kecilnya arus listrik di kawasan tersebut terlihat dari sering padamnya lampu yang terkadang dalam seminggu hanya hidup tiga hari, dan juga lampu yang menyala sangat redup.(11)

Koptan Karang Jaya Minta Bantuan Handtraktor

 
KARANG JAYA- Kelompok tani (Koptan) di Kecamatan Karang Jaya minta pemerintah membantu alat pertanian, berupa handtraktor untuk mempermudah dalam mengolah lahan mereka. “Kami selama ini kesulitan mengelola lahan pertanian, karena keterbatasan sarana,” kata Ketua KTNA Kecamatan Karang Jaya, Manudi.
Dilanjutkannya, selama ini petani sawah di Kecamatan Karang Jaya dalam mengelola lahan mereka terpaksa mendatangkan alat–alat pengelola areal persawahan dari kecamatan lain, sehingga petani sering terlambat saat musim tanam. “Selain itu warga mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi yang pernah dibangun pada 2008 lalu. Sebab, saat ini kondisinya rusak sehingga menyebabkan pertanian di wilayah tersebut setahun hanya sekali musim tanam karena kekurangan air,”harapnya.
Diakuinya, luas wilayah areal pertanian sawah di Kecamatan Karang Jaya mencapai 120 hektar lebih, dan cukup layak untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kecamatan Karang Jaya. “Sayangnya selama ini petani kesulitan mengelola lahan, disamping minimnya pengetahuan petani serta sarana alat pertanian yang belum memadai. Untuk itu diharapkan dukungan pemerintah untuk membantu alat pengelola lahan serta kebutuhan lain,”imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Hendi UP menuturkan, untuk mendukung peningkatan produksi beras pihaknya pada 2010 ini sudah menganggarkan dana untuk penyediaan alat pertanian, seperti handtraktor sebanyak enam buah.
“Kami sudah menerima laporan masyarakat tersebut dan tahun ini juga kami akan memberikan satu handtraktor untuk petani di Kecamatan Karang Jaya,”katanya.
Kepala Dinas PU Pengairan, Nito Mahpelindo menuturkan, mengenai irigasi di areal pertanian di Kecamatan Karang Jaya pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengecek kerusakan saluran irigasi tersebut.
“Jika irigasi ini kerusakannya cukup parah, perbaikannya akan dilaksanakan melalui anggaran tahun 2011. Namun, jika kerusakannya ringan akan segera diperbaiki melalui dana perbaikan saluran irigasi 2010,”pungkasnya.(11)

Warga Muratara Merasa Dianaktirikan

MURATARA- Seiring perkembangan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) warga di kawasan tersebut merasa dianaktirikan, terutama dibidang infrastruktur pembangunan. Hal ini terlihat minimnya pembangunan yang dilakukan di kawasan tersebut.
“Kami melihat selama ini pembangunan di beberapa kecamatan di Muratara jauh tertinggal dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Mura,” kata Umar warga Nibung.
Dilanjutkannya, pembagian pembangunan di kawasan ini terasa sangat lamban. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur jalan yang hampir 70 persen dalam kondisi rusak.
“Kerusakan tersebut terlihat dari jalan simpang Nibung menuju Kecamatan Rawas Ulu yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Selain itu jalan menuju Rawas Ilir ke Kecamatan Nibung juga mengalami kerusakan,”jelasnya.
Diakuinya, pembagian porsi pembangunan di kawasan Muratara sangat minin, berbeda halnya dengan kecamatan lain yang mengalami kemajuan pesat. “Kalau dilihat dari potensi alamnya kawasan Muratara cukup kaya. Namun, kekayaan alam tersebut untuk menunjang APBD Kabupaten Mura, seperti bagi hasil minyak bumi dan hasil tambang lain,”imbuhnya.
Untuk itu hal ini patut menjadi perhatian pemerintah agar tidak menjadi kecemburuan bagi masyarakat Muratara yang merasa dianaktirikan.(11)

Pembangunan Ruko Distrik Simpang Nibung Terbengkalai

foto : irhandi/linggau pos
RUKO : Distrik Agropolitan Centre di Desa Simpang Nibung Terawas hingga kini terbengkalai

RAWAS ULU- Pembangunan rumah toko (Ruko) Distrik Agropolitan Centre di Desa Simpang Nibung Terawas hingga kini terbengkalai. Padahal pembangunan itu dikerjakan 2008 lalu, namun hingga sekarang tidak selesai dikerjakan. “Pembangunan ruko 10 pintu menelan dana miliaran rupiah baru dikerjakan sekitar 40 persen,” kata Rendi, Sekdes Simpang Nibung Terawas, Sabtu (10/4).

Rendi meneruskan, pembangunan ruko merupakan salah satu distrik AC bertujuan mendukung Mura Bumi Angropolitan, tetapi hingga saat ini pembangunannya baru sebatas dinding. Serta lantai untuk tingkat dua yang masih disanggah dengan kayu dan pintu besi.
Diakuinya, pembangunan ruko sejak 2008 lalu hingga sekarang belum dilanjutkan hingga terkesan terbengkalai. Menurut informasi diterima pihaknya pada 2010 akan dibangun penambahan ruko sebanyak 60 unit, terminal serta lapak untuk pasar kalangan sebanyak 100 unit. Namun pembangunannya hingga sekarang belum dilaksanakan.
Sementara itu, Burhan warga Kecamatan Rawas Ulu menyayangkan tidak selesaianya pembangunan ruko distrik simpang Nibung karena sudah menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun belum terlihat wujudnya kompleks perbelanjaan yang katanya dibangun untuk menciptakan kota baru di wilayah tersebut.
Diakuinya pembangunan Distrik Agropolitan Centre ini akan lebih mempermudah masyarakat di Kecamatan Rawas Ulu dan kecamatan lainnya melakukan transaksi perdagangan, baik menjual hasil bumi maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami selama ini lebih banyak menjual serta mememenuhi kebutuhan ekomoni di kabupaten tetangga, karena jarak tempuhnya lebih dekat dan lebih menghemat biaya,” katanya.
Ia berharap kepada pemerintah agar serius membangun dan tidak hanya sekedar wacana yang menghebohkan hingga menghabiskan uang rakyat, namun hasilnya tidak maksimal.
Sebelumnya, Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti saat bimbingan teknis (Bimtek) tenaga teknis di Desa Simpang Nibung, Sabtu (10/4), menyampaikan tiga program besar Kabupaten Mura yang salah satunya membangkitkan perekonomian masyarakat dengan membangun Mura Bumi Agropolitan Centre didukung lima distrik, yang salah satunya Distrik Simpang Nibung.(11)

Warga Simpang Nibung Pertanyakan Status Desa

RAWAS ULU- Warga Desa Simpang Nibung mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumsel dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
“Kami sudah sejak lama terkatung-katung karena desa kami terdapat dua kepemimpinan, yakni kepemimpinan bentukan Kabupaten Mura dan kepemimpinan bentukan Kabupaten Sarolangun,” kata Wasip warga Desa Simpang Nibung.
Dilanjutkannya, sudah sejak lama permasalahan ini terjadi namun hingga kini tidak ada kejelasan apakah warga masuk dalam Kabupaten Mura ataukah Kabupaten Sarolangun. “Saat ini warga masyarakat di desa tersebut terkadang bingung karena hendak berurusan dengan pihak mana dan kepala desa yang mana yang disahkan pemerintah. Sebab, dua kepemimpinan di desa tersebut sama-sama mendapat mandat dari kedua kabupaten.
Untuk itu kepada pemerintah kami mengharapkan kejelasan mengenai status kami, apakah masuk wilayah Kabupaten Mura ataukah Kabupaten Sarolangun,” jelasnya. Diakuinya, kalau dilihat dari status desa masyarakat resmi masuk wilayah Kabupaten Mura, karena sejak nenek moyang mereka segala berurusan dengan pemerintahan Kabupaten Mura. Dan pembentukan Desa Simpang Nibung yang dibentuk Kabupaten Sarolangun baru sejak 2000 silam.
Hal yang sama diutarakan Zainal. Ia menuturkan, keresahan masyarakat mengenai status mereka ini hendaknya mendapat perhatian serius untuk diselesaikan, karena permasalahan jika tidak diselesaikan dikhawatirkan akan menjadi perpecahan yang lebih parah.
“Keributan dapat saja terjadi karena warga di sini ada yang bersikeras ingin masuk ke Kabupaten Sarolangun, sedangkan sebagian lagi ingin tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Mura,” katanya.
Untuk itu diharapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini, agar masyarakat dapat lebih tenang dan dapat lebih meningkatkan pereokonomian mereka. Sementara itu Sekretaris Desa Simpang Nibung, Rendi menuturkan, jumlah pendudk di Desa Simpang Nibung mencapai 2.335 jiwa lebih dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 588.
Diakuinya, penduduk yang terdata tersebut merupakan penduduk yang mendapatkan hak suara pada pemilu lalu, dan benar-benar merasa warga masyarakat Kabupaten Mura. “Masih ada sebagian warga yang memang tidak didata, karena mereka mengakui pemerintahan desa dibentuk Kabupaten Sarolangun,”katanya.
Namun, jelas Rendi, pemerintah pusat mengakui bahwa Desa Simpang Nibung masuk wilayah Kabupaten Mura. Hal ini dibuktikan dengan pengurusan sertifikat tanah yang diurus melalui Kabupaten Mura, sertifikat kepemilikan hak warga dikeluarkan pemerintah. “Kalau membuat sertifikat tanah di desa yang dibentuk Kabupaten Sarolangun sangat sulit dan tak kunjung keluar,”imbuhnya. Karena itu, warga berharap penyelesaian sengketa batas wilayah ini dapat segera diselesaikan agar masyarakat dapat hidup lebih tenang.(11)

Masyarakat Karangdapo Protes Pemkab Mura

foto : irhandi/linggau pos
TANAM : Jalan poros Kecamatan Karang Dapo di Kelurahan Karangdapo ditanami Pisang. Foto diabadikan Minggu (11/4).

Jalan Rusak Ditanami Pisang

KARANGDAPO- Jalan Kecamatan Karangdapo menghubungkan tiga kecamatan yaitu Nibung, Rawas Ilir, dan Rawas Ulu mirip kubangan kerbau. Kini jalan rusak tersebut ditanami masyarakat dengan batang pisang dan keladi sebagai aksi protes belum diperbaikinya jalan itu oleh Pemkab Mura. 

“Jalan poros kecamatan yaitu Jalan M Syueb Tamat sejak 1990 tidak pernah tersentuh peningkatan jalan. Sehingga masyarakat kecewa dengan menanami jalan yang berlumpur di Kelurahan Karangdapo hampir 1 km dengan batang pisang serta keladi,” kata Rahman, tokoh masyarakat Karangdapo, Sabtu (10/4). 

Rahman mengatakan, hingga saat ini belum diketahui siapa yang menanami pisang dan batang keladi di tengah jalan yang berlumpur. Namun hal itu terjadi sebagai wujud protes menyambut kunjungan Bupati Ridwan Mukti beserta rombongan pejabat, yang melaksanakan pertemuan dan dialog bersama masyarakat di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Karangdapo.
“Sudah lama masyarakat Kecamatan Karangdapo berharap jalan poros kecamatan diperbaiki karena jalan ini awalnya jalan aspal. Namun lebih dari 10 tahun tak tersentuh perbaikan sehingga sudah menjadi jalan lumpur. Kalau dengan cara ini mungkin ada yang bisa mengerakkan hati untuk membangun jalan di sini,” kata Rahman. 

Diakui Rahman, jalan tersebut merupakan akses kendaraan masyarakat untuk mengangkut hasil bumi juga dilalui perusahaan PT Lonsum untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik mereka di Kecamatan Rawas Ulu.

Hal sama dikeluhkan Hir, warga Kecamatan Karangdapo. Ia menyatakan sangat kecewa dan cemburu dengan pemerintah karena seolah-olah Kecamatan Karangdapo dianaktirikan dari kecamatan lain.
“Keadaan ini sudah tidak wajar karena kondisi jalan ibukota kecamatan menjadi jalan berlumpur,” kata Hir. 
Dilanjutkannya, sedangkan jalan di kecamatan lain sudah cukup bagus sehingga masyarakatnya dapat lebih baik ekonominya, namun kalau dilihat kondisi jalan kecamatan Karangdapo ini wajar masyarakat kecewa.

Sementara itu Bupati Ridwan Mukti di hadapan masyarakat serta jemaah masjid Al Muhajirin Kelurahan Karangdapo mengatakan dirinya minta waktu hingga berakhirnya musim penghujan sehingga jalan di Kecamatan Karangdapo segera dibangun.

“Keluhan masyarakat mengenai perbaikan jalan saya jamin sebelum Pemilukada seluruhnya sudah teratasi,” janji Ridwan Mukti di hadapan masyarakat.(11)

Kunjungan Bupati Diwarnai Sunatan Massal

MURATARA- Kunjungan Bupati Musi Rawas (Mura), Ridwan Mukti ke Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu dan Kelurahan Karangdapo Kecamatan Karangdapo diwarnai sunatan massal. Kegiatan tersebut diikuti ratusan anak kurang mampu.
Menurut Harun, salah satu petugas khitanan massal menuturkan, untuk kegiatan sunatan massal di Desa Simpang Nibung yang merupakan kegiatan Puskesmas Surulangun Kecamatan Rawas Ulu mengkhitan 130 anak dari seluruh Kecamatan Rawas Ulu. Sedangkan di Kelurahan Karangdapo yang dikhitan mencapai 84 anak lebih. “Sunatan massal dilakukan ini untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mengkhitan anaknya,” katanya.

Dijelaskan Harun, petugas khitan berasal dari tenaga perawat dari Puskesmas Surulangun maupun petugas Puskesmas Karangdapo yang dibantu petugas kesehatan Kabupaten Mura. Sementara itu petugas Puskesmas Surulangun menuturkan, peserta sunatan massal didatangkan dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Rawas Ulu yang masing-masing desanya 10 anak dikirim oleh pihak desa.

“Anak-anak yang dikhitan ini memang berasal dari keluarga tidak mampu. Hal ini dilihat dari laporan desa, KTP, dan KK,” katanya.
Hal yang sama juga diutarakan petugas Puskesmas Karangdapo yang menuturkan, 84 anak lebih yang dikhitan ini merupakan anak yang tidak mampu yang berasal dari Kelurahan Karangdapo.

Sementara itu orang tua anak yang dikhitan, Way (34) menuturkan, dirinya sangat berterima kasih dengan adanya khitanan missal. Karena anaknya yang saat ini duduk di bangku kelas V SD dapat dikhitan berkat sunatan massal. “Sudah lama saya ingin mengkhitan anak saya ini, namun karena tidak ada biaya terpaksa ditunda,” katanya.(11)

FOTO LEPAS

foto : irhandi/linggau pos
ROMPOK : Rumah warga di salah satu kecamatan di Kabupaten Mura yang tinggal di rompok-rompok perkebunan. Foto diabadikan baru-baru ini.

2012, Jalan di Rawas Ulu Diaspal

MURATARA- Pemkab Mura secara bertahap terus melakukan peningkatan kualitas jalan di Kecamatan Ulu Rawas dan kecamatan lain, dengan menargetkan 2012 jalan daerah itu selesai diaspal atau disebut ATB. 
Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mura, Krisdanarto mengatakan, dengan anggaran dana tidak memadai untuk membangun jalan secara serentak maka perbaikan serta pembangunan jalan dilakukan secara bertahap.
“Khusus jalan dari Kelurahan Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu hingga Desa Koto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas ditargetkan 2012 sudah ditingkatkan ke ATB,” jelas Krisdanarto, Kamis (8/4). 
Dilanjutkan Krisdanarto, peningkatan jalan di sana terus dilakukan secara bertahap. Dimulai pada 2007 dengan membangun jalan tembus dari Pulau Kidak hingga Koto Tanjung. Lalu dilanjutkan pada 2008 dengan pengerasan dan peningkatan jalan pengaspalan jalan. ”Panjang jalan dari Surulangun Rawas hingga Koto Tanjung sepanjang 60 km dengan terdapat 62 jembatan. Sedangkan yang sudah diaspal sepanjang 5 km masuk anggaran 2007 dan 2008,” jelasnya. 
Namun untuk 2010, Pemkab Mura mendapatkan bantuan dari Pemprov Sumsel berupa pengaspalan jalan sepanjang 10 km akan dilakukan dari Kelurahan Muara Kulam hingga Desa Napalicin. ”Bantuan Pemprov Sumsel merupakan komitment gubernur saat mengunjungi obyek wisata Gua Napalicin pada 2009 lalu,” paparnya.
Selain bantuan Pemprov Sumsel maka pihaknya tahun ini telah menganggarkan dana melalui APBD untuk pengerasan seluruh badan jalan yang belum dikeraskan dengan kelas agregat kelas A. ”Sebelum dilakukan pengaspalan kita akan melakukan pengerasan terlebih dulu sehingga jalan tersebut dapat bertahan lama,”imbuhnya. 
Masih kata dia, peningkatan jalan menjadi ATB dilakukan dari ujung jalan dengan maksud mencegah kerusakan akibat peningkatan atau perbaikan jalan nanti. 
“Jika kita buat jalan dari pangkal jalan maka jalan baru dibuat itu cepat rusak. Namun kalau dari ujung jalan maka jalan yang baru ditingkatkan tidak akan dilewati,” jelasnya. 
Diakuinya, wilayah itu banyak tebing mengalami longsor. Tapi saat ini pihaknya telah melakukan perbaikan hingga dapat dilalui masyarakat.
“Tebing di kanan kiri jalan Kecamatan Ulu Rawas memang rentan terjadi longsor, karena kondisi tanah baru dibuka ditambah musim hujan yang berkepanjangan,” katanya.(11)

Warga Minta PLTMH Segera Terwujud

MURATARA- Warga Kecamatan Ulu Rawas berharap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang direncanakan akan dibangun segera terealisasi. “Kami pernah mendengar isu bahwa Pemkab Mura akan membangun pembangkit listrik tetapi hingga saat ini belum juga terealisasi,” kata Rizal, warga Desa Kuto Tanjung, Kamis (8/4).
Diakuinya, sudah sejak lama warga menginginkan perhatian pemerintah agar dapat mengaliri listrik di wilayahnya. Karena sudah sejak lama mereka merasa tertinggal dari daerah lain. 
Selain pembangunan listrik warga juga mengharapkan agar pemerintah meningkatkan jalan menuju desa mereka yang selama ini jika musim penghujan sulit dilalui kendaraan. Karena jalan di sana berupa lumpur.
Sebelumnya, Kadistamben Kabupaten Mura, Zainal Ariffin melalui Kasi Kelistrikan, Alfirmansyah menuturkan, pihaknya pernah mengajukan program PLTMH ke pusat agar dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN). 
Pembangunan PLTMH ini untuk memanfaatkan potensi aliran sungai yang ada di Kabupaten Mura, khususnya daerah-daerah yang sulit dibangun jaringan listrik.
“Tahap awal ini daerah yang sulit dibangun jaringan listrik, yakni Kecamatan Ulu Rawas karena selain jarak tempuh cukup jauh hingga sulit terjangkau dengan topografi berbukit. Selain itu daerah ini banyak memiliki sungai kecil yang cocok dibangun PLTMH,” jelas Alfirmansyah. 
Dilanjutkan Alfirmansyah, daerah itu didukung potensi aliran sungai di Ulu Rawas yang memang pernah dilakukan studi potensi dan kelayakan, diantaranya Sungai Krali, Sungai Ampar, dan Sungai Jamba (Desa Koto Tanjung). “Jika tiga potensi aliran sungai dibangun PLTMH maka di Kecamatan Ulu Rawas dapat teraliri listrik,” jelasnya.
Untuk studi mengenai potensi pembangkit PLTMH, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Besar Teknologi Energy (BBTE) melalui Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dengan hasil studi ke-3 potensi aliran suangi tersebut baik untuk dibangun PLTMH. “Studi ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan program ke pusat dan dimasukan kedalam APBN dan direalisasi atau disetujui pemerintah pusat pada 2009 lalu,” katanya.(11)

PT BKL Diminta Libatkan Pekerja Lokal

RAWAS ILIR- Seiring rencana PT Bayan Koalindo Lestari (BKL) menggarap batu bara di Kecamatan Rawas Ilir, yang sudah memasuki tahapan eksplorasi detail, membuat masyarakat setempat minta dilibatkan untuk dipekerjakan.
“Kami warga Rawas Ilir minta kepada investor yang ingin menanamkan modal ke daerah kami dapat melibatkan masyarakat di sini,” kata Saman (35), warga Rawas Ilir pada koran ini, Rabu (8/4). 
Dilanjutkannya, potensi di wilayah tersebut memang sudah banyak akan digarap tetapi sejauh ini pemerintah maupun investor jarang melibatkan masyarakat, terutama untuk mempekerjakan mereka yang memang saat ini cukup banyak yang bekerja serabutan.
Diakuinnya, Rawas Ilir merupakan daerah masih jauh tertinggal dari daerah lain. Disamping masih rendahnya infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik bahkan sarana kesehatan. “Untuk jalan seperti menuju Desa Pauh masih merupakan jalan tanah saat ini merupakan daerah yang terisolir,” katanya.
Untuk itu masyarakat sangat berharap agar investor lebih memprioritaskan pembangunan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai pekerja.
Sebelumnya, Direktur PT BKL Lukas, Djarot Judyantoko menyatakan, perusahaan dipimpinnya memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi seluas 10.980 hektar dengan lokasi di Kecamatan Rawas Ilir. Kehadiran perusahaan pertambangan di Mura memiliki tujuan memenuhi kebijakan diversifikasi energi nasional, memanfaatkan batubara peringkat rendah dan memacu perkembangan, serta mendukung perwujudan Provinsi Sumsel sebagai lumbung energi nasional. 
“Kehadiran PT BKL di Mura tidak terlepas dari potensi yang dimiliki daerah ini. Disamping itu kita juga membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mura,” kata Djarot. 
Diakuinya, PT BKL berupaya melibatkan tenaga kerja lokal dalam menjalankan usahanya. Dan diharapkan masyarakat dapat mendukung upaya mereka untuk berusaha di Kecamatan Rawas Ilir.(11)

Jalan Rusak, Pendistribusian Logistik Bisa Terkendala

ULU RAWAS- Pemilukada Kabupaten Musi Rawas tinggal dua bulan lagi. Demi kelancaran pelaksanaan suksesi lima tahunan tersebut, warga Ulu Rawas masih berharap Pemkab Musi Rawas segera memperbaiki jalan yang beberapa bulan terakhir mengalami kerusakan cukup parah. 
Seperti diungkapkan Lana, warga Muara Kulam, kalau pemerintah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu, dirinya khawatir sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilukada, terutama dalam hal pendistribusian logistik. Karena untuk menjangkau desa-desa di bagian Ulu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat melainkan harus melalui sungai. 
“Saya sebagai warga Ulu Rawas masih berharap banyak kepada Pemkab Musi Rawas untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Apalagi, terhambatnya proses pengerjaan jalan ini bukan faktor tidak ada anggaran, tapi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan,” tuturnya. 
Menurut Lana, ada tiga desa yang sulit dijangkau saat musim hujan seperti sekarang diantaranya Desa Sosokan, Napallicin dan Kuto Tanjung.
Terkait masalah Pemilukada Juni mendatang, kalau tidak disikapi secara serius bisa menjadi sumber konflik lantaran munculnya dugaan-dugaan kecurangan karena sulit terpantau oleh tim (Panwaslu) maupun pemantau independen karena jaraknya cukup jauh.
“Intinya kami masyarakat Ulu Rawas sangat berharap bupati segera memperbaiki jalan di daerah kami,” pungkasnya. 
Sebagaimana diketahui dua desa di Kecamatan Ulu Rawas, masing-masing Desa Napallicin dan Kuto Tanjung kembali terancam terisolir. Menyusul putusnya jalan penghubung antara Desa Sosokan dengan Desa Napallicin, beberapa hari lalu.
Salah seorang warga Ulu Rawas, Hidayat (29) kepada Linggau Pos mengatakan lokasi putusnya jalan berada di turunan tebing sebelum memasuki Desa Napallicin. Akibatnya, warga mengalami kendala keluar masuk desa untuk membeli bahan kebutuhan pokok.
Lebih lanjut Hidayat menjelaskan bagi warga Desa Napallicin maupun Kuto Tanjung yang ingin bepergian ke Surulangun (Kecamatan Rawas Ulu) maupun ke Lubuklinggau terpaksa berganti kendaraan. Atau kalau mau menambah biaya transportasi, warga harus menggunakan sarana transportasi air hingga ke Kelurahan Muara Kulam.
“Sekarang masyarakat dua desa (Napallicin dan Kuto Tanjung) sedang susah karena jalan putus, sehingga kendaraan angkutan umum tidak bisa hilir mudik seperti biaya. Andaipun tetap mau naik kendaraan roda terpaksa harus nyambung, maksudnya bertukar mobil. Kalau tidak mau terpaksa harus naik motor ketek hingga ke Desa Sosokan atau Muara Kulam,” paparnya. 
Sebenarnya lanjut dia, jalan penghubung antara Muara Kulam dengan desa di bagian ulunya telah lama rusak dan bahkan sudah diambang batas. Tak jarang, lanjutnya, penumpang muntah-muntah akibat goncangan kendaraan yang ditumpangi. 
Sementara itu, Bupati Ridwan Mukti sebelumnya berjanji dalam waktu beberapa hari kedepan Pemkab Mura melalui dinas terkait siap memperbaiki jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Mura. “Kalau 10 hari kedepan hujan reda maka seluruh jalan segera diperbaiki,” tegasnya.(03)

Jalan Rusak, Pendistribusian Logistik Bisa Terkendala

ULU RAWAS- Pemilukada Kabupaten Musi Rawas tinggal dua bulan lagi. Demi kelancaran pelaksanaan suksesi lima tahunan tersebut, warga Ulu Rawas masih berharap Pemkab Musi Rawas segera memperbaiki jalan yang beberapa bulan terakhir mengalami kerusakan cukup parah. 
Seperti diungkapkan Lana, warga Muara Kulam, kalau pemerintah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu, dirinya khawatir sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilukada, terutama dalam hal pendistribusian logistik. Karena untuk menjangkau desa-desa di bagian Ulu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat melainkan harus melalui sungai. 
“Saya sebagai warga Ulu Rawas masih berharap banyak kepada Pemkab Musi Rawas untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Apalagi, terhambatnya proses pengerjaan jalan ini bukan faktor tidak ada anggaran, tapi karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan,” tuturnya. 
Menurut Lana, ada tiga desa yang sulit dijangkau saat musim hujan seperti sekarang diantaranya Desa Sosokan, Napallicin dan Kuto Tanjung.
Terkait masalah Pemilukada Juni mendatang, kalau tidak disikapi secara serius bisa menjadi sumber konflik lantaran munculnya dugaan-dugaan kecurangan karena sulit terpantau oleh tim (Panwaslu) maupun pemantau independen karena jaraknya cukup jauh.
“Intinya kami masyarakat Ulu Rawas sangat berharap bupati segera memperbaiki jalan di daerah kami,” pungkasnya. 
Sebagaimana diketahui dua desa di Kecamatan Ulu Rawas, masing-masing Desa Napallicin dan Kuto Tanjung kembali terancam terisolir. Menyusul putusnya jalan penghubung antara Desa Sosokan dengan Desa Napallicin, beberapa hari lalu.
Salah seorang warga Ulu Rawas, Hidayat (29) kepada Linggau Pos mengatakan lokasi putusnya jalan berada di turunan tebing sebelum memasuki Desa Napallicin. Akibatnya, warga mengalami kendala keluar masuk desa untuk membeli bahan kebutuhan pokok.
Lebih lanjut Hidayat menjelaskan bagi warga Desa Napallicin maupun Kuto Tanjung yang ingin bepergian ke Surulangun (Kecamatan Rawas Ulu) maupun ke Lubuklinggau terpaksa berganti kendaraan. Atau kalau mau menambah biaya transportasi, warga harus menggunakan sarana transportasi air hingga ke Kelurahan Muara Kulam.
“Sekarang masyarakat dua desa (Napallicin dan Kuto Tanjung) sedang susah karena jalan putus, sehingga kendaraan angkutan umum tidak bisa hilir mudik seperti biaya. Andaipun tetap mau naik kendaraan roda terpaksa harus nyambung, maksudnya bertukar mobil. Kalau tidak mau terpaksa harus naik motor ketek hingga ke Desa Sosokan atau Muara Kulam,” paparnya. 
Sebenarnya lanjut dia, jalan penghubung antara Muara Kulam dengan desa di bagian ulunya telah lama rusak dan bahkan sudah diambang batas. Tak jarang, lanjutnya, penumpang muntah-muntah akibat goncangan kendaraan yang ditumpangi. 
Sementara itu, Bupati Ridwan Mukti sebelumnya berjanji dalam waktu beberapa hari kedepan Pemkab Mura melalui dinas terkait siap memperbaiki jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Mura. “Kalau 10 hari kedepan hujan reda maka seluruh jalan segera diperbaiki,” tegasnya.(03)

Aktivitas Warga Kembali Normal

foto : irhandi/linggau pos
TERGENANG : Kondisi jalan saat terjadinya banjir.

KARANG DAPO- Camat Karangdapo, Azhar Ibrahim memastikan aktivitas warga di wilayahnya sudah normal kembali, pasca dilanda banjir beberapa waktu lalu. 

“Berbagai aktivitas masyarakat kembali normal, termasuk proses kegiatan belajar mengajar,” tuturnya 
Sementara, banjir yang sebelumnya melanda sebagian besar desa dalam wilayah Mura saat ini sudah surut kembali. Ketinggian air sempat mencapai dua meter tidak lagi terjadi. “Hanya saja untuk menjaga kemungkinan terjadinya banjir susulan, kami sudah menyiapkan posko baik di desa-desa di sepanjang aliran sungai Rawas maupun posko induk di kecamatan,” jelasnya. 
Menurut Azhar, dirinya sudah menginstruksikan seluruh kepala desa agar menyampaikan imbauan kepada warganya untuk waspada dan secara bersama-sama memantau perkembangan debit air.(03)

FKPPM Mulai Berkiprah

KARANGDAPO- Sekretaris FKPPM, A Rahman Somad, mengatakan Forum Komunikasi Peduli dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM) dibentuk atas dasar kepedulian terhadap keadaan yang ada dilingkungan Kecamatan Karangdapo, dimana mereka melihat daerah tersebut jauh tertinggal baik dari segi pembangunan fisik maupun mental. Selain itu penghargaan terhadap adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur juga semakin menipis. 
Melihat keadaan tersebut, mereka berniat memupuk kembali rasa kebersamaan, kepedulian dengan menjaga adapt istiadat serta menjalin silaturrahim antara sesame warga yang ada di wilayah Kecamatan Karangdapo maupun warga keturunan di seluruh pelosok tanah air.
Lebih lanjut Rahman mengatakan untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Karangdapo masih jauh tertinggal dengan daerah lain mereka secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan. 
Dari pertemuan itu berhasil disimpulkan beberapa hal diantaranya masih kurangnya penghargaan terhadap adat istiadat, tingkat perekonomian masih labil, dan tingkat pendidikan masyarakat belum memadai. 
Kemudian, kurangnya kepedulian bagi para perantau terhadap perkembangan daerah asal, sifat-sifat egoisme dan antivatif, tidak adanya komunikasi yang baik antara ulama dan umarah. Ironisnya lagi sambung dia, belum adanya wadah atau lembaga kemasyarakatan serta mulai hilangnya para tokoh adat atau orang yang dihargai atau disegani.
Dijelaskannya, adat istiadat suatu daerah hendaknya harus dipelihara dengan baik, karena itu merupakan faktor penghubung (komunikasi) yang selaras antara satu desa dengan desa lain, anak dengan orang tua, pemerintah dengan rakyat, ulama, umaroh dan masyarakat.
Tingkat perekonomian masyarakat tentunya juga turut menghambat berkembangnya suatu daerah bila terutama bila masyarakatnya miskin dan bodoh.
Coba bayangkan, rata-rata setiap kepala keluarga memiliki lahan pertanian 5-6 hektar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup, belum lagi untuk membiayai anak-anak sekolah. “Namun apabila mereka mengelola lahan itu dengan teknologi dan ilmu pertanian yang baik, dipastikan mereka akan hidup sejahtera,” tuturnya.
Faktor pendidikan, kata Rahman, tidak kalah pentingnya dengan faktor ekonomi, bahkan faktor pendidikan jauh lebih penting untuk menunjang dan menentukan majunya suatu daerah.(03)

Banyak Anggota Panwaslucam Tak Memenuhi Syarat Umur

Hendri: Telah Sesuai Prosedur 
MURATARA- Proses perekrutan Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan (Panwaslucam) di Kabupaten Musi Rawas belum lama ini diduga masih bermasalah. Sebagai indikasi masih banyak calon anggota Panwaslucam yang lulus seleksi tidak memenuhi persyaratan umur atau belum mencapai 35 tahun.
Seperti di Kecamatan Karang Jaya dan Ulu Rawas, rumor yang berkembang, ada oknum calon anggota Panwaslucam berusia kurang dari 35 tahun. 
Salah seorang warga Kecamatan Karang Jaya, LM kepada Linggau Pos mengatakan penetapan anggota Panwaslucam Karang Jaya oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas diduga melanggar peraturan perundang-undangan terutama UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pasal 86 huruf (b) dan (f) yang berbunyi berusia paling rendah 35 tahun, pendidikan paling rendah S-1 untuk calon Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk Panwaslucam dan Pengawas Pemilu Lapangan. 
“Sedangkan salah satu calon anggota Panwaslucam yang dinyatakan lulus seleksi oleh Panwaslu Kabupaten Mura kelahirannya dibawah tahun 1980 sera berpendidikan SMP,” beber LM.
Masih menurut LM, kalaupun di berkas ada ijazah SLTA itu diduga kuat ada pemalsuan dokumen negara. “Karena sepengetahuan kami, yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan SMA,” tambahnya. 
Informasi yang sama juga diungkapkan warga Ulu Rawas, Sal. Menurutnya ada salah seorang anggota Panwaslucam setempat usianya diduga belum mencapai 35 tahun sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 22 Tahun 2007.
“Kalau persyaratan yang saya baca, untuk menjadi anggota Panwaslucam, umurnya minimal 35 tahun. Tapi kenapa dia yang usianya belum genap 30 tahun malah diterima. Sejauh ini saya belum tahu alasan penerimaan tersebut mengingat masih banyak warga Ulu Rawas yang dinilai layak jadi Panwaslucam,” ucapnya keheranan.
Apa komentar pihak terkait? Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, Hendri Akbar ketika dikonfirmasi tadi malam menjelaskan pihaknya telah telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua calon anggota Panwaslucam. Dan hasilnya jelas dan telah diplenokan. 
“Kalau memang si calon yang katanya belum memenuhi syarat umur, tapi hasil tesnya bagus dan layak menjadi anggota Panwaslucam, kenapa tidak kita luluskan,” jelasnya. 
Intinya lanjut Hendri, dalam proses perekrutan calon anggota Panwaslucam di Kabupaten Musi Rawas telah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.(03)

Jembatan Air Gegas Mulai Dikerjakan

foto : istimewa
JEMBATAN : Camat Tarmizi meninjau proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Suka Karya.

SUKA KARYA- Camat Suka Karya, Tarmizi didampingi Kades Ciptodadi beserta tokoh masyarakat, Senin (5/4) meninjau proyek pembangunan sejumlah jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Suka Karya.

Adapun sarana prasarana yang telah diperbaiki adalah jembatan sungai Tamelat yang menghubungkan Desa Sugi Waras Kecamatan Suka Karya dengan Desa Marga Tani Kecamatan Jaya Loka. 
“Alhamdulillah sekarang sedang diproses pembangunan jembatan di Air Gegas di Desa Sugi Waras,” ujarnya.
Dirinya selaku camat mengucapkan terima kasih kepada PT Medco atas kepeduliannya terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kecamatan Suka Karya.
Selain itu masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati karena dibawah kepemimpinan mantan anggota Komisi I DPR RI itu pembangunan cukup merata. Dibidang pendidikan misalnya, di Kecamatan Suka Karya sudah ada SMP dan SMA negeri, sehingga orang tua atau wali murid tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anaknya di luar daerah.
Kemudian masalah jaringan listik. “Alhamdulillah, di Kecamatan Suka Karya sudah terpasang lampu jalan dimana keberadaannya sangat membantu masyarakat. Untuk itu, saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah mengajak semua pihak mari sama-sama memelihara aset tersebut,” imbuhnya seraya menambahkan semua itu tak lepas atas perjuangan dan kebaikan Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti.(03)

Kemajuan Pariwisata Tanggung Jawab Bersama

MUSI RAWAS- Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti dalam suatu kesempatan mengatakan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan pekerjaan instansi terkait, lintas daerah dan lintas sektoral. Terkait pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Musi Rawas, mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengemukakan secara umum ada lima strategi untuk pengembangan potensi wisata di daerah. 
Kelima strategi tersebut antara lain membangun desa-desa wisata, menggali dan mengemas produk wisata yang akan ditawarkan dengan asumsi satu desa satu produk unggulan. Kemudian, daerah selalu menampilkan potensi dan keunggulan daerah yang setiap tahun menggelar festival tradisional serta menggerakkan pariwisata “Poelang Kampoeng.”
Masih menurut bupati, mencermati perkembangan sektor pariwisata secara nasional dan global, ternyata industri pariwisata tidak dibangun di atas fondasi pariwisata lokal yang memiliki sumberdaya utama, melainkan didasari pada kebutuhan wisatawan manca negara. 
“Ekonomi pariwisata dibingkai untuk merespon permintaan wisman, bukan sebagai stimulus dan antisipasi pengembangan perilaku wisata (tourism behaviour) masyarakat lokal,” terangnya. 
Berkaca dari asumsi itu, dia berpendapat ada dua tantangan strategis yang dihadapi pariwisata daerah dan membutuhkan penanganan serius. Pertama pengembangan infrastruktur pariwisata yang secara riel menjadi kebutuhan wisatawan lokal. 
Fakta membuktikan, penyediaan fasilitas pariwisata lokal seringkali dilakukan tanpa pengetahuan tentang–atau kebutuhan dan permintaan–pasar lokal. Disadari atau tidak, fasilitas pariwisata yang tersedia akan mubazir tanpa adanya wisatawan yang menggunakannya. “Jadi membangun pariwisata daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas dan atraksi semata, tanpa menciptakan pasar wisatawan yang akan mengkonsumsi atraksi,” ujarnya.
Bupati mengakui, sebenarnya Musi Rawas memiliki potensi wisata alam sangat menarik tetapi belum digarap secara optimal. Sebut saja contohnya gua Batu Napallicin di Kecamatan Ulu Rawas, Danau Raya yang luasnya 150 hektar, serta aliran Sungai Rawas yang sangat cocok untuk wisata arung jeram.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah minimnya infrastruktur transportasi dan akomodasi untuk wisatawan. Oleh sebab itu, Musi Rawas akan mengajak kabupaten/kota lain di Sumsel untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata. Permasalahan lain belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial, belum adanya kesatuan tekad antara pusat dan daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah, belum terolahnya objek-objek dan kawasan-kawasan potensial pariwisata. Selanjutnya perencanaan pariwisata yang masih parsial, belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan, belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata, belum tersosialisasinya misi pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya.(03)

Elpiji Meledak di RM Salero Basamo

Lima Warga Terbakar
SAROLANGUN - Warga RT 01 Desa Pulau Pinang, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, dikejutkan dengan suara ledakan tabung gas dari dapur rumah makan (RM) Salero Basamo. Ledakan cukup keras yang diikuti asap sangat tebal itu terjadi pukul 10.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, lima orang yang berada dalam rumah makan Salero Basamo nyaris terpanggang hidup-hidup. Mereka adalah pemilik rumah makan Dalil (52) bersama anaknya Dedi (30) dan Depra Dinata (26), pekerja rumah makan bernama Arif (18), dan Salman (28), teknisi tabung gas elpiji.
Beruntung, kelimanya berhasil dievakuasi warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Chatib Quzwain Sarolangun. Namun, Dalil dan dua anaknya hanya dirawat di RSU Chatib Quzwain Sarolangun. Karena luka bakar ketiga perantauan asal Kerinci tersebut tidak begitu parah. Mereka mengalami luka bakar pada wajah, tangan, dan kaki.
“Lukanya tidak begitu parah, sehingga tidak perlu dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi,” ujar sumber di RSU Chatib Quzwain Sarolangun, yang enggan namanya disebutkan ini. 
Yang parah, kata sumber itu lagi, adalah Arif dan Salman. Karena seluruh tubuh keduanya terbakar. “Makanya kita rujuk ke Jambi. Disana peralatan medisnya lebih lengkap,” katanya. 
Tak hanya melukai Dalil, Dedi, Depra Dinata, Arif, dan Salman sehingga kelimanya harus dirawat intensif di rumah sakit, ledakan juga merusak dapur RM Salero Basamo. Namun, kobaran api akibat ledakan tabung gas elpiji berisi 12,5 kg itu tidak membesar sehingga warga mampu memadamkannya.
Kepada wartawan, Dalil mengungkapkan peristiwa itu terjadi saat mereka sedang mempersiapkan hidangan. Sialnya, di tengah kesibukan itu tiba-tiba tabung gas mengeluarkan bau saat api kompor sedang menyala.
Dalil yang mengetahui adanya kebocoran tabung gas itu langsung mematikan kompor. Dia juga mematikan semua sumber api yang ada di kompor lain. “Usai itu, saya langsung membawa tabung keluar dari dapur. Saya masukan ke dalam WC,” kata Dalil lirih.
Upaya Dalil tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia kemudian menghubungi teknisi Salman, pemilik toko langganannya tempat mengisi ulang tabung gas. “Beberapa menit, Salman datang,” ujar Dalil, sesekali meringis kesakitan.
Sial bagi Salman, saat akan memperbaiki tabung, entah dari mana asalnya api langsung menyambar gas. Suara ledakan pun menggelegar. “Membakar semua benda yang berada di dalam dapur. Baju yang saya pakai ikut terbakar. Dalam kondisi panik, saya berusaha menyiramkan air galon ke dinding. Supaya api tidak membakar rumah,” terangnya. 
Saat kejadian itu, Dalil mengaku pasrah karena sudah tidak sanggup lagi bernafas. “Saya tidak tahu lagi, anak maupun lainnya,” ujar dia. 
Beruntung, warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berdatangan ke rumah makan Salero Basamo untuk memberikan pertolongan. Pemilik rumah makan berserta korban lainnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Chatib Qusuaen Sarolangun. “Saya hanya bisa ucapkan terima kasih sama warga,” pungkasnya.(net)