Warga Minta PLTMH Segera Terwujud

MURATARA- Warga Kecamatan Ulu Rawas berharap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang direncanakan akan dibangun segera terealisasi. “Kami pernah mendengar isu bahwa Pemkab Mura akan membangun pembangkit listrik tetapi hingga saat ini belum juga terealisasi,” kata Rizal, warga Desa Kuto Tanjung, Kamis (8/4).
Diakuinya, sudah sejak lama warga menginginkan perhatian pemerintah agar dapat mengaliri listrik di wilayahnya. Karena sudah sejak lama mereka merasa tertinggal dari daerah lain. 
Selain pembangunan listrik warga juga mengharapkan agar pemerintah meningkatkan jalan menuju desa mereka yang selama ini jika musim penghujan sulit dilalui kendaraan. Karena jalan di sana berupa lumpur.
Sebelumnya, Kadistamben Kabupaten Mura, Zainal Ariffin melalui Kasi Kelistrikan, Alfirmansyah menuturkan, pihaknya pernah mengajukan program PLTMH ke pusat agar dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN). 
Pembangunan PLTMH ini untuk memanfaatkan potensi aliran sungai yang ada di Kabupaten Mura, khususnya daerah-daerah yang sulit dibangun jaringan listrik.
“Tahap awal ini daerah yang sulit dibangun jaringan listrik, yakni Kecamatan Ulu Rawas karena selain jarak tempuh cukup jauh hingga sulit terjangkau dengan topografi berbukit. Selain itu daerah ini banyak memiliki sungai kecil yang cocok dibangun PLTMH,” jelas Alfirmansyah. 
Dilanjutkan Alfirmansyah, daerah itu didukung potensi aliran sungai di Ulu Rawas yang memang pernah dilakukan studi potensi dan kelayakan, diantaranya Sungai Krali, Sungai Ampar, dan Sungai Jamba (Desa Koto Tanjung). “Jika tiga potensi aliran sungai dibangun PLTMH maka di Kecamatan Ulu Rawas dapat teraliri listrik,” jelasnya.
Untuk studi mengenai potensi pembangkit PLTMH, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Besar Teknologi Energy (BBTE) melalui Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dengan hasil studi ke-3 potensi aliran suangi tersebut baik untuk dibangun PLTMH. “Studi ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan program ke pusat dan dimasukan kedalam APBN dan direalisasi atau disetujui pemerintah pusat pada 2009 lalu,” katanya.(11)