Penyelesaian Sengketa Lahan di SP 5 Dipertanyakan

 
KARANGDAPO - Ketua LSM FKBPD, Firdaus mengharapkan pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dapat segera menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat SP5 Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo dengan pihak PT PP London Sumatera( Lonsum). Sebab, berdasarkan Peta BPN, lahan inti perkebunanan sawit milik PT Lonsum, di Blok 189 masuk dalam wilayah Desa Bina Karya. Dikatakan Firdaus, lahan tersebut seharusnya menjadi lahan plasma masyarakat Desa Bina Karya. Karena berdasarkan penyerahan data tahun 1995 sekitar 850 KK, namun hingga saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. 

Selain itu Firdaus berharap, pemerintah lebih memihak kepada rakyat jangan hanya sekedar membuat janji palsu. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan bukti bukan janji. 

Firdaus Menambahkan, beberapa waktu lalu pencemaran akibat limbah sawit yang ada di lokasi Bukit Hijau, sudah diambil sampelnya untuk diteliti di Laboratorium. Pengambilan sampel air limbah dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Mura dipimpin ketua Hj Srie Hernalini Mita Utama, Sabtu (23/5) saat meninjau lokasi pembuangan limbah perusahaan PT PP Lonsum di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir. 
Peninjauan lokasi tersebut menindaklanjuti keluhan Alamsyah, warga yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan limbah di Desa Beringin Makmur II. Limbah tersebut belakangan disinyalir mengandung zat yang dapat membahayakan masyarakat. 

Saat melakukan peninjauan, Anggota DPRD Mura membawa sampel air yang diduga sudah tercemar limbah sawit untuk diteliti. Limbah tersebut rencananya akan dibawa ke laboratorium Universitas Indonesia(UI), guna mengecek kebenaran bahwa air sample itu mengandung zat berbahaya atau tidak. Hasil investigasi anggota dewan, juga menemukan beberapa tanaman mati dan lingkungan yang tercemari sudah tidak layak ditempati atau dihuni.

Sementara manager Bukit Hijau Estate, Sari kepada kontributor koran ini mengatakan, permasalahan limbah sawit tersebut saat ini sudah terselesaikan. Menurutnya, beberapa waktu lalu pihak perusahaan sudah ada kesepakatan dan perundingan dengan pihak H Yakin dan Aalmsyah, warga atau pemilik lahan di sekitar lokasi limbah.(K-1)

PT.SM II Perbaiki Jalan Belani

RAWAS ILIR- Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi, PT Serelaya Merangin (PT.SM) II, saat ini tengah memperbaiki jalan menuju Desa Belani. Tujuannya untuk mengangkut hasil produksi mereka dengan menggunakan mobil tangki. Adapun rutenya yakni dari Desa Belani menuju Desa Bingin Teluk melewati Kecamatan Muara Lakitan dan terakhir Jane Camp tempat penampungan.

Setelah dari Jane Camp, minyak mentah ini dibawa ke Sungai Gerong untuk diolah lebih lanjut. Hasil produksinya saat ini telah mencapai kurang lebih 700 barel per hari.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Belani, Ihsan, dengan adanya pengolahan minyak ini bisa membuat perekonomian masyarakat terbantu. Selain itu juga, membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal sehingga bisa menambah pendapatan bagi desa maupun pemerintah.(K-1)

Ratusan Hektar Sawah Belum Dimanfaatkan Maksimal

RAWAS ILIR- Ratusan Hektar sawah di Desa Bimi Makmur I dan Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir belum dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Menurut warga tidak maksimalnya pegelolaan sawah tersebut diakibatkan tidak berfungsinya irigasi yang ada. 
Selain itu menurut warga, penyuluhan dari KUPT Dinas Pertanian hingga sekarang masih dirasa kurang. 

Semestinya pemerintah kabupaten menugaskan Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan masalah pertanian kepada warga masyarakat melalui pemerintah desa maupun kelurahan.”Syanag sekali sawah-sawah yang ada di Desa Bumi Makmur I dan Kelurahan Bingin Teluk ini tidak dimanfaatkan. Apabila sawah-sawah ini bisa dimanfaatkan atau dikelolah warga, bisa menambah pendapatan dan mengurangi pengangguran. Lagi pula bisa mensejahterakan ekonomi rakyat,”kata Henri warga Kecamatan Rawas Ilir. 

Selain itu dikatakannya, dengan dimanfaatkannya sawah secara maksimal, harga beras bisa lebih murah. Kedepan pemerintah harus memperhatikan hal-hal positif yang menyangkut kepentingan masyarakat. ”Warga berharap pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) untuk melancarkan segala kegiatan. Mulai dari pembibitan hingga pemasrannya,”kata Hendri. (K-1).

Honor Perangkat Desa Sudah Dicairkan

RAWAS ILIR- Seluruh perangkat desa Beringin Makmur I mulai dari dari Kepala Desa (Kades) hingga hingga ketua BPD dan anggotanya mulai bisa tersenyum. Ini menyusul telah dicairkannya honor yang sudah empat bulan terakhir belum dibagikan. Honor berasal dari Anggaran Dana Daerah (ADD) tahap I ini sudah dicairkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas beberapa hari yang lalu.

Kades Beringin Makmur I melalui bendahara Desa, Haikal Ledi, kepada kontributor koran ini menjelaskan total dana ADD tahap I untuk Desa Bingin Makmur I sebesar Rp 28.800.000. Masing-masing untuk Belanja langsung atau honor tim pelaksana ADD Rp 2.400.000, belanja tidak langsung atau TPAD perangkat desa Rp 14.200.000, operasional BPD Rp 12.200.000. 
Dijelaskannya, pencairan dana untuk Desa Beringin Makmur I diambil Senin (24/5). Saat ini tunjanngan tersebut seluruhnya sudah diserahkan pada perangkat desa yang berhak menerimanya. (K-1)  

Truk Sawit PT Lonsum Disandera Puluhan Warga

KARANG DAPO–Sekitar 40 warga SP5 Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo, Senin (24/5) menghadang truk pengangkut sawit dari lahan Blok 189 milik PT Lonsum.
Alasan warga karena berdasarkan PETA Transmigrasi dan PETA BPN, lahan inti Lonsum di Blok 189 tersebut masuk dalam wilayah Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo.
Untungnya aksi penghadangan truk tersebut sempat diketahui petugas kemanan Polsek Karangdapo dan berhasil digagalkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, truk bermuatan 1,5 ton sawit yang rencanannya akan dikuasai masyarakat tersebut diamankan di Mapolsek Karang Dapo.
Informasi didapat koran ini, pencegatan truk tersebut terpaksa dilakukan warga karena laporan sengketa lahan Blok 189 yang disampikan warga ke Camat, Bupati hingga Gubernur hingga saat ini belum ada realisasinya. Lahan tersebut seharusnya menjadi plasma masyarakat berdasarkan data pada tahun 1995, sebanyak 850 KK.
Namun hingga saat ini lahan tersebut belum diserahkan dan menjadi sengketa. Selanjutnya ada kesepakatan antara masyarakat dan pihak Lonsum sama-sama tidak memanen buah sawit. Namun kenyataanya, Senin (24/5) pihak PT PP Lonsum melakukan pemanenan lahan, sehingga masyarakat merasa kesal dan melakukan penghadangan.
Kapolres Mura AKBP Imam S melalui Kapolsek Karang Dapo Iptu Edi Putra Jaya ketika dikonfirmasi memberankan adanya pencegatan truk sawit tersebut. Namun diakuinya kondisi dilapangan sudah kondusif setelah dilakukan pendekatan kepada masyarakat oleh aparat kepolisian. "Sawit yang tadinya akan diambil alih oleh masyarakat saat ini sudah kami amankan di Mapolsek," ucapnya. (03/K-1)

Truk Sawit PT Lonsum Disandra Puluhan Warga

KARANG DAPO- Sekitar 40 warga SP5 Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo, Senin (24/5) menghadang truk pengangkut sawit dari lahan Blok 189 milik PT Lonsum. 
Alasan warga karena berdasarkan PETA Transmigrasi dan PETA BPN, lahan inti Lonsum di Blok 189 tersebut masuk dalam wilayah Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo. 

Untungnya aksi penghadangan truk tersebut sempat diketahui petugas kemanan Polsek Karangdapo dan berhasil digagalkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, truk bermuatan 1,5 ton sawit yang rencanannya akan dikuasai masyarakat tersebut diamankan di Mapolsek Karang Dapo. 

Informasi didapat koran ini, pencegatan truk tersebut terpaksa dilakukan warga karena laporan sengketa lahan Blok 189 yang disampikan warga ke Camat, Bupati hingga Gubernur hingga saat ini belum ada realisasinya. Lahan tersebut seharusnya menjadi plasma masyarakat berdasarkan data pada tahun 1995, sebanyak 850 KK. 
Namun hingga saat ini lahan tersebut belum diserahkan dan menjadi sengketa. Selanjutnya ada kesepakatan antara masyarakat dan pihak Lonsum sama-sama tidak memanen buah sawit. Namun kenyataanya, Senin (24/5) pihak PT PP Lonsum melakukan pemanenan lahan, sehingga masyarakat merasa kesal dan melakukan penghadangan.  

Kapolres Mura AKBP Imam S melalui Kapolsek Karang Dapo Iptu Edi Putra Jaya ketika dikonfirmasi memberankan adanya pencegatan truk sawit tersebut. Namun diakuinya kondisi dilapangan sudah kondusif setelah dilakukan pendekatan kepada masyarakat oleh aparat kepolisian. “Sawit yang tadinya akan diambil alih oleh masyarakat saat ini sudah kami amankan di Mapolsek,”ucapnya. (03/K-1)

DPR Tuding Pemerintah Ambangkan Moratorium

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menuding pemerintah masih belum punya sikap yang jelas dalam hal moratorium pemekaran wilayah. Menurut Ganjar, pemerintah terus gembar-gembor soal moratorium, namun secara legal formal PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah masih diberlakukan.

“Yang tidak jelas itu adalah sikap pemerintah. Apa teori moratorium yang disampaikan? Sebenarnya kalau moratorium sederhana. Rubah aja PP-nya kan selesai,” kata Ganjar usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Sodjuangan Situmorang di Senayan Jakarta (24/5).

Menurut politisi PDIP ini, persoalan moratorium jadi mengganjal dikarenakan perundang-undangan yang memungkinkan pemekaran masih berlaku. Ganjar menegaskan, sebenarnya pemerintah dapat mensiasatinya dengan memperketat syarat-syarat pemekaran. “Revisi saja PP-nya, (syaratnya) diperketat, otomatis akan moratorium,” cetusnya.

Namun Ganjar menyayangkan, karena pemerintah masih memberlakukan aturan tentang tata cara pemekaran wilayah yang longgar, maka moratorium sulit dihentikan. Disebutkannya, DPR sampai saat ini sudah menerima usulan-usulan pemekaran wilayah dan masih terus memprosesnya. “Sampai saat ini ada 33 bakal calon daerah baru yang diproses DPR,” lanjutnya.

Meski demikian Ganjar juga menegaskan, bakal calon daerah baru yang tidak memenuhi persyaratan tetap akan dikembalikan.

Sementara dari RDP Komisi II dengan Dirjen Otda dihasilkan beberapa kesimpulan, antara lain DPR meminta Kemendagri agar segera menyerahkan laporan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) yang secara eksplisit menyebut nama daerah otonom pada 30 Juni mendatang.

Di samping itu, DPR juga memminta Kemendagri untuk segera menyempurnakan kriteria dan persyaratan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang selanjutnya diatur secara detil dalam revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, yang dikaitkan dengan revisi UU 33 Nomor 2004 Tentang Perimbangan Keeuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Terakhir, grand design daerah otonom baru yang akan dibuat diharapkan dapat menjadi acuan penataan daerah di Indonesia untuk jangka panjang dengan memerhatikan keunikan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. (jawa pos)

Sampel Air Limbah Sawit Dikirim ke UI

 
RAWAS ILIR- Anggota DPRD Kabupaten Mura dipimpin ketua Hj Srie Hernalini Mita Utama, Sabtu (23/5) meninjau lokasi pembuangan limbah perusahaan PT PP Lonsum di Desa Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir. Peninjauan lokasi tersebut menindaklanjuti keluhan Alamsyah masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pembuangan limbah di Desa Beringin Makmur 2. Limbah tersebut belakangan disinyalir mengandung zat yang dapat membahayakan masyarakat. 

Berdasarkan hasil peninjauan, anggota DPRD Mura membawa sampel air yang diduga sudah tercemar limbah sawit. Limbah tersebut rencananya akan dibawa ke laboratorium Universitas Indonesia, mengecek kebenarannya. Hasil investigasi dewan kemarin, juga menemukan beberapa tanaman mati dan lingkungan yang tercemari sudah tidak layak ditempati atau dihuni.

Ketua LSM FKBPD, Firdaus yang ikut serta ke lokasi bersama anggota DPRD mengatakan, lokasi pembuangan limbah sawit milik PT PP Lonsum memamg bermasalah karena diduga mencemari lingkungan. Dikatakannya, kedepan jika terbukti mencemari lingkungan, tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan ditup sementara pengoprasiannya. Firdaus berharap pemerintah dapat memperhatian secara serius permasalahan limbah yang saat ini sangat meresahkan warga disekitar lokasi. Jika tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, Firdaus mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke pihak Provinsi dan pusat. 

Sementara manager Bukit Hijau Estate, Sari kepada kontributor koran ini mengatakan, permasalahan limbah sawit tersebut sudah terselesaikan. Menurutnya beberapa waktu lalu pihak perusahaan sudah ada kesepakatan dan perundingan dengan pihak H Yakin atau Alamsyah warga disekitar lokasi limbah. 

Terpisah Ketua DPRD Mura, Hj Srie Hernalini Mita Utama mengimbau kepada seluruh masyarakat jika ada permasalahan dapat langsung melapor ke DPRD Mura. Karena kata dia, dewan merupakan wakil rakyat yang siap membela dan memperjuangkan hak rakyat.(K-1)

Penambangan Pasir Mengurangi Angka Pengangguran

RAWAS ILIR- Keberadaan penambang pasar yang ada di ibukota Kecamatan Rawas Ilir sudah membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran. Bahkan dalam satu hari, rata-rata penambang yang ada saat ini berpenghasilan Rp 70 ribu. 

Namun kendalannya, penghasilan penambang tersebut tidak rutin karena dalam satu minggu hanya bisa menambang 4 kali. Sedangkan alat untuk menambang pasir itu sendiri menggunakan kapal Tongkang Kayu dengan mesin penyedot. ”Kemudian untuk membongkarnya menggunakan tenaga para buruh,”kata Bastari salah seorang pemilik tambang di Kecamatan Rawas Ilir. 

Bustari berharap kedepan pemerintah dapat lebih memperhatikan usaha yang ia kelolah sat ini. Sebab menurutnya secara tidak langsung usaha yang dilakoninya saat ini demi kepentingan masyarakat.(K-1)

Hendra Gunawan Tutup Turnamen Volly

RAWAS ILIR- Calon Wakil Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan, Minggu (16/5) menutup kegiatan Turnamen Volly Ridwan Cup dan Festival Penyanyi Dangdut se Kecamatan Rawas Ilir. Kegiatan tersebut dimulai Selasa (11/5) dengan memperebutkan total hadiah belasan juta rupiah. Dalam penutupan kegiatan kemarin, Hendra Gunawan disambut ribuan massa pendukung di lapangan Volly Desa Beringin Makmur I dihadiri Camat, dan seluruh kepala desa se Kecamatan Rawas Ilir, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Kegiatan dimulai dengan sambutan ketua pelaksana kegian Heriadi sekaligus ketua Partai Golkar Kecamatan Rawas Ilir. Dikataknnya kegiatan Turnamen Volly dan Festival Penyanyi Dangdut tersebut atas prakarsa seluruh Parpol pendukung dan pengusung pasangan Cabup H Ridwan Mukti dan Cawabup Hendra Gunawan. Seluruh dana kegiatan berasal dari swadaya Parpol pendukung dan pengusung di Kecamatan Rawas Ilir, bantuan dari ketua DPD partai Kabupaten Mura serta bantuan dari Cabup Ridwan Mukti dan Cawabup Hendra Gunawan. Turnamen tersebut diikuti beberapa club dari empat kecamatan yakni Rawas Ilir, Karangdapo, Nibung dan Muara Lakitan. 

Imron Top Imam perwakilan tokoh masyarakat dalam sambutannya mengatakan, meminta kepada Hendra Gunawan apabila terpilih menjadi Cawabup Kabupaten Mura dapat memegang amanah yang diberikan rakyat. Selain itu ia diminta untuk tidak menghianati suara rakyat yang mendukungnya.

Calon Wakil Bupati Mura nomor urut 2, Hendra dalam kesempatan itu mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama partai pendukung dan pengusung yang telah membantu terlaksannya Turnamen Volly Ridwan Mukti Cup dan lomba nyanyi dangdut. 

Sekedar informasi dalam Turnamen Volly tersebut, Juara I putra diraih tim volly Kecamatan Nibung, jura II PT Gorby Batu Bara, jura III PT PP Lonsum dan juara IV tim Jagwar SP 10 Nibung. Untuk Putri, tampil sebagai juara pertama tim Garuda Sirin Rawas Ilir, Juara II tim Beringin Makmur 1.C, juara III tim Jagwar SP 10 Nibung dan juara IV tim SMA Bingin Teluk. Total hadian yang diperebutkan senilai Rp 17 juta. Selanjutnya untuk festival Penyanyi dangdut juara I Putra diraih Ritson, juara II Somat, juara III Yadi dan juara IV Arlis. Untuk putri juara I diraih Pera, juara II Silvana, juara III Elita dan IV diraih Wati.(K-1)

Jalan Karangdapo -Rawas Ilir Sudah Diperbaiki

 
RAWAS ILIR- Kerusakan jalan penghubung anatar kecamatan Karangdapo dengan Rawas Ilir saat ini mulai diperbaiki. Saat ini dilokasi jalan tersebut sudah disiapkan tiga unit alat berat yakni Beko, Denapac dan Greder serta satu unit Dump Truk untuk membantu kelancaran pengiriman bahan matrial. 

Dari pantauan dilapangan, kondisi jalan di Desa Biaro masih agak rusak, dikerenakan kondisi aspal yang pecah. Kemudian dari Desa Alai ke Desa Mandi Angin sedang dalam proses perbaikan. Sedangkan kondisi di dalam Desa Mandi Angin hingga ke Hilir desa belum dikerjakan dan kemungkinan perbaikan akan dimulai 2-3 hari kedepan. 

Perbaikan jalan mengunakan alat berat tersebut hanya dilakukan penggusuran jalan yang rusak dan tidak ada penimbunan. Dengan adanya perbaikan ini, warga desa setempat mulai merasa senang. “Saat ini jalan penghubung Kecamatan Karangdapo-Rawas Ilir mulai diperbaiki. Upaya ini membuat masyarakat desa senang,”ucap Andri salah seorang warga Kecamatan Rawas Ilir.(K-1)

FOTO LEPAS

foto : santoso/linggau pos 

ISTIRAHAT : Seorang pelajar SMP terlihat beristirahat melepas lelah di bangunan yang dipersiapkan untuk Kantor DPRD Kabupaten Muratara. Foto diabadikan beberapa waktu lalu.

Warga Mandi Angin Belum Puas Dengan Perbaikan Jalan

 
RAWAS ILIR- Warga Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir merasa kecewa terhadap terhadap perbaiki jalan dari Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo sampai ke Desa Aringin, Kecamatan Rawas Ilir. Pasalnya, perbaikan jalan yang dilakukan PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk hanya dilakukan di tengah Desa Mandi Angin saja, sedangkan jalan di bagian Hulu dan Hilir desa tidak diperbaiki. 

“Memang jalan desa yang rusak sudah diperbaiki, tapi hanya di tengah desa saja yang diperbaiki dengan alat berat. Sementara yang ada di hulu dan hilir desa masih rusak parah,” ungkap Taufik, salah seorang warga Mandi Angin, kepada wartawan koran ini, Kamis (13/5). 

Seharusnya kata Taufik, dalam perbaiki jalan tidak tebang pilih, karena jalan rusak di Desa Madi Angin juga sering dilewati kendaraan. “Masyarakat sangat berterima kasih karena PT Lonsum sudah berniat baik dengan memperbaiki jalan yang rusak, tapi kalau bisa tidak hanya di tengah desa saja,”imbuhnya. 

Sebelumnya Kepala Desa (Kades) Mandi Angin, Holidi mengakui adanya kekecewaan warga desanya. Bahkan ia juga merasa kecewa terhadap program perbaikan jalan tidak sampai ke desanya. 

Ditambahkan Holidi, seharusnya perbaikan jalan sampai ke desanya. Sebab, Desa Mandi Angin merupakan penghubung Kecamatan Karang Dapo dan Rawas Ilir. Dengan adanya ketidakadilan dalam perbaikan jalan tersebut Holidi merasa Desa Mandi Angin seperti desa tertinggal atau terisolir. “Saya mewakili masyarakat Mandi Angin berharap jangan tebang pilih memperbaiki jalan rusak,”.(K-1)

Alwi : Proyek PNPM-MP Harus Mengacu Azas Manfaat

RUPIT- Pembangunan pembangunan proyek fisik menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) harus mengacu kepada azas manfaat. Apalagi proyek fisik PNPM-MP pelaksanaanya dikerjakan langsung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) berdasarkan usul dari masyarakat. Demikian dikatakan Camat Rupit, Alwi Roham kepada wartawan koran ini, Sabtu (8/5) lalu. “Karena penerima manfaat adalah masyarakat, jadi saat pembangunan harus melihat dari azas manfaatnya,”kata Alwi Rohim. 

Dikatakan Alwi, untuk pembangunan WC dan sumur di Desa Batu Gajah yang sempat dipermasalahkan beberapa oknum masyarakat secara RAB tidak menyalahi aturan. Namun dari sisi manfaatnya sumur yang dibangun kurang memperhatikan azas manfaat. “Seharusnya masyarakat lebih tahu akan kondisi di lapangan. Seperti proses pembuatan sumur, kedalamannya semestinya disesuaikan, dan tidak mengalami kekeringan saat musim kemarau. Memang dalam RAP tidak disebutkan kedalaman, yang penting saat digali ada air. Tetapi kalau sumur itu dibuat saat musim hujan, galian satu meter sudah ada airnya, apalagi kondisi saat pembuatan sumur itu banjir,”jelasnya. 

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan proyek fisik dikerjakan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM), menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2009 yang telah selesai dikerjakan terkesan asal-asalan, sehingga hasil pembangunan itu belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat penerima manfaat. Proyek PNPM-MP yang dimaksud salah satunya pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) 12 unit di Desa Batu Gajah. 

Terhadap permasalahan itu, Ketua Fasilisator PNPM-MP Kabupaten Musi Rawas, Habib membantahnya. Menurutnya tim yang terjun dalam verifikasi proyek mengatakan semua MCK telah dikerjakan sesuai dengan RAB. “Ada sebagian orang yang mengatasnamakan Masyarakat Muara Rupit yang ingin merusak nama PNPM-MP saja padahal tidak tahu dengan jelas apa yang dikerjakan“ungkap Habib beberapa waktu lalu, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau. 

Menurut Habib proyek fisik yang ada di tiga desa tersebut dikerjakan sesuai dengan RAB dan tidak asal-asalan. Seperti proyek pembuatan sumur dengan kedalamannya 1,5 meter dikerjakan pada saat musim hujan. Sehingga pada musim kemarau sumur menjadi kering, itu merupakan tugas dari masyarakat untuk melakukan pemeliharaan.(03)

Keberadaan Dump Truk Kurangi Penghasilan Buruh

RAWAS ILIR- Sejumlah buruh bongkar sawit mengaku pendapatannya berkurang sejak adanya mobil Dump Truk. Keluhan ini disampaikan para buruh melalui ketua SPSI Kabupaten Mura Amri Sudarsono saat bertemu dengan Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti di Posko SPSI Bukit Hijau Desa Bingin Teluk, Selasa (11/5). 

Mendengar keluhan yang disampaikan Bupati megaku sangat terharu atas kondisi yang disampaikan para buruh bongkar sawit tersebut. Ia berjanji akan memfasilitasi empat pertemuan antara SPSI dengan pihak PT Lonsum untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar buruh bongkar muat sawit tidak merasa dirugikan. Rencananya pertemuan tersebut akan dilakukan pekan depan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati. 

Selain itu Bupati menergetkan, kedepan pendapatan para buruh akan ditingkatkan dalam setiap tahunannya. Kemudian Bupati berjanji akan menganggarkan dana untuk para buruh dalam pembinaan dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar para buruh harian bongkar sawit mempunyai keahlian dan keterampilan sebagai bekal hidup.(K-1)

FOTO LEPAS

foto : santoso/linggau pos

PELAYANAN : Gedung RSUD Rupit yang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Rupit dan sekitarnya. Foto diabadikan Sabtu (8/5).

Bupati Buka Turnamen Volly Se-Kecamatan Rawas Ilir

 
RAWAS ILIR- Kegiatan Turnamen Volly Ridwan Cup dan Festival penyanyi dangdut se Kecamatan Rawas Ilir, Selasa (11/5) dibuka Bupati Mura Ridwan Mukti. Acara tersebut dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WIB disambut dengan tarian pisau asli Kesenian Dearh Rawas Ilir. Untuk lokasi pelaksanaan Turnamen Voly dipusatkan di Desa Beringin Makmur I, sedangkan Festival penyanyi dangdut diadakan di Gudang Balai Bersama Kelurahan Bingin Teluk. 

Pembukaan turnamen kemarin diawali dengan laporan panitia pelaksana, Devi Arianto yang juga ketua PAC PDI-P Rawas Ilir kepada Bupati Mura H Ridwan Mukti. Kemudian dilanjuti sambutan masyarakat H.Asnawi usman, Imron H.Hakidan. acara tersebut juga dihadiri Ketua DPC PDI-P Kabupaten Mura Soni, Anggota DPRD Provinsi Darmadi Jufri, Camat Rawas Ilir, para Kades, koalisi partai, pimpinan partai Golkar Kecamatan Rawas Ilir Heriadi dari Demokrat Juli Armadi. 

Pembukaan Turnamen Voly kemarin disambut antusias ratusan warga. Bupati Mura Ridwan Mukti dalam kesempatan itu menyampaikan, komitmennya melanjutkan perjuangan Kabupaten Mura menjadi Kabupaten Mura Darusalam. Selain itu dia juga berjanji akan mewujudkan Mura sebagai kabupaten terhebat di Sumsel. 
Kemudian bupati mengajak seluruh masyarakat Rawas Ilir dapat memilih bupati yang bisa mengambil dana anggaran pusat. Dikatakannya sebelum di kepemimpinannya, PAD hanya mencapai Rp 300 Milyar. Selanjutnya semenjak kepemimpinannya PAD dapat mencapai Rp 1,2 triliun.(K-1)

SKPJ Mantan Kasek SMAN Bingin Teluk Dipertanyakan

 
RAWAS ILIR- Dewan Komite SMA Negeri Bingin Teluk mengaku belum menerima Surat Keterangan Pertangungjawaban (SKPJ) tahun 2009, mantan Kepala Sekolah (Kasek), Slamet. Dan hingga saat ini laporan keuangan program sekolah gratis di lembaga pendidikan itu belum jelas.

“Selama ini kami belum menerima SKPJ dari Kepala Sekolah Bingin Teluk Slamet, sampai kepemimpinannya berakhir,”ungkap Ketua Dewan Komite SMA Negeri Bingin Teluk, Haki, didampingi anggotanya H Gunadi kepada kontributor koran ini, Senin (10/5). 

Dikatakan Haki, selama SMA Negeri Bingin Teluk dipimpin Slamet, hanya ada satu kali pertemuan Dewan Komite, yaitu tahun 2008. Setelah itu tidak ada sama sekali pertemuan yang melibatkan Dewan Komite. “Sebagai Ketua Dewan Komite seharus mengetahui uang masuk dan keluar. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai keuangan sekolah tersebut. Karena anggaran dana APBD itu cukup besar, Rp 80 ribu/ siswa, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel dan APBD Kabupaten Mura,”jelasnya. 

Ditambahkan Haki, saat ini jumlah siswa SMA Negeri Bingin Teluk 425 orang. Setiap siswa menerima Rp 40 ribu, bersumber dari APBD Provinsi Sumsel. Dan Rp 40 ribu/siswa dari anggaran APBD Kabupaten Mura. Untuk APBD Provinsi Sumsel, menurut Sofyanto selaku bendahara SMA Negeri Bingin Teluk, SKPJ sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura. Bahkan dirinya mengaku sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat terkait masalah APBD Provinsi Sumsel. 

Kepala Sekolah SMA Negeri Bingin Teluk, Widada, hingga berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi. Saat kontributor koran ini datang ke SMA Negeri Bingin Teluk, yang bersangkutan sedang berada di Kota Lubuklinggau.(K-1)

FOTO LEPAS

foto : santoso/linggau pos
SIAPKAN : Sebuah bangunan di areal perkantoran Camat Rupit dipersiapkan untuk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat jika terbentuk Kabupaten Muratara. Foto diabadikan Sabtu (8/5).

Balita Bocor Jantung Butuh Uluran Tangan

 
RAWAS ULU- Seorang Balita, Amiria (3), buah hati pasangan Joni dan Adis sangat memerlukan bantuan dari para dermawan. Sebab bayi dibawah lima tahun (Balita) yang tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Mura itu, mengalami bocor jantung hingga tidak bisa berjalan meski usianya terus bertambah. 

Sebelumnya, Balita itu berkat bantuan Camat Rawas Ulu, Y Mori mendapatkan perawatan di RSUD dr Sobirin. Tetapi tidak bisa ditangani hingga dirujuk ke RSUD dr Moch Husein Palembang. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis maka Amiria mesti dirawat di RS Jantung Harapan Kita Jakarta guna menjalani operasi. 

Namun, masalahnya orang tua Amiria yang hanya berprofesi buruh dan ibunya sebagai tukang cuci ini, tidak memiliki biaya pengobatan yang diperkirakan cukup besar. Sehingga saat ini Amiria merupakan anak bungsu dari dua bersaudara ini berada di rumah untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Karena orang tuannya tidak memiliki biaya pengobatan diperkirakan cukup besar. 

“Sebelumnya saya didatangi orang tua Amiria yang mengeluhkan anaknya sudah besar umur tiga tahun tapi tidak bisa berjalan normal layaknya Balita seumuran. Ia mengeluhkan kepada saya tentang kondisi anaknya tersebut hingga saya berinisiatif membantu dengan menggunakan jasa Askeskin agar orang tuanya berobat ke Puskesmas dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr Sobirin,” kata Camat Rawas Ulu, Y Mori kepada koran ini, Senin (10/5).

Setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr Sobirin tersebut, ternyata diketahui anaknya itu mengalami kebocoran jantung. “Hingga pada April 2010 lalu, anak tersebut dibawa ke Palembang untuk mendapatkan pengobatan tetapi disarankan ke RS Jantung Harapan Kita karena kondisinya sudah memprihatinkan. Kami dari kecamatan hanya bisa membantu sebatas pengobatan di RSU Moch Husein kalau untuk ke Jakarta itu memerlukan dana yang besar, tapi kita akan berusaha untuk mencari dana dari para donator,”jelasnya.(01)

Pelajar SD Tewas Dipatuk Ular Kobra

RAWAS ILIR- Naas dialami Pika (13) warga Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas. Pasalnya pelajar kelas VI Sekolah Dasar (SD) tersebut tewas setelah jari tangannya dipatuk ular diduga jenis kobra. Peristiwa itu terjadi Sabtu (8/5) sekitar pukul 05.00 WIB ketika Pika mencari ikan di sawah tidak jauh dari rumahnya. 

Data dihimpun wartawan koran ini menyebutkan kronologis kejadian bermula ketika korban bersama temannya berangkat ke sawah berniat mencari ikan. Setelah tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP), seperti biasanya korban langsung mencari lubang dalam tanah yang dimungkinkan sebagai tempat persembunyian ikan. Setelah beberapa jam berada di sawah, korban memasukan tangannya ke dalam lubang, lalu seekor ular jenis kobra mematuk jari tangannya. 

Melihat kejadian tersebut, teman korban langsung meminta bantuan kepada pihak keluarga dan warga sekitar dan membawa Pika ke Puskesmas Bingin Teluk. Karena hari menjelang malam, Puskesmas yang dituju telah tutup sehingga pihak keluarga membawa Pika ke rumah salah seorang Mantri di Kelurahan Bingin Teluk. Kendati pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pertolongan, namun Tuhan berkehendak lain. Setelah diperiksa Mantri, anak keempat dari lima bersaudara buah hati pasangan Nasir dan Naim sudah itu tidak bernyawa lagi. 

Kepala Desa Tanjung Raja, Susilawati ketika dikonfirmasi wartawan koran ini membenarkan adanya kejadian tersebut. Dikatakannya korban tewas akbiat dipatuk ular diduga jenis kobra saat mencari ikan bersama teman-temannya.(K-1)

FOTO LEPAS

foto : santoso/linggau pos
GANGGU : Beberapa ekor kerbau milik masyarakat berkeliaran di Jalinsum Kecamatan Karang Jaya-Rupit mengganggu kendaran yang melintas. Foto diabdikan Sabtu (8/5). 

Kantor Camat Rupit Perlu Direnovasi

MUARA RUPIT- Beberapa bangunan pemerintah di Kabupaten Musi Rawas saat ini kondisinya masih ada yang memprihatinkan dan tidak layak untuk digunakan. Salah satunya bangunan Kantor Kecamatan Muara Rupit. 

Pantauan koran ini, Sabtu (8/5) beberapa ruang pelayanan dikantor tersebit terlihat kurang memadai. Soalnya ruangan tersebut tidak layak untuk dipakai, mengingat pada musim hujan sering mengalami kebocoran. Bahkan ada ruangan terlihat mulai usang dimakan usia. 

Bangunan tersebut merupakan bangunan yang sejak lama didirikan dan hingga kini masih belum mendapatkan perhatian. Baik renovasi ataupun pembangunan demi kelancaran pelayanan kepada masyarkat. Beberapa kamar mandi dalam bangunan tersebut juga terlihat sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan beberapa pintu yang sudah rusak. 

Camat Muara Rupit Alwi Roham ditemui diruang kerjanya mengaku sudah mengajukan rencana perehapan beberapa ruangan kantornya. “Saya sudah mengajukan perehapan bangunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mura pada APBD-P. Dan sampai saat ini kami masih menunggu” jelasnya. 

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur Pemerintah Kecamatan disemua daerah di Kabupaten Musi Rawas memang belum merata. Dari investigasi dilapangan, masih banyak dijumpai bangunan yang usang dan tidak memadai di beberapa kecamatan diwilayah Kabupaten Mura. Beberapa masyarakat berharap Pemkab Mura bisa dengan cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut agar proses kegiatan Pemerintahan Kecamatan akan lebih baik dan maksimal.(mg02)

Pengerjaan Proyek PNPM-MP Sesuai RAB

MUARA RUPIT – Adanya tudingan pelaksanaan pembangunan proyek fisik dikerjakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2009 di tiga desa dalam wilayah Kecamatan Rupit, diduga tidak sesuai dengan Bapuk mendapat bantahan dari Ketua Fasilisator PNPM-MP Kabupaten Musi Rawas, Habib. Menurutnya tim yang terjun dalam verifikasi proyek mengatakan semua MCK telah dikerjakan sesuai dengan RAB. “Ada sebagian orang yang mengatasnamakan Masyarakat Muara Rupit yang ingin merusak nama PNPM-MP saja padahal tidak tahu dengan jelas apa yang dikerjakan“ungkap Habib, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau, Kamis (6/5). 

Menurut Habib proyek fisik yang ada di tiga desa tersebut dikerjakan sesuai dengan RAB dan tidak asal-asalan. Seperti proyek pembuatan sumur dengan kedalamannya 1,5 meter dikerjakan pada saat musim hujan. Sehingga pada musim kemarau sumur menjadi kering, itu merupakan tugas dari masyarakat untuk melakukan pemeliharaan. 

Habib menambahkan masyarakat Muara Rupit harus ikut berperan menjaga dan memelihara pembangunan infrastruktur desa yang telah selesai dibangun.”Contohnya dengan melakukan pembersihan bangunan dan fasilitas yang disediakan,”ujar Habib. 

Diakui Habib, setelah mengetahui adanya tudingan seseorang mengatasnamakan sekelompok masyarakat Muara Rupit, pihaknya bersama masyarakat yang terlibat dalam pembanguan, langsung terjun ke lokasi untuk menindaklanjutinya. “Semua warga merasa tidak adanya penyimpangan dalam pembangunan itu bahkan salah satu warga dan instansi yang terkait yakni dari Camat sampai Kadus juga membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua pihak bahwa apa yang diberitakan tidak benar, jadi masalah tersebut memang dibuat-buat kok,”jelas Habib. 

Diakui Habib, saat adanya tudingan penyimpangan pihak terkait belum memberikan keterangan lebih lanjut.”Kami bersama warga dan pihak yang terkait dalam pembangunan proyek fisik yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat sudah merasa cukup puas dengan hasil yang dikerjakan,”akunya.

Ia berharap masyarakat bersama-sama dapat memelihara fasilitas yang dibangun. “Saya yakin bahwa masyarakat di pedesaan sangat membutuhkan PNPM-MP dlam pembangunan desa dan kecamatan. Tinggal lagi bagaimana masyarakat bersama-sama menjaga dan memeliharanya,”terang Habib.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan proyek fisik dikerjakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2009 di tiga desa dalam wilayah Kecamatan Rupit, diduga tidak sesuai dengan Bapuk. 
Pasalnya beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan terkesan asal-asalan, sehingga hasil pembangunan itu belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat penerima manfaat. Proyek PNPM-MP yang dimaksud adalah pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) 12 unit di Desa Batu Gajah. Kemudian, pembangunan ruang kelas Taman Kanan-Kanak (TK) Desa Tanjung Beringin, dan pembangunan tiga ruang kelas Madrasyah di Desa Lubuk Rumbai. 

“Warga merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan KSM di tiga desa tersebut. Dugaan tindak pidana yang kami temukan diantaranya telah melakukan pengelembungan (mark up) dana pembangunan fisik dan telah melakukan pengurangan kualitas kegiatan sehingga tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat,” kata Andhi Sefta Dinata, mengaku perwakilan masyarakat Rupit, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau, Sabtu (1/4) . 

Diakui Andhi, kekecewaan masyarakat tersebut saat ini telah disampaikan kepada Kapolres Musi Rawas (Mura), agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada. “Keluhan masyarakat ini sudah saya sampaikan ke Polres Mura, Sabtu (1/4) ,” jelas Andhi, yang mengaku pengaduan yang disampaikannya itu diterima petugas piket SPK, yakni Robinson.(mg02)

Pelayanan KUPT Numpang di Ruang SD

RAWAS ILIR- Guna meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan di Kecamatan Rawas Ilir, diperlukan sarana dan perasarana yang memadai. Mulai dari ruang kelas belajar, ruang guru hingga kantor Kepala Urusan Pelayanan Tekhnis (KUPT) . Saat ini kondisi kantor KPUT di Kecamatan Rawas Ilir sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan kondisi gedung yang sudah tidak layak huni sehingga pelayanan administrasi pendidikan terpaksa dialihkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Bingin Teluk.

“Kondisi kantor lama sudah tidak layak lagi, jadi saat ini kami menumpang di SDN 5 Bingin Teluk,”ucap kepala KUPT Rawas Ilir Syukur kepada wartawan koran ini, Kamis (6/5). 

Dengan kondisi tersebut Syukur berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat menganggarkan dana untuk pembangunan gedung KUPT yang baru. Sehingga pelayanan terhadap dunia pendidikan akan dapat lebih maksimal. 

Disisi lain Sykur mengatakan, pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dimulai 4-6 Mei kemarin berjalan lancar diikuti 20 SD. Sebelum hari pertama pelaksanaan UASBN, soal ujian disimpan di kantor Polsek Rawas Ilir. 

“Untuk pendistribusian soal kemarin dikala anggota kepolisian dari Musi Rawas. Alhamdulillah sampai hari terakhir tidak ada masalah selama pelaksanaan UASBN,”jelasnya.(K-1)

SDN 7 Bingin Teluk Kekurangan Ruang Kelas

RAWAS ILIR- Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Bingin Teluk (BT), Kecamatan Rawas Ilir masih kekurangan ruang belajar. Akibatnya, siswa kelas II terpaksa masuk siang sekitar pukul 10.00 WIB. Demikian diungkapkan Kepala SDN 7 Bingin Teluk, Surati kepada wartawan koran ini, Sabtu (1/5).“Untuk memenuhi ruang kelas, kami memakai satu lokal tambahan yakni di perpustakaan,” katanya.

Selain itu diakui Surati, saat ini unntuk jumlah guru pengajar sudah cukup memadai. Namun untuk jumlah ruang belajar dibutuhkan delapan kelas tapi yang ada saat ini hanya 6 ruang kelas. “Harapan kami agar Pemkab Mura mengangarkan dana untuk penambahan lokal dan alat belajar demi kelancaran proses belajar dan mengajar di SDN 7 Bingin Teluk,”ucapnya. 

Kemudian Surati juga berharap guru yang berstatus TKST dan Honor Daearah (Honda) dapat diangkat menjadi PNS. Untuk guru di SDN 7 dikatakannya saat ini berjumlah 12 orang. Dengan rincian, lima orang guru bersatus PNS, dua guru berstatus TKST dan lima guru berstatus honor. “Untuk Ujian Akhir Sekolah sudah dilaksanakan sejak 29 April hingga 1 Mei kemarin. kemudian UASBN dilaksanakan mulai 4 Mei hingga 6 Mei 2010 mendatang.(K-1)

Bantuan PT PP Lonsum Mulai Dibagikan

 
RAWAS ILIR– Warga Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir, Selasa (4/5) menerima bantuan banjir yang diberikan PT PP Lonsum kepada Camat Rawas Ilir, Ahmadi Zulkarnaen beberapa hari yang lalu. Pemberian bantuan bencana banjir itu diberikan Lurah Bingin Teluk Ujang bersama ketua RT setempat. 

Bantuan tersebut dibagikan kepada 100 masyarakat yang kurang mampu di delapan RT Kelurahan Bingin Teluk. Kendati pembagian bantuan itu belum merata, namun setidaknya dapat meringankan beban yang ditanggung masyarakat korban bencana banjir. sedikit. Lurah Bingin Teluk Ujang kepada wartawan koran ini mengakatan, bantuan yang di berikan PT PP Lonsum sekitar 50 paket. Setiap paket berisi 1 dus mie, 1kg gula dan 5 kg beras. “Setiap paket dibagikan kepada warga satu paket dua kepala keluarga yang kurang mampu,”ucapnya. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk peduli dengan korban banjir yang terjadi di tiga kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura). Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit terbesar ini menyerahkan paket bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan, dan Rawas Ilir. 

Paket bantuan itu terdiri dari beras 5 KG, mie instant 1 dus, dan gula 1 KG. Paket bantuan itu diserahkan kepada pihak kecamatan untuk disalurkan kepada korban banjir. Selanjutnya penyerahan bantuan korban pasca banjir PT Lonsum di Kecamatan Rawas Ilir diterima Camat Rawas Ilir, Ahmadi Zulkarnaen diserahkan simbolis oleh Staff CSR, Ir Nasri Harris dan stafnya. Pihak Lonsum berharap agar paket bantuan ini dapat membantu korban banjir tersebut karena ini wujud kepedulian dari PT Lonsum kepada masyarakat.(K-1)

DPT Rawas Ilir Capai 18.436

RAWAS ILIR- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rawas Ilir menetapkan jumlah masyarakat yang berhak memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 Juni mendatang mencapai 18.436 (sebelumnya tertulis 14359, Red). Penetapan jumlah pemilih tersebut dilakukan melalui rapat pleno penetapan daftar Pemilih tetap (DPT), Minggu (2/5) dipimpin ketua PPK Rawas Ilir, Syahril. Mereka yang masuk dalam DPT nantinya akan memberikan hak suara di 61 TPS yang tersebar di Kecamatan Rawas Ilir. 

Berdasarkan data dari Petugas Pendata Daftar Penduduk (PPDP), untuk DPT Desa Pauh berjumlah 1821 jiwa tersebar di 8 TPS. Lalu Desa Pauh I berjumlah 1897 dengan jumlah TPS 8 lokasi, Beringin Makmur II berjumlah 3434 dari 9 TPS. Kemudian Desa Beringin Makmur I DPT mencapai 1768 dari 6 TPS yang disediakan, Desa Mandi Angin berjumlah 1759 di lima. Selanjutnya Desa Tanjung Raja DPT mencapai 910 yang akan memilih di tiga TPS, Desa Belani DPT berjumlah 890 dengan tiga TPS, Desa Batu Kucing mencapai 1475 dari empat TPS, Kelurahan Bingin Teluk DPT mencapai 1585 di enam TPS, Desa Beringin Sakti tiga TPS dan Air Bening 2447 yang akan memilih di enam TPS. 

Rapat Pleno penetapan DPT tersebut dihadiri Camat Rawas Ilir Zulkarnain, Koramil di wakili Zainal dan Panwaslu Kecamatan Jhon Peri. Ketua PPK Rawas Ilir Syaharil kepada wartawan koran ini, Rabu (5/5) mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima adanua komplein dari masyarakat terkait masalah DPT. “Kalau untuk masyarakat yang belum tedaftar saya kira kemungkinan besar ada. Namun yang jelas kami hanya menerima data dari PPDP,”ucapnya.(03)

Warga Minta Permasalahan Suban IV Segera Diselesaikan

RAWAS ILIR- Sejumlah pemuda dari Kecamatan Rawas Ilir mengaku prihatin atas penyelesaian sengketa Suban IV yang hingga kini belum ada keputusannya. Untuk itu mereka meminta kepada Bupati Musi Rawas sebelum mengakhiri masa jabatannya agar sesegera mungkin mencari solusi dan langkah efektif dalam menyelesaikan tampal batas dengan Suban Bintialo. 

Peryataan ini disampaikan salah seorang perwakilan pemuda Rawas Husani Mubarak kepada wartawan koran ini, Selasa (3/5). “Saya pemuda Rawas berasal dari Rawas ilir ikut prihatin atas penyalesaian Suban IV yang hingga sekarang belum ada keputusan akhirnya,”kata Husni. 

Selain itu dikatakan Husni, masalah tampal batas Suban Bintialo harus segera diselesaikan karena ditakutkan kondisi politik Mura akan menentukan kebijakan-kebijakan politik demi memuluskan kepentingan penguasa yang tidak berpihak kepada kepentingan Mura dan masyarakat. “Kami juga pemuda dari sector Rawas mengucapkan terima kasih dan partisipasi kawan-kawan seperti LSM SUU yang siap berjuang dan mempertahankan asset daerah dari cengkraman penguasa yang rela mengorbankan masyarakat Mura demi kepentingan kekuasaan pribadi dan kelompok,”jelasnya. 

Ditambahkan Husni, masyarakat Mura wajib hukumnya untuk mempertahankan dan memperjuangkan Suban IV. Karena menyangkut kepentingan daerah yang akan dapat mensejahterakan masyarakat. “Saya minta kepada pejuang-pejuang Mura dengan dilandasi nilai patriotisme dari dini, berjuang mempertahankannya,”tegas Husni.(K-1)

Bupati Berikan Sumbangan Untuk 11 Masjid

 foto : dok lp
KUNJUNGAN : Bupati Mura H Ridwan Mukti disambut antusias oleh warga saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Musi Rawas Utara (Muratara). Foto diabadikan beberapa waktu lalu.

NIBUNG- Berbagai upaya terus dilakukan Bupati Musi Rawas (Mura) H Ridwan Mukti untuk mewujudkan program Mura Darusalam. Salah satunya memberikan bantuan Rp 5 juta kepada setip masjid di setiap desa yang ada di Kecamatan Nibung. Bantuan tersebut diberikan saat kunjungan kerja(Kunker), Senin (3/5) ke 11 desa di Kecamatan Nibung, diantaranya SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, SP10 dan SP1B. 

“Bantuan tersebut dikeluarkan melalui dana pribadi. Hal ini berkaitan untuk mensukseskan program Mura Darusalam,”ungkap Kabag Humas Setda Mura, Syahfaz didampingi stafnya Muzir kepada watawan koran ini, Selasa (4/5).

Selain wilayah Kecamatan Nibung, lanjut Muzir, bupati juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Selangit, Karangjaya, BTS Ulu Cecar dan kecamatan lainya. Saat bertatap muka dengan masyarakat Kecamatan Nibung, berbagai permasalahan disampaikan masyarakat. Pada intinya permasalahan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan dua hal, yakni masalah listrik dan jalan. 

Untuk masalah jalan, warga meminta bupati untuk lebih memperhatikan demi kelancaran roda perekonomikan masyarakat. Begitu juga halnya masalah listrik, warga meminta pemerintah daerah sesegera mungkin memasang jaringan listrik yang dikelolah oleh negara. 

Terhadap permasalahan yang dihadapai masyarakat tersebut diakui Munzir bupati langsung meresponnya. Ia berjanji akan memenuhi keinginan yang disampaikan masyarakat. Sebagai bukti saat ini jalan menuju ke Kecamatan Nibung sudah mulai di skarp. “Setelah selesai penyekrapan jalan, nantinya akan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan,”sambung Muzir.(03)

Panwaslu Tegur Cabup dan Cawabup

 
Masalah Pemasangan Baleho Mengarah ke Kampanye 

MUARA RUPIT- Maraknya baliho kandidat yang bertebaran di sejumlah wilayah di Kabupaten Musi Rawas khususnya di Kecamatan Muara Rupit, menjadi perhatian serius Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Untuk itu, lembaga independen ini akan merespon terhadap permasalahan yang terjadi, apalagi saat ini belum memasuki jadwal kampanye. 

Hal ini ditegaskan anggota Panwaslu, Abu Yamin, kepada wartawan koran ini usai menghadiri penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas di Kecamatan Muara Beliti, Selasa (4/5).

“Sesuai dengan fungsi Panwaslu, kami telah memberikan surat himbauan kepada seluruh kandidat untuk kedua kalinya terkait maraknya baliho yang ada. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Untuk itu, kami akan melakukan langkah kedua yakni dengan memberikan teguran. Apabila masih tidak diindahkan langkah ketiga harus dijalankan, yaitu dengan memanggil kandidat yang melakukan pelanggaran,” terang Abu Yamin. 

Dijelaskannya, saat ini banyak baliho yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Mura. Untuk itu, dia mengimbau, kepada Panwascam untuk dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pergerakan dari masing-masing kandidat. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 pasal 75 ayat (2) tahun 2004, bahwa jadwal kampanye telah ditetapkan selama 14 hari yang dimulai 19 Mei 2010 nanti. Untuk hari pertama yakni berlaku untuk kampanye monologis. 
“Saat ini kan di seluruh kecamatan telah terbentuk Panwascam serta Panwaslap. Dan sebagaimana diketahui tugas mereka adalah mengawasi jalannya Pilkada didaerahnya masing-masing. Untuk itu kami mengimbau kepada petugas untuk bekerja semaksimal mungkin,” imbaunya.
Ditambahkannya, jika ada laporan dari Panwascam, mereka belum juga menurunkan atribut yang mengarah pada kampanye akan dilaporkan ke KPU Mura. Lalu nantinya KPU yang akan memerintahkan instansi terkait dalam hal ini Pol-PP dan aparat kepolisian untuk menurunkan baliho atau atribut pasangan calon yang berbau kampanye sebelum dimulainya masa kampanye.(07)

DPT Rawas Ilir Capai 14359

 
RAWAS ILIR- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rawas Ilir menetapkan jumlah masyarakat yang berhak memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 Juni mendatang mencapai 14359. Penetapan jumlah pemilih tersebut dilakukan melalui rapat pleno penetapan daftar Pemilih tetap (DPT), Minggu (2/5) dipimpin ketua PPK Rawas Ilir, Syahril. Mereka yang masuk dalam DPT nantinya akan memberikan hak suara di 52 TPS yang tersebar di Kecamatan Rawas Ilir. 

Berdasarkan data dari Petugas Pendata Daftar Penduduk (PPDP), untuk DPT Desa Pauh berjumlah 1821 jiwa tersebar di 8 TPS. Lalu Desa Pauh I berjumlah 1897 dengan jumlah TPS 8 lokasi, Beringin Makmur II berjumlah 3434 dari 9 TPS. Kemudian Desa Beringin Makmur I DPT mencapai 1768 dari 6 TPS yang disediakan, Desa Mandi Angin berjumlah 1759 di lima TPS. Selanjutnya Desa Tanjung Raja DPT mencapai 910 yang akan memilih di tiga TPS, Desa Belani DPT berjumlah 890 dengan tiga TPS, Desa Batu Kucing mencapai 1475 dari empat TPS dan Kelurahan Bingin Teluk DPT mencapai 1585 di enam TPS.

Rapat Pleno penetapan DPT tersebut dihadiri Camat Rawas Ilir Zulkarnain, Koramil di wakili Zainal dan Panwaslu Kecamatan Jhon Peri. 
Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Efriyansah melalui Divisi Tehnis Novriansyah, mengaku hasil pleno pada tingkat PPK seluruhnya sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kata Novri, Selasa (4/5) KPU Kabupaten akan mengelar rapat pleno dihadiri seluruh tim pemenangan calon pasangan bupati dan wakil bupati. “Sore ini hasil pleno PPK semuanya sudah kami terima dan sekarang masih dalam tahap perekapan. Jika tidak ada halangan besok (hari ini,red) kami akan melaksanakan rapat pleno penetapan DPT,”ucap Novriyansah melalui Hpnya.(09/K-1)

Oknum KUA Diduga Jarang Masuk Kantor

 
RAWAS ILIR- Sejumlah masyarakat Kecamatan Rawas Ilir mengeluhkan Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA). Pasalnya pejabat yang memimpin kantor tersebut diduga jarang masuk kerja sehingga merugikan masyarakat dalam hal pelayanan. 
Kepala KUA Rawas Ilir, A Rivai ketika dikonfirmasi menjelaskan beberapa hal yang membuat dirinya jarang berada di kanor. Dikatakanya seharusnya staf KUA Rawas Ilir berjumlah tujuh orang, namun saat ini hanya dia sendiri yang melaksanakan tugaskarena staf yang terdafar di struktur organisasi tidak ada orangnya.

Alasan lain dikatakan Rivai, dirinya banyak pergi kedesa-desa di Kecamatan Rawas Ilir untuk meberikan pembinaan atau pelatihan, sehingga waktu dirinya masuk ke kantor sangat sedikit. Kemudian diakuinya kantor KUA saat ini tidak memberikan rasa nyaman dirinya, sebab letaknya dipinggir jalan sehingga banyak debu dan lantai kantor. “Lantai KUA sudah mulai retak-retak akibat getaran mobil yang membawa beban berat. Lagi pula tanah jalan yang dipakai sekarang merupakan tanah milik kantor KUA. Saya berharap ada perbaikan jalan dari pihak perusahaan dan pemerintah sehingga debu tidak sampai masuk ke KUA,”imbuhnya(K-1)

Dua Tahun, Ruko Dibangun Pemerintah Belum Difungsikan

 
RAWAS ILIR- Warga di Kecamatan Rawas Ilir mengharapkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) membangun pasar tradisional permanen yang selama ini sering berpindah-pindah. Selain itu warga juga meminta pemerintah dapat segera memfungsikan bangunan rumah toko (Ruko) di Desa Bumi Mamur II dibangun menggunakan APBD 2008. 
Informasi didapat wartawan koran ini, pasar tradisional di ibu kota Kecamatan Rawas Ilir ini sudah ada sejak lama. Hanya saja pasar tersebut selama ini dijadikan kegiatan jual beli setiap Jumat. 

Bahkan tidak hanya itu warga juga mengeluhkan, pasar tradisional tersebut sering berpindah-pindah tempat. Pertama letaknya dijalan umum pinggiran sungai, pindah ke belakang SMP Bingin Teluk lalu pindah lagi ke pinggiran sungai belah hulu dan saat ini berada di dihilir dusun. “Harapan masyarakat pasar tradisional ini tidak berpidah-pindah tempat lagi,”kata Andri warga setempat. 

Menurut informasi dari warga pasar tersebut rencannya akan dipindahkan kembali ke belakang Ruko yang dibangun menggunakan anggaran 2008. Namun hingga saat ini Ruko tersebut belum difungsikan tanpa alasan yang jelas. “Jadi harapan masyarakat agar pemerintah mengupayakan Ruko ini dapat difungsikan setiap hari agar roda perekonomian bisa berjalan lancar,”imbuhnya.(k-1)

Proyek PNPM-MP Dikerjakan Asal-Asalan

Enam MCK Disegel Warga

MUARA RUPIT- Pelaksanaan pembangunan proyek fisik dikerjakan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM), menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2009 di tiga desa dalam wilayah Kecamatan Rupit, diduga tidak sesuai dengan Bapuk.

Pasalnya beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan terkesan asal-asalan, sehingga hasil pembangunan itu belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat penerima manfaat. Proyek PNPM-MP yang dimaksud adalah pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) 12 unit di Desa Batu Gajah. Kemudian, pembangunan ruang kelas Taman Kanan-Kanak (TK) Desa Tanjung Beringin, dan pembangunan tiga ruang kelas Madrasyah di Desa Lubuk Rumbai. “Warga merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan KSM di tiga desa tersebut. Dugaan tindak pidana yang kami temukan diantaranya telah melakukan pengelembungan (mark up) dana pembangunan fisik dan telah melakukan pengurangan kualitas kegiatan sehingga tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat,” kata Andhi Sefta Dinata, mengaku perwakilan masyarakat Rupit, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau, Sabtu (1/4) . Diakui Andhi, kekecewaan masyarakat tersebut saat ini telah disampaikan kepada Kapolres Musi Rawas (Mura), agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada. “Keluhan masyarakat ini sudah saya sampaikan ke Polres Mura, Sabtu (1/4) ,” jelas Andhi, yang mengaku pengaduan yang disampaikannya itu diterima petugas piket SPK, yakni Robinson. Dijelaskan Andhi, untuk pelaksanaan pembangunan proyek pembuatan sumur kedalamamnya diperkirakan hanya 1,5 meter sampai 2 meter. “Kalau musim hujan memang sumur tersebut penuh berisi air, tapi kalau musim kemarau seperti sekarang ini tidak ada air. Dari 12 MKC sumur yang dibuat, ada enam MCK yang disegel warga, karena tidak ada airnya,”jelas Andhi.

Sementara Camat Muara Rupit Alwi Rohim ketika dikonfirmasi melalui Hpnya, Minggu (2/5) mengaku belum menerima laporan masyarakat tersebut. Namun diakuinya masalah sumur yang tidak berfungsi bisa saja terjadi karena saat ini menjelang musim kemarau. “Kalau untuk pengawasan sudah kami lakukan. Namun untuk pengerjaannya sepenuhnya dikerjakan masyarakat. Masalah sumur akan ada masa pemeliharaan karena saat membangun sumur tersebut dalam kondisi hujan jadi kemungkinan tidak bisa dalam,”jelasnya.(09)

KARANG DAPO- Diperkirakan sudah 60 persen jalan kabupaten mengubungkan Kecamatan Rupit dengan Kecamatan Karang Dapo rusak. Sebab, hampir sepanjang jalan yang sudah diaspal hotmix itu berlobang, karena aspalnya pecah dan mengeluapas.

Kerusakan jalan itu, disamping disebabkan kualitas dari kualitas kontruksi pelaksanaan pembangunan rendah, diperparah lagi dengan banyaknya mobil truk bermutan buah sawit ataupun karet serta tangki yang sarat dengan Croude Palm Oil (CPO) dari PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk yang melebih tonase. Kemudian saat musim hujan beberapa waktu lalu beberapa bagian jalan tersebut digenangi air, akibat luapan Sungai Rawas.

Sehingga, setiap pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang melitas di jalan itu harus ekstra hati-hati mengendarai kendaraannya, untuk menghindari lubang. Hal itu diperparah lagi dengan menyempitnya bandan jalan dan terganggunya padangan pengemudi ke depan, akibat tidak adanya pembesihan semak belukar yang tumbuh di pinggir jalan.

Bukan hanya itu, di sepajang jalan dari simpang Karang Dapo Rupit sampai ke Kelurahan Karang Dapo, Ibukota Kecamatan Karang Dapo, tidak satupun terdapat rambu-rambu lalu lintas. Lalu masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk memelihara dan memperbaiki jalan. Hal itu terlihat dari beberapa ruas jalan yang rusak, dengan lubang yang menganga terdapat di depan rumah penduduk atau di tengah-tengah desa. Kemudian, ada beberapa desa yang dilintasi jalan itu dalam wilayah Kecamatan Karang Dapo, tidak dibuat saluran air (siring) di kanan kiri jalan. Jadi kalau musin hujan air banyak menggenangi badan jalan, karena tidak ada saluran untuk air mengalir.

Alangkah baiknya, Kepala Desa (Kades) bersama perangkat desa, yakni Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kaling) atau Ketua Rukun Tetangga(RT) mengajak warganya bergotong royong membuat siring di depan rumahnya masing-masing, terutama warga yang rumahnya di pinggir jalan, berikut menimbun badan jalan yang sudah berlubang. 

Kondisi jalan di situ saat ini sangat memperihatinkan, kalau musim hujan kondisi jalan berlumpur. Tetapi kalau musim kemarau jalan itu berdebu, sehingga mengganngu pandangan pengendara ke depan, terutama untuk ruas jalan dari Kelurahan Karang Dapo, menuju Simpang Desa Biaro Baru. 

Kalau jalan itu tidak diperbaiki, dikhawatirkan kerusahan semakin parah. Sebab, rutinitas kendaraan yang melintas di jalan itu semakin banyak.(18)

Kepala UPTD BP Jarang Ada di Tempat

 
RAWAS ILIR- Ternyata Kepala Unit Pelayanan Tehnis Balai Penyuluhan Pertanian Dinas (UPT-BPP) Kecamatan Rawas Ilir, Damudin, dan stafnya jarang berada di tempat kerja. Sehingga Gedung UPTD-BPP, terlihat kosong dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dan gedung yang terletak di Desa Beringin Mamur II, betul-betul tidak terawat. Begitu juga dengan perumahan untuk Kepala UPTD-BPP, yang terletak di samping kantor UPTD-BPP, tidak berfungsi, maka gedung tersebut ditunggu dan dirawat oleh Penjaga Sekolah (PS) SMA Negeri Bingin Teluk, M Ali.

Informasi diterima koran ini, mengakui Damudin dan anak buahnya jarang masuk kantor, kaalu pun datang ke tempat tugasnya dua minggu sekali dalam setiap bulan. “Jadi bagaimana pertanian di Kecamatan Rawas Ilir bisa maju kalau, penyuluh pertaniannya jarang datang ke tempat tugas (kantor) apalagi memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat. Untuk itu diminta kepada Bupati Mura Ridwan Mukti, dapat menurunkan tim pengawas, guna melakupan pengecekan langsung ke lapangan,”kata Edi, warga Desa Beringin Makmur II, kepada koran ini, Sabtu(1/5). 

Menurut pengakuan dari salah seorang Tenaga Kerja Sukarela Tetap (TKST), di Kecamatan Rawas, mengakui adanya pertemuan dua minggu sekali. Pertemuan dengan kepala UPTD-BPP itu dilaksanakan setiap Selasa. “Tetapi kalau untuk tenaga staf kantor UPTD-BPP Bingin Teluk saya tidak tahu. Sebab saya dikontrak hanya satu tahun. Kemudian saya bertugas memberikan penyuluhan dan bimbingan pertanian di desa yang jauh dari ibukota Kecamatan Rawas Ilir,”jelas seorang TKST itu, yang minta namanya untuk tidak ditulis.(K-1)