Proyek PNPM Diduga Dikerjakan Asal-asalan

KARANG JAYA- Pembangunan fasilitas umum menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri senilai Rp 2 Miliar tahun 2008 di Kecamatan Karang Jaya diduga asal-asalan tidak sesuai rencana. Proyek tersebut diantaranya pembangunan bak penampungan air dan jalan setapak. Demikian dikatakan Ketua Silampari Corruption Watch (SCW) Karang Jaya, Sandi didampingi Ketua SCW, Muara Rupit Mahendra, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau, Jum’at (8/9).
Dijelaskan Sandi, proyek yang diduga bermasalah itu berada di tujuh desa di Kecamatan Karang Jaya. Untuk bangunan fisik ditentukan melalui sistem ranking. Salah satunya pembangunan jalan setapak di Desa Desa Sukamenang menghabiskan dana 140 juta. “Jalan tersebut sekarang tidak dapat dilalui lagi, padahal di kerjakan baru satu tahun,” kata Sandi.
Selanjutnya pembangunan Bak Penampungan di Desa Bukit Ulu pada 2008 lalu. Baru satu tahun selesai dibangun, bak sudah terbengkalai dan tidak bisa lagi digunakan. “Kemudian pengadaan kursi dan meja di salah satu Madrasyah tidak memenuhi standar. Bahannya diduga menggunakan kayu rancuk sehingga cepat rusak,” ungkap Sandi.
Menurut Sandi proyek PNPM Mandiri 2008 di Kecamatan Karang Jaya dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan. Bahkan untuk 2010, akan kembali menerima dana PNPM Mandiri senilai Rp 3 Miliar. “Harapan kami kedepan agar dapat dikerjakan sesuai dengan rencana anggaran, agar dapat dimanfaatkan masyarakat,” imbuhnya. Selain itu Sandi berharap, bangunan yang dikerjakan 2008-2009 dapat diperbaharui sebagaimana mestinya. “Jika tidak, kami atas nama SCW Kecamatan Karang Jaya akan melaporkan kepada pihak berwajib,” ancamnya.
Sementara Ketua UPK Kecamatan Karang Jaya, Mugi saat di hubungi, menbantah kalau adanya pengelembungan dana PNMPN Mandiri. Ia menegaskan, Dana PNPM pada tahun 2008 hanya Rp 900 Juta diperuntukan 14 Desa.
Dijelsakanya, pengelolaan administrasi agaran PNPM diawasi langsung BPKP, dikelolah masyarakat sendiri. Panitia dipilih masyarakat desa, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarkat.
“Jadi saya sendiri pribadi selaku orang pembukuan paham masalah adminsitrasi. Seluruh pekerjaan itu semua ada pengawasan. Kalau memang ada kesalahan, sanksinya masyarakat juga, sebab itu pekerjaan dari gotong royong,” jelasnya.
Kemudian Mugi menerangkan, untuk pembangunan Bak Air di Desa Bukit Ulu, merupakan prgram PNPM pusat, dibatu dengan swadaya masyarakat. “Masalah pengelolaan dana PNPM Mandiri selalu ada pengawasan dan swadaya masyarakat,” tuturnya.
Diakuinya, untuk 2010, memeng ada bantuan PNPM sebesar Rp 3 Milyar, dari dana APBD dan APBN. Rinciannya 25 persen APBD dan 75 persen APBN. Selanjutnya 25 persen disalurkan untuk simpan pinjam khusus perempuan. Untuk 75 persennya pembangunan fisik, di 13 desa satu kelurahan dalam bentuk pembuatan siring dan jemabatan.
“Kalau dari PU Rp 1 Milyar, kita Cuma Rp 200 Juta, kalau masyarakat sudah tersedia baru kita bangun. Kalau di duga karupsi itu salah besar, kita sebagai ketua UPK motor butut saja tidak ganti kita bekerja dibawah pengawasan, “akunya.(05)