LM-PARI Siap Berikan Bukti Keberadaan Indo Consult

RAWAS ILIR- Lembaga Misi Perjuangan Aspirasi Rakyat Indonesia (LM-PARI) Sumatera Selatan (Sumsel), menduga ada kebohongan publik terkait keberadaan PT Indo Consult yang disampaikan PT Lonsum dan PT Drup beberapa waktu lalu. Selama ini, kedua perusahaan perkebunan itu mengaku bahwa PT Indo Consult tidak ada di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Padahal dari investigasi yang dilakukan LM-PARI Sumsel, Lonsum dan Drup memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja dan melakukan aktivitas diwilayah Kecamatan Nibung dan Rawas Ilir.

“Dari print out yang dikeluarkan PT Lonsum, KUD Jaya Makmur ada sekitar delapan kelompok tani yang menjual hasil kebunnya ke PT Indo Consul (IC) baik dari Rawas Ilir dan Nibung, “ ungkap Ketua Umum LM-PARI Sumsel, April Ibrahim, saat mendatangi Gedung Graha Pena Linggau, Senin (30/8).
Selain itu dikatakan April bukti lain keberadaan PT Indo Consult yakni dikeluarkannya Surat Pengangkutan Buah Sawit (SPBS) Drup, namun dalam kodenya tertulis LSI.46.IC (Indo Consult) dan bukti pembayaran PBB. Dalam PBB dengan NOP 16.05.09.022.000-1895.7 tertulis alamat objek pajak Jalan Karya Makmur dan alamat wajib pajak PT Indo Consult Jalan Kelompok Bunga Melati. PBB tersebut dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Lubuklinggau, pada 02 Januari 2010.

“Kami berharap kepada pihak yang berwenang untuk dapat mengusut tuntas permasalahan PT Indo Consult, terutama kepada Bupati Mura dan Polres Mura. Kami siap memberikan bukti-bukti dan saksi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuktikan keberadaan PT Indo Consult. Bahkan jika diperlukan kami siap dihadirkan,”tegasnya.(03)

Kondisi Puskesdes Bingin Teluk Memprihatinkan

RAWAS ILIR- Pembangunan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (Puskesdes) Kelurahan Bingin Teluk, diduga asal-asalan. Pantauan dilapangan, gedung yang dibangun menggunakan dana APBD Provinsi Sumsel itu saat ini tidak dapat ditempati karena kondisi lantai mulai retak dan mengkhawatirkan.

Mantan Lurah Bingin Teluk, Sidarman ketika dikonfirmasi kontributor koran ini mengatakan, saat pembangunan Puskesdes itu, pihak pemborong tidak berkoordiasi dengan dirinya. Menurut Sidirman, dana pembangunan gedung Puskesdes dikeluarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan. “Kami sama sekali tidak mengetahui CV yang membangun Puskesdes tersebut,”ujarnya.

Terpisah, Lurah Bingin Teluk, Zaini tak menapik Puskesdes Bingin Teluk yang dibangun tahun 2008 itu saat ini tidak dapat dimanfaatkan. Menurutnya, tidak hanya lantai bangunan yang retak, beberapa dinding juga menghalami keretakan. “Poskesdes ini termasuk dalam program forum desa siaga, yang sampai sekarang belum berjalan optimal di Kecamatan Rawas Ilir,”akunya.(K-1)

Listrik di BM 1 Sering Padam

RAWAS ILIR- Aliran listrik di Kecamatan Rawas Ilir, seringkali mengalami pemadaman. Keadaan ini dikeluhkan masyarakat setempat yang merasa resah terjadi tindak kriminalitas.
Salah seorang warga Desa Beringin Makmur (BM) 1, Gunadi mengatakan pada kontributor koran ini, ia sangat berharap agar PLN melayani penerangan listrik di Ibukota Kecamatan, Rawas Ilir dengan sebaik-baiknya.

“Karena listrik ini merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting apalagi sekarang bulan puasa sangat dibutuhkan warga yang ingin makan sahur dan berbuka puasa,” ujar Gunadi, Senin (30/8).
Dikatakan Gunadi, pihaknya berharap PLN melakukan pengecekan terhadap pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Rawas Ilir, karena ditakutkan ada pemasangan listrik ilegal. “Bisa saja tanpa menggunakan ampere meter,” ungkap Gunadi menyayangkan hal semacam itu bisa merugikan pemakai listrik yang legal. Sebab mereka terpaksa membayar beban listrik ilegal tersebut.(K-1)

Tagihan Listrik Tiga Desa Melonjak

RAWAS ILIR- Masyarakat Kelurahan Bingin Teluk serta Desa Beringin Makmur I dan Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir mengeluh tagihan rekening listrik mengalami kenaikan. Kenaikan tagihan rekening listrik ini mulai terjadi pada Agustus 2010 berpariasi mulai dari 50 persen hingga 100 persen. Akibat kenaikan tagihan rekening listrik tidak jelas itu, masyarakat mengancam tidak akan melunasi tagihannya.

“Tadinya saya pikir hanya tagihan rekening listrik saya yang mengalami kenaikan. Tapi setelah saya cek ternyata hampir seluruh masyarakat Kelurahan Bingin Teluk, Beringin Makmur I dan II juga menhalami kenaikan. Contohnya pada bulan lalu tagihan rekening listrik saya hanya Rp 90 ribu tapi bulan ini mencapai Rp 130 ribu. Ada juga masyarakat yang sebelumnya biasa membayar listrik Rp 45 ribu bulan ini naik menjadi Rp 90 ribu,” jelas salah seorang warga Bingin Teluk berinisial Fr kepada wartawan koran ini, Rabu (25/8).

Selain itu terangkannya, dalam rekening tagihan listrik yang diterima masyarakat, hanya tercantum total tagihan. Sementara untuk jumlah pemakaian rekening tidak dicantumkan. “Kami merasa binggung, atas kenaikan tagihan rekening listrik yang tidak jelas ini,” akunya.

Terpisah Manager PLN Cabang Lahat Ranting Lubuklinggau, Suharmanto ketika dikonfirmasi mengaku telah menerima keluhan masyarakat tersebut. Namun hingga saat ini dirinya belum bisa menjelaskan penyebab kenaikan tagihan rekening listrik yang dikeluhkan masyarakat. “Rencanannya hari ini (kemarin,red) saya akan mengecek masalah kenaikan tagihan listrik di Kecamatan Rawas Ilir. Tapi karena ada hambatan di perjalanan, kemungkinan besok (hari ini,red) saya akan cek kelapangan apakah terjadi kesalalahan dalam pencatatan pemakaian rekening atau masalah lainnya,” terang Suharmanto melalui Hpnya.(03)

Empat Bulan, Tunjangan Perangkat Desa Belum Cair

RAWAS ILIR- Tunjangan Perangkat Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir yang dibayar melalui Anggaran Dana Daerah (ADD) dipertanyakan. Sejak Mei hingga Agustus 2010, seluruh perangkat Desa Beringin Makmur I mengaku belum menerima tunjangan tersebut dan belum jelas penyebebnya.

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Beringin Makmur I Juliarmadi ketika dikonfirmasi kontributor koran mengakui belum cairnya tunjangan perangkat desa. Namun ia belum mengetahui penyebab belum cairnya tunjangan yang sangat diharapkan perangkat desa tersebut. “Kami berharap kalau bisa sebelum lebaran Penkab Mura dapat mencairkannya, “harap Juli sapaan akrab Juliarmadi.

Menurut Juli, sebagai perangkat desa, dirinya sangat membutuhkan tunjangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri sangat banyak mulai dari membayar zakat hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. “Kami minta Pemkab Mura memikirkan masalah ini, agar roda pemerintahan bisa berjalan karena kami sebagai perangkat desa tidak mempunyai gaji dan pendapatan lain,”akunya.

Sementara itu Seketaris Badan Pemberdayaan Masayarakat Pementah Desa (BPMPD) Ali Garnizun didampingi Seksi Pemerintah Desa Yulius Adi, mengaku tunjangan bagi perangkat desa untuk Mei hingga Agustus memang bisa dicairkan. Pencairan tunjangan tersebut dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan SPJ.
Disisi lain ia menjelaskan untuk tunjangan perangkat desa Januari sampai April 2010 seluruhnya sudah dicairkan. Namun pencairan tersebut menurutnya tidak serentak tergantung dengan SPJ yang diajukan.
“Kalau SPJ sudah selesai baru bisa dicairkan. Sebab jumlah perangkat desa di masing-masing desa berbeda,”kata Yulius Adi.
Yulius adi menambahkan, adapun aturan pengajua SPJ dari Kades ke Camat kemudian dari camat diajukan ke BPMPD. Ini dilakukan untuk memperjelas dari Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dibuat surat perintah pencairan dana (SP2D). “Setelah itu dari Kades dan bendahara yang mengambil ke Bank Honor ADD tersebut baru Kades yang membagikannya,”jelas Yulius.
Ditambahkannya semakin cepat mengajukan SPJ, semakin cepat pencairan hanor dari anggaran ADD tersebut. Adapun yang termasuk ADD, berupa fisik, Karangtaruna, Posyandu, kegiatan desa dan honor guru ngaji.

“Sedangkan non ADD sifatnya dana pemerintah melalui DPKAD, pencairanya langsung rekening Bank,” akunya.
Diatanya berapa Honor masing-masing perangkat desa, Yulius menyebutkan, Honor BPD untuk ketuanya Rp 500 ribu, wakil ketua Rp 400, sekretaris Rp 350 ribu dan Anggota Rp 300 ribu.
“Sedangkan untuk Kades Rp 1 Juta, Sekdes non PNS 600 Ribu dan Kaur Kades Rp 400 ribu,”paparnya.(K-1/05)

Pembangunan Jembatan Biaro Baru-Biaro Lama Dipertanyakan

KARANG DAPO - Pembangunan jembatan penyebrangan Desa Biaro Lama dengan Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo dipertanyakan masyarakat. Pasalnya sudah lebih dari satu tahun, pembangunan jembatan tersebut bulum juga terselesaikan. Padahal jembatan tersebut sangat didambakan, baik masyarakat Desa Biaro Lama maupun Biaro Baru yang selama ini selalu menggunakan jasa angkutan sungai jika ingin menyeberang.

Pantauan dilapangan, pembangunan jembatan diperkirakan sekitar 100 meter itu baru sebatas pembuatan pondasi dipangkal dan ujung jembatan. Disekitar pondasi pangkal jembatan saat ini mulai ditumbuhi rerumputan setinggi satu meter.
Camat Karang Dapo Azhar Ibrahim ketika dikonfirmasi mengatakan, pembangunan jembatan penghubung Desa Biaro Baru dan Biaro Lama dilakukan melalui beberapa tahap. Saat ini pembangunan jembatan masuk ke tahap dua menggunakan dana APBD Kabupaten Musi Rawas. “Memang pembangunan jembatan tidak langsung selesai melalui beberapa tahap. Ini merupakan program pak bupati untuk memperlancar transportasi Desa Biaro Lama dan Biaro Baru,” jelas Azhar Ibrahim.

Selain itu dikatakan Azhar Ibrahim, selama ini masyarakat baik dari Desa BIaro Lama maupun Biaro Baru terpaksa meninggalkan kendarannya jika ingin menyebrang. Jika akses jembatan penghubung tersebut selesai dibangun akan mempermudah warga desa yang akan menuju ibukota kecamatan. “Kalau sudah dibangun jembatan tersebut nantinya akan mempercepat masyarakat yang akan ke Kota Palembang lewat Tebing Tinggi Kecamatan Nibung,”paparnya.
Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas H Sulaiman Kohar mengaku proyek pembangunan jembatan tersebut tahun ini mulai dikerjakan untuk tahap selanjutnya. “Saya dengar pembangunannya tahun ini akan dilanjutkan,”ujarnya.(03)

Subdenpom Diminta Percepat Proses Pelaku Penganiaan Dodi

RAWAS ILIR- Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa (FKBPD) Rawas Ilir Firdaus mendesak pihak Subdenpom II/4-5 Linggau segera memproses kasus penganiayaan Dodi, salah seorang security diduga dilakukan oknum anggota TNI berinisial Serka RS.
Menurutnya Dodi Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/8) mengakibatkan korban mengalami luka lebam dibagian wajahnya.

Diceritakan Firdaus, korban diduga mendapat pukulan sebanyak tujuh kali oleh Serka RS sebagai komandan regu pengamanan di Riam Indah Estate. Berdasarkan hasil visum Dodi melaporkan kejadian ini ke Subdempom 11/4-5 Linggau didampingi ketua FKBPD Rawas Ilir Firdaus. “Kami harap pihak Subdenpom segera mengambil tindakan terhadap oknum anggota TNI Serka RS yang tela melakukan penganiaan terhadap Dodi,” imbuhnya.

Selain itu Firdaus mengecam prilaku Serka RS tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang anggota TNI. Sebelumnya dikatakan Firdaus, pernah dilakukan pertemuan antara korban dan pelaku. Namun dalam pertemuan itu tidak menguntungkan pihak korban, karena poin-poin perdamaian tidak ada kejelasan.
(K-1)