Suka Karya Mewakili Mura Ikuti Lomba PKK

foto : istimewa
SERAHKAN : Penyerahan trofi kepada ketua TP PKK Desa Sugi Waras.


SUKA KARYA- Kecamatan Suka Karya terpilih mewakili Kabupaten Musi Rawas dalam lomba gerak PKK tingkat Provinsi Sumsel di Palembang, 2010. Kepastian itu diketahui setelah kecamatan pimpinan Tarmizi tersebut keluar sebagai juara pertama lomba PKK tingkat Kabupaten Musi Rawas, 2009. Malah, saat lomba tingkat kabupaten yang dilaksanakan tahun lalu itu, Kecamatan Suka Karya diwakili Desa Sugi Waras sukses menyebet tiga juara sekaligus masing-masing kategori posyandu terbaik, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbaik, serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terbaik. Selain itu, mereka juga meraih juara kedua kategori penyuluhan.
Camat Suka Karya, Tarmizi ketika dihubungi, Rabu (10/3) mengatakan atas keberhasilan ini, kecamatannya berhak mewakili Kabupaten Musi Rawas dalam ajang yang sama tingkat Provinsi Sumsel.
Dan Selasa (9/3) tropi juara dari Ketua TP PKK kabupaten Musi Rawas, Hj Lisa Nurfadillah diserahkan camat kepada Ketua TP PKK Desa Sugi Waras, Ny Gunto Hadi. Hal ini dilakukan untuk memotivasi tim di desa, agar saat lomba di provinsi nanti tidak mengecewakan. “Jangan sampai ada kesan bahwa predikat juara umum yang diraih di tingkat kabupaten hanya rekayasa saja. Dan saya selaku camat, menghimbau kepada kader posyandu maupun masyarakat mari sama-sama mendukung kegiatan tersebut,” imbuhnya.(03)

Siswa SDN I MK Numpang di Madrasah

ULU RAWAS- SD Negeri 1 Kelurahan Muara Kulam (MK) mengalami kekurangan lokal belajar. Untuk kelancaran proses belajar mengajar (KBM) sehari-hari, manajemen sekolah mengambil kebijakan menumpang di Madrasah Diniyah Alquran (MDA) Nurul Khoiriyah, Muara Kulam.
Kepala SDN Muara Kulam, Hasyim, melalui salah seorang guru, M Yusuf ketika dikonfirmasi membenarkan kalau SDN 1 Muara Kulam masih mengalami kekurangan lokal belajar. Menurutnya, untuk menampung 300-an siswa atau sebanyak 12 kelas, pihak sekolah terpaksa menumpang di MDA Nurul Khoiriyah.
“Memang diakui sebagian murid kami menumpang di MDA Nurul Khoiriyah. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap lancar tanpa ada kendala apa-apa. Apalagi jarak kedua sekolah tersebut tidak begitu berjauhan,” tuturnya.
Dikatakan pula, idealnya SDN 1 Muara Kulam membutuhkan sekitar empat lokal lagi. Walaupun nantinya antara kelas 1 dengan kelas II, bisa digabung. Mengenai fasilitas pendukung, menurut Yusuf tidak ada masalah, mulai dari tenaga guru hingga sarana prasarana. “Andaipun ada kekurangan, itu merupakan hal biasa. Yang penting tidak mempengaruhi proses KBM,” tegasnya.
Menyinggung persiapan UASBN bagi siswa kelas VI, manajemen sekolah melakukan langkah-langkah, salah satunya menerapkan jam belajar tambahan bagi mata pelajaran yang diujikan.
Sebab lanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor: 74 Tahun 2009 tentang UASBN Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) tahun pelajaran 2009/2010 disebutkan UASBN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), serta mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.
Begitu pula hasil UASBN nantinya digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan dasar pembinaan maupun pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.(03)

Jalan ke SP 11 Nibung Rusak Parah

NIBUNG- Warga Kecamatan Nibung kembali keluhkan rusaknya jalan penghubung sepanjang puluhan kilometer antara SP 9 hingga SP 11. Menurut warga SP 9 yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas, I Wayan Kocap, sedikitnya tujuh titik di sepanjang jalan tersebut mengalami kerusakan sangat parah. Bahkan jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka SP 10 dan SP 11 terancam terisolir.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi jalan antara SP 9 hingga SP 11. Dari pengamatan saya, sedikitnya tujuh titik yang mengalami kerusakan paling parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda empat,” tuturnya.
Kerusakan bisa semakin parah bila curah hujan tetap tinggi seperti terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian warga sekitar, maka minggu lalu berlangsung kegiatan gotong royong untuk menimbun jalan yang rusak itu dengan batu bujang.
“Kami berharap pemerintah daerah peduli dengan kondisi tersebut. Bagaimanapun juga jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD, Ngadi ketika dimintai tanggapannya mengatakan pihaknya telah menerima laporan tentang kerusakan jalan di Kecamatan Nibung maupun daerah lain di Kabupaten Musi Rawas.
“Hanya saja khusus di Kecamatan Nibung, berdasarkan hasil dengar pendapat kami dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas PU Bina Marga, ternyata anggaran untuk perbaikan jalan tidak ada sama sekali dan kemungkinan baru dianggarkan pada APBD 2011 mendatang,” terangnya.
Namun demikian Komisi IV berharap kepada perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Nibung kiranya turut membantu memperbaiki jalan tersebut.(03)

Camat Tinjau Kegiatan TO di SMAN Ciptodadi

foto : istimewa
TINJAU : Camat Suka Karya, Tarmizi didampingi pengelola SMAN Ciptodadi saat meninjau pelaksanaan TO di sekolah tersebut.


SUKA KARYA- Menghadapi ujian nasional (Unas) tingkat SMA tahun pelajaran 2009-2010, SMA Negeri Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya melaksanakan kegiatan try out (TO).
Menariknya, kegiatan itu ditinjau langsung oleh Camat Suka Karya, Tarmizi beserta staf kecamatan.
Dalam kesempatan tersebut camat berpesan kepada siswa-siswi agar terus focus menghadapi momentum krusial ini mengingat Unas sangat menentukan langkah masa depan siswa itu sendiri.
Lebih penting lagi lanjut camat, jangan lupa minta doa restu dengan orang tua. Sebab, ridho tuhan tergantung dari ridho orang tua. Meski demikian, bagi siswa beragama Islam, tetap berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT minta dibukakan pintu hati. “Dengan cara ini, Insya Allah anak-anak akan berhasil,” ucapnya memberi semangat.
Kemudian camat juga sangat apresiasi terhadap siswa berprestasi. Bagi siswa berprestasi dan punya keinginan melanjutkan pendidikan ke STPDN misalnya, camat sangat mendukung. “Jika memerlukan rekomendasi, saya siap memberikannya. Yang penting anak tersebut bisa diterima,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri Ciptodadi, Mailani mengatakan TO ini dilaksanakan untuk menguji sejauhmana penyerapan siswa-siswi terhadap materi pelajaran yang telah diberikan dewan guru selama ini.
Mengenai materi soal dan teknis pelaksanaan dikondisikan sama seperti saat Unas. “Dari TO ini, kami bisa mengevaluasi dan mengetahui kesiapan anak-anak menghadapi Unas nanti,” ujarnya.
Sebagai tambahan, jumlah siswa SMAN Ciptodadi yang mengikuti Unas sebanyak 68 orang, sedangkan jumlah siswa secara keseluruhan 175 orang. Mengenai tenaga kependidikan, guru berstatus PNS, dua orang, TKST enam orang dan honor, 9 orang.(03)

FKPPM Siapkan Tim Advokasi Hukum

MURATARA- Sekretaris Forum Komunikasi Peduli dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM) Kecamatan Karangdapo, A Rahman Somad mengatakan masalah hukum dan politik merupakan salah satu prioritas FKPPM. Menurutnya dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita berbenturan dengan hukum baik disengaja atau dilakukan tanpa sengaja. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan hukum bagi masyarakat baik hukum adat maupun hukum nasional. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum lebih baik dan diperlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Selain itu sambung Rahman, FKPPM siap memberikan bantuan hukum melalu melalui tim advokasi guna mendampingi dan mengadakan pembelaan terhadap masyarakat yang terpaksa berurusan dengan hukum di pengadilan.
Menyikapi masalah politik, ini perlu dipecahkan secara bersama karena merupakan factor yang dapat memperkuat pembangunan dan pelayanan terhadap pembangunan dan kemajuan suatu daerah. “Bila suatu daerah dapat membangun politik dengan baik, maka sangat mungkin daerah itu akan maju karena ia dapat menyampaikan serta memberikan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah yang sedang berkuasa,” terangnya.
Untuk itu, FKPPM ingin mengajak semua pihak dalam menyikapi masalah politik ini, agar dapat bahu membahu dan peduli terhadap putra-putra daerah atau orang lain yang dapat dipercaya terhadap daerah-daerah pendukung yang telah mengantarkan mereka pada jabatan-jabatan politik.
Misalnya saja, di Kecamatan Karandapo, saat ini jumlah pemilih sebanyak 15 ribu. Bila kita secara bersama-sama dalam satu komando FKPPM, maka daerah ini bisa mengantarkan minimal tiga orang anggota DPRD kabupaten, satu orang untuk DPRD provinsi dan seterusnya.
Melalui FKPPM, hendaknya Kecamatan Karangdapo menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam kahcah politik di setiap tingkatan daerah bahkan pada tingkatan nasional.(03)

Pleno Penetapan KPAID Ditunda

MUSI RAWAS- Sibuknya jadwal dewan akhir-akhir ini, membuat pleno penetapan delapan besar calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Musi Rawas yang semestinya dilaksanakan, Senin (8/3) akhirnya ditunda.
Menurut Ketua Komisi I, Alamsyah A Manan, penundaan itu tidak lain karena Komisi I masih banyak agenda lain yang ingin diselesaikan, salah satunya masalah anggaran untuk Panwaslu dan paripurna tata tertib (Tatib) dewan. “Jika tak ada aral, minggu depan rapat pleno baru akan dilaksanakan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sedianya rapat pleno penetapan delapan besar calon anggota KPAID Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan, Senin (8/3), namun karena sesuatu dan lain hal, akhirnya ditunda.
Delapan nama tersebut merupakan hasil uji kelayakan di hadapan Komisi I, Selasa (2/3) lalu. Ketua Komisi I, Alamsyah A Manan juga membenarkan pihaknya telah mendapatkan delapan orang calon KPAID untuk diajukan ke eksekutif.
Dalam kesempatan itu, legislator dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan main mata dengan para calon untuk bisa masuk delapan besar. “Masalah perlindungan anak menjadi fokus perhatian bagi pengurus KPAID kedepan. Yang jelas, rekomendasi dewan ke bupati adalah orang-orang pilihan, bukan calon-calon karbitan,” tutupnya.(03)

Di Karangdapo Telah Berdiri FKPPM

KARANGDAPO- Di Kecamatan Karangdapo, kini telah terbentuk sebuah organisasi baru yang diberi nama Forum Komunikasi Peduli dan Pemberdayaan Masyarakat (FKPPM). Menurut sekretaris FKPPM, A Rahman Somad, organisasi ini dibentuk atas dasar kepedulian terhadap keadaan yang ada dilingkungan Kecamatan Karangdapo, dimana mereka melihat daerah tersebut sangat jauh tertinggal baik dari segi pembangunan fisik maupun mental serta semakin menipisnya penghargaan terhadap adapt istiadat yang diwariskan oleh para leluhur.
Melihat keadaan itu, mereka berniat untuk memupuk kembali rasa kebersamaan, kepedulian dengan menjaga adapt istiadat serta menjalin silaturrahim antara sesame warga yang ada di wilayah Kecamatan Karangdapo maupun warga keturunan di seluruh pelosok tanah air.
Lebih lanjut Rahman mengatakan untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Karangdapo masih jauh tertinggal dengan daerah lain mereka secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan. Dari pertemuan itu berhasil disimpulkan beberapa hal diantaranya masih kurangnya penghargaan terhadap adat istiadat, tingkat perekonomian masih labil, dan tingkat pendidikan masyarakat belum memadai.
Kemudian, kurangnya kepedulian bagi para perantau terhadap perkembangan daerah asal, sifat-sifat egoisme dan antivatif, tidak adanya komunikasi yang baik antara ulama dan umarah. Ironisnya lagi sambung dia, belum adanya wadah atau lembaga kemasyarakatan serta mulai hilangnya para tokoh adat atau orang yang dihargai atau disegani.
Dijelaskannya, adat istiadat suatu daerah hendaknya harus dipelihara dengan baik, karena itu merupakan faktor penghubung (komunikasi) yang selaras antara satu desa dengan desa lain, anak dengan orang tua, pemerintah dengan rakyat, ulama, umaroh dan masyarakat. Tingkat perekonomian masyarakat tentunya juga turut menghambat berkembangnya suatu daerah bila terutama bila masyarakatnya miskin dan bodoh.
Coba bayangkan, rata-rata setiap kepala keluarga memiliki lahan pertanian 5-6 hektar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup, belum lagi untuk membiayai anak-anak sekolah. “Namun apabila mereka mengelola lahan itu dengan teknologi dan ilmu pertanian yang baik, dipastikan mereka akan hidup sejahtera,” tuturnya. Faktor pendidikan, kata Rahman, tidak kalah pentingnya dengan faktor ekonomi, bahkan faktor pendidikan jauh lebih penting untuk menunjang dan menentukan majunya suatu daerah.(03)